Cilegon- Komisi I DPRD Kota Cilegon menggelar hearing dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Cilegon serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rabu, 12 Januari 2022.
Dalam pertemuan itu mereka menemukan ada 24 dari 168 waralaba baik Alfamart maupun Indomaret yang tak memiliki izin dari pemerintah Kota Baja.
“Dulu yang gak berizin lebih banyak, setelah sebelumnya juga kita pernah hearing, jadi berkurang,”kata Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Hasbudin.
Hasbudin mendesak agar pemerintah kota Cilegon mengambil langkah tegas agar waralaba menyelesaikan persoalan izin terlebih dahulu sebelum beroperasi.
Tak hanya itu, Hasbudin juga meminta pihak manajemen waralaba agar mendukung dan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kota Baja.
“UMKM di depan waralaba itu sewa, mahal, Rp900 ribu saya dengar. Kalau memang itu sewa itu wajar karena kita bicara bisnis, tapi jangan mencekik lah,”pintanya.
“Kalau satu bulan di angka Rp400 ribu paling tinggi Rp500 ribu,”tambahnya.
Sementara, Kepala Disperindag Kota Cilegon, Syafrudin tidak menampik jika masih ada waralaba yang belum mengantongi izin.
“Yang sudah ada 168, yang belum berizin 24. Dia yang belum berizin sebenarnya ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi, dalam proses tapi sudah beroperasi,” tandasnya.
Syafrudin, menambahkan akan memanggil seluruh pengelola waralaba yang sampai saat ini belum mengantongi izin.
“Outlet-outlet yang di depan waralaba itu kita ingin sebenarnya keberadaan mereka itu sebagai spot pertumbuhan ekonomi kita,”katanya.
“Kita sudah MoU dengan Indomaretnya kita akan dampingi PKS nya dengan UMKM nya supaya posisi bergainingnya kuat,”sambungnya.
Editor: Fariz Abdullah
