Connect with us

Berita Utama

BKD Banten Akui ‘Cuekin’ SK Presiden saat Angkat Plt, Banten Punya Dua Sekda?

Published

on

Foto Ilustrasi: Presiden Jokowi saat bertemu kepala daerah di Banten, Selasa, 21 September 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti tiga daerah di Banten yang capaian vaksinasinya rendah. (Foto: Dok. Humas Pemkab Serang)

Tangerang – Pemerintah Provinsi Banten disebut tak perlu menunggu Surat Keputusan atau SK Presiden Joko Widodo soal pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten saat mengangkat Muhtarom jadi pelaksana tugas (plt) sebagai pengganti Al Muktabar.

Seperti diketahui, Agustus 2021 lalu Al Muktabar mengajukan surat permohonan pindah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Beberapa hari kemudian, Gubernur Banten langsung mengangkat Muhtarom sebagai Plt Sekda.

“Jika Sekda definitifnya tidak menjalankan tugas, sementara pemerintahan harus berjalan, Pemrov tidak boleh (angkat) Plt?” kata Kepala BKD Banten, Komarudin kepada BantenHits.com, Sabtu, 29 Januari 2022.

“Tidak perlu menunggu SK pemberhentian dari presiden. Jika pengisian sekda definitif harus menunggu SK Presiden,” sambungnya.

Komarudin menyebutkan Surat Perintah Tugas (SPT) Gubernur Banten menadi dasar hukum pengangkatan Muhtarom sebagai plt Sekda Banten.

“Penunjukan Plt melalui SPT Gubernur,” ungkapnya.

Plt Sekda Tak Dikenal dalam Aturan? 

Kisruh jabatan Sekda di Banten sudah memasuki bulan ke enam. Namun, belum ada tanda-tanda polemik akan berakhir.

Sejumlah kalangan bahkan terlibat silang pendapat dan silang tafsir undang-undang. Sementara, Kemendagri hingga kini masih bungkam soal jabatan Sekda Banten.

Jika merujuk pada pendapat-pendapat yang disampaikan, salah satunya pemerhati kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat, seolah-olah saat ini Provinsi Banten memiliki dua sekda, yakni Al Muktabar dan Muhtarom selaku Plt.

BACA :  Auditor BPK yang Ditangkap KPK Punya Aset di Tangsel, Ini Daftar Kekayaannya

“Ya memang seperti itu (seolah ada dua sekda),” kata Ojat.

Seperti diketahui, pengangkatan dan pemberhentian Sekda Provinsi merupakan kewenangan Presiden seperti diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Hingga wawancara BantenHits.com dengan Kepala BKD Banten, Komarudin berlangsung, Sabtu 29 Januari 2022, SK Presiden Jokowi tentang pemberhentian Al Muktabar belum muncul.

Artinya, selama SK Pemberhentian belum ada, secara aturan perundang-undangan Al Muktabar masih menjabat Sekda Banten. Namun, faktanya tugas Al Muktabar saat ini sudah diambil alih Muhtarom yang diangkat Gubernur Banten selaku Plt Sekda.

Ojat berpendapat, istilah Plt Sekda tak dikenal dalam aturan perundang-undangan sejak terbitnya, Perpres 3/2018 jo Permendagri No 91/2019 tentang Pejabat Sekretaris Daerah.

“Sejak terbitnya Perpres 3/2018, saya tak menemukan lagi istilah Plt Sekda yang ada penjabat, Pj Sekda. Plt sekda tidak ada dalam aturan,” ungkap Ojat.

Komarudin menepis pendapat Ojat dan memastikan keputusan Gubernur Banten mengangkat Plt Sekda sudah tepat.

“Penunjukan Plt (Sekda) kewenangan Gubernur. Pengangkatan dan pemberhentian sekda kewenangan presiden, itu yang benar,” terangnya.

“Plt dan sekda definitif berbeda, kewenangannya berbeda, dasar pengangkatan beda,” lanjutnya.

Sebelumnya, Al Muktabar ternyata sampai menegaskan akan mempertaruhkan nyawa saat menolak menandatangani surat pengunduran diri. Hal tersebut diungkapkan Ojat yang intens berkomunikasi dengan Al Muktabar.

