Connect with us

Berita Utama

Baru Terungkap! Sekda Banten Pilihan Jokowi Singgung soal Nyawa saat Tolak Tandatangani Surat Pengunduran Diri

Published

on

Al Muktabar saat masih menjabat Sekda Banten.(BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Fakta baru terkait polemik Sekda Banten terkuak. Al Muktabar ternyata sampai menegaskan akan mempertaruhkan nyawa saat menolak menandatangani surat pengunduran diri. Lalu siapa pihak yang meminta Al Muktabar mundur?

Hal tersebut diungkapkan aktivis pemerhati kebijakan publik, Ojat Sudrajat yang intens berkomunikasi dengan Al Muktabar.

“Pak Muktabar sudah disodorkan dua kali surat pengunduran diri. Pak Muktabar bilang begini ke saya, ‘nyawa akan saya pertaruhkan’. Pak Muktabar tidak pernah mau tandatangani surat pengunduran diri,” kata Ojat dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com, Jumat sore, 28 Januari 2022.

Ojat tak menjelaskan secara gamblang pihak yang dua kali meminta Al Muktabar menandatangani surat pengunduran diri. Dia hanya menyebut Pemprov Banten.

Salah Memaknai

Ojat juga memastikan, Al Muktabar tak pernah mengundurkan diri dari jabatan Sekda Banten. Yang terjadi sebenarnya, pada 24 Agustus 2021, Al Muktabar hanya meminta pindah ke Kemendagri.

BACA :  Diprotes Warga, Dua Peternakan Ayam di Pagadungan Akan Ditutup

“Kita cerita kronologis dulu ya. 24 Agustus (2021) Pak Al Muktabar mengajukan surat permohonan pindah saya pastikan itu surat permohonan pindah bukan pengunduran diri,” terang Ojat yang mengaku langsung mendapat penjelasan dari Al Muktabar.

Menurut Ojat, dalam dunia kepegawaian, surat permohonan pindah dan surat pengunduran diri adalah dua hal yang berbeda. Seorang pegawai yang meminta pindah tidak diberhentikan dari jabatannya sebelum permohonan pindah diproses.

“Surat permohonan pindah dan surat pengunduran diri itu dua hal yang berbeda. Kalau mengundurkan diri itu mundur, kalau pindah harus diproses dulu pemindahannya. Proses permohonan pindah tanpa harus mengganti posisinya,” beber Ojat.

“Jangan dipersepsikan (permohonan pindah) itu mengundurkan diri,” sambungnya.

Plt Sekda Tak Penuhi Syarat

Ojat juga menilai, sengkarut Sekda Banten berawal dari salah memaknai surat pindah yang diajukan Al Muktabar. Saat itu Pemprov menafsirkan permohonan pindah sebagai pengunduran diri.

BACA :  Kosmetik Palsu yang Dibuat di Komplek Telaga Bestari Beredar di Tangerang

“24 atau 25 Agustus (sehari setelah Al Muktabar ajukan permohonan pindah) Pak Gubernur mengangkat Plt Sekda. Plt Sekda itu apa sih syaratnya? Jika pejabat definitif berhalangan tetap,” jelasnya.

Sementara dalam kasus Al Muktabar yang memohon pindah, lanjutnya, syarat berhalangan tetap tak terpenuhi. Karena Al Muktabar bisa tetap menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Sekda hingga pernohonan pindah diproses.

Ojat menyebutkan, dalam Undang-undang, seorang penjabat dikatakan berhalangan tetap jika setidaknya memenuhi tiga unsur, yakni meninggal dunia, yang bersangkutan mengundurkan diri, dan menjalani tindak pidana di atas lima tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengakui pihaknya memaknai permohonan pindah yang diajukan Al Muktabar sebagai pengunduran diri.

“Pak Al Muktabar mengajukan surat permohonan pindah atau alih tugas ke Kemendagri. Makna lain dari hal tersebut yaitu beliau tidak lagi berkehendak bertugas di Banten,” kata Komarudin saat dihubungi BantenHits.com, Sabtu pagi, 29 Januari 2022.

BACA :  Produksi Minuman Ringan Ilegal, Pabrik PT Arya Pratama di Tangerang Disegel Petugas

Komarudin tak membantah juga tak mengiyakan soal Pemprov Banten yang dua kali meminta agar Al Muktabar menandatangani surat pengunduran diri. Komarudin hanya menyebut tak ada pihak yang memaksa Al Muktabar untuk mundur.

“Tidak ada pemaksaan dari pihak mana pun untuk mengundurkan diri. Karena mundur dari jabatan itu hak pegawai, tidak bisa dipaksa,” tegasnya.

Terkait penunjukan Plt Sekda Banten, Komarudin menyebut Al Muktabar saat itu tak tidak menjalankan tugas.

“Plt ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan. Sementara dari bulan Agustus Pak Al Muktabar tidak menjalankan tugas. Orangnya ada tapi gak menjalankan tugas,” ungkapnya.

Komarudin juga menjelaskan, dasar hukum penunjukan Plt Sekda Banten adalah SPT Gubernur Banten. Sementara, seperti diketahui, pengangkatan Sekda Provinsi merupakan kewenangan Presiden seperti diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler