Pandeglang – Buntut adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditilep oknum ASN dengan modus pembelian buku, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang, membeberkan kemanisme pengelolaan BOP PAUD tersebut.
Hal itu, dilakukan pihak Dindikpora Pandeglang melalui Surat Edaran (SE) Nomor 421.1/024-Dikpora/2022 tentang Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2021, yang ditanda tangani langsung Kepala Dindikpora Pandeglang, Taufik Hidayat.
Selain membuat SE, Sekretaris Dindikpora Pandeglang, Sutoto juga mengimbau kepada seluruh pengelola lembaga PAUD yang tersebar di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, agar tak nurut kepada para oknum yang tak bertanggungjawab.
Ia pun menegaskan, pengelolaan dana BOP harus mengacu pada SE yang dilayangkan Dikpora tersebut.
“Tetap, untuk pengelolaan ini (BOP, red) harus mengacu pada edaran yang disampaikan kepada Dinkop Pandeglang (Lagi santer adanya dugaan intruksi dari luar Dikpora?),” ungkap Sekdis Dindikpora Pandeglang, Sutoto, Senin 10 Januari 2022.
Dijelaskannya, semua sales yang menawarkan barang ke PAUD-PAUD sangat tidak dibenarkan. Apalagi sales itu, sampai membawa-bawa nama Dindikpora dan Bupati Kabupaten Pandeglang.
“Jika memang ada pihak-pihak lain di luar dinas pendidikan termasuk beberapa ada sales yang menawarkan terkait barang-barang yang masuk PAUD, saya kira itu tidak dibenarkan. Jadi, Dinas melarang semua pihak mana pun untuk memaksakan penjualan kebutuhan-kebutuhan yang kemudian akhirnya PAUD harus bayar,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, Dindikpora Pandeglang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela apalagi hingga melakukan interpensi dan intimidasi terhadap lembaga PAUD agar membeli buku.
Kendati demikian, ia juga berpesan kepada para pengelola lembaga PAUD jangan khawatir dan jangan takut jika ada yang mengintimidasi bakal dicoret dan sebagainya. Sebab tegasnya lagi, karena semua BOP PAUD itu berdasarkan jumlah siswa yang diinput dalam Dapodik dan masuk Sindak.
“Dan perlu kami sampaikan, kita mengacunya pada data. Jadi tidak ada istilah interpensi dan intimidasi, jika kemudian ada misalnya beli buku dan tidak beli buku dikaitkan ke BOP PAUD (pencairan) itu tidak benar, karena semua BOP PAUD itu berdasarkan jumlah siswa yang diinput dalam Dapodik dan masuk Sindak,” katanya.
Ia menambahkan, dalam SE itu dijelaskan bahwa ada beberapa prioritas, penggunaannya itu harus merujuk pada juknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Dalam hal penggunaan khususnya yang dipublis oleh media ini buku ada dipoin prioritas, sebetulnya didalam juknis tersebut lebih kepada kebutuhan masing-masing PAUD sehingga tak diwajibkan juga sebetulnya (membeli buku), artinya jika didalam RKS-nya tercantum harus membeli buku, memang harus beli buku, jika tidak ada, ya memang tidak boleh gitu,” jelasnya.
Dan yang sangat diprioritaskan sebenarnya kepada administrasi.
“Administrasi ini berhubungan dengan, pertama honorarium guru-guru non PNS itu wajib, kemudian belanja protokol kesehatan wajib, termasuk belanja rutin kebutuhan listrik, internet dan lainnya kebutuhan pendidikan,” tandasnya.
Editor : Engkos Kosasih