BACA :  Beban Kerja Membludak, Dishub Lebak Ingin Naik Kelas A

“Pak Muktabar sudah disodorkan dua kali surat pengunduran diri. Pak Muktabar bilang begini ke saya, ‘nyawa akan saya pertaruhkan’. Pak Muktabar tidak pernah mau tandatangani surat pengunduran diri,” kata Ojat dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com, Jumat sore, 28 Januari 2022.

Ojat tak menjelaskan secara gamblang pihak yang dua kali meminta Al Muktabar menandatangani surat pengunduran diri. Dia hanya menyebut Pemprov Banten.

Al- Muktabar saat masih menjabat Sekda Banten ketika memberikan sambutan dalam acara seminar akselerasi wisata melalui desa wisata di Kantor BI Banten.(Foto: Biro ARTP Setda Banten)

Salah Memaknai

Ojat juga memastikan, Al Muktabar tak pernah mengundurkan diri dari jabatan Sekda Banten. Yang terjadi sebenarnya, pada 24 Agustus 2021, Al Muktabar hanya meminta pindah ke Kemendagri.

“Kita cerita kronologis dulu ya. 24 Agustus (2021) Pak Al Muktabar mengajukan surat permohonan pindah saya pastikan itu surat permohonan pindah bukan pengunduran diri,” terang Ojat yang mengaku langsung mendapat penjelasan dari Al Muktabar.

Menurut Ojat, dalam dunia kepegawaian, surat permohonan pindah dan surat pengunduran diri adalah dua hal yang berbeda. Seorang pegawai yang meminta pindah tidak diberhentikan dari jabatannya sebelum permohonan pindah diproses.

“Surat permohonan pindah dan surat pengunduran diri itu dua hal yang berbeda. Kalau mengundurkan diri itu mundur, kalau pindah harus diproses dulu pemindahannya. Proses permohonan pindah tanpa harus mengganti posisinya,” beber Ojat.

BACA :  Pasar Murah di Tangsel Sudah Digelar

“Jangan dipersepsikan (permohonan pindah) itu mengundurkan diri,” sambungnya.

Ojat juga menilai, sengkarut Sekda Banten berawal dari salah memaknai surat pindah yang diajukan Al Muktabar. Saat itu Pemprov menafsirkan permohonan pindah sebagai pengunduran diri.

“24 atau 25 Agustus (sehari setelah Al Muktabar ajukan permohonan pindah) Pak Gubernur mengangkat Plt Sekda. Plt Sekda itu apa sih syaratnya? Jika pejabat definitif berhalangan tetap,” jelasnya.

Sementara dalam kasus Al Muktabar yang memohon pindah, lanjutnya, syarat berhalangan tetap tak terpenuhi. Karena Al Muktabar bisa tetap menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Sekda hingga pernohonan pindah diproses.

Ojat menyebutkan, dalam Undang-undang, seorang penjabat dikatakan berhalangan tetap jika setidaknya memenuhi tiga unsur, yakni meninggal dunia, yang bersangkutan mengundurkan diri, dan menjalani tindak pidana di atas lima tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengakui pihaknya memaknai permohonan pindah yang diajukan Al Muktabar sebagai pengunduran diri.

“Pak Al Muktabar mengajukan surat permohonan pindah atau alih tugas ke Kemendagri. Makna lain dari hal tersebut yaitu beliau tidak lagi berkehendak bertugas di Banten,” kata Komarudin saat dihubungi BantenHits.com, Sabtu pagi, 29 Januari 2022.

Komarudin tak membantah juga tak mengiyakan soal Pemprov Banten yang dua kali meminta agar Al Muktabar menandatangani surat pengunduran diri. Komarudin hanya menyebut tak ada pihak yang memaksa Al Muktabar untuk mundur.

“Tidak ada pemaksaan dari pihak mana pun untuk mengundurkan diri. Karena mundur dari jabatan itu hak pegawai, tidak bisa dipaksa,” tegasnya.

Terkait penunjukan Plt Sekda Banten, Komarudin menyebut Al Muktabar saat itu tak tidak menjalankan tugas.

“Plt ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan. Sementara dari bulan Agustus Pak Al Muktabar tidak menjalankan tugas. Orangnya ada tapi gak menjalankan tugas,” ungkapnya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler