Connect with us

Berita Utama

Pemprov Banten Setor LKPD 2021 Lebih Awal ke BPK di Tengah Santernya Isu Korupsi

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menyerahkan LKPD 2021 ke BPK RI. (Istimewa)

Serang- Pemerintah Provinsi Banten menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ya, daerah yang dinahkodai Wahidin Halim – Andhika Hazrumy ini diklaim sebagai daerah pertama yang menyetorkan laporan keuangan daerah.

Dalam siaran pers yang diterima Bantenhits, penyerahan dilakukan langsung Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ke BPK Perwakilan Provinsi Banten Jl. Palka No.1 Palima, Kab. Serang, Senin 7 Febuari 2022.

“Menyerahkan LKPD lebih awal bukan ambisi apa-apa, tapi untuk meningkatkan semangat teman-teman,” kata Wahidin dalam siaran pers.

“Jadi sudah kita canangkan betul. Laporan ini (LKPD, red) menjadi penting untuk kita biasakan selesai lebih cepat,” tambahnya.

BACA :  Ditanya soal Sendirian Pimpin Banten, Rano: Single Fighter is Fine

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga memaparkan hal-hal penting yang terjadi pada pelaksanaan anggaran Tahun 2021.

Di antaranya adanya pemindahan RKUD atau mengembalikan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Pemprov Banten dari Bank BJB ke Bank Banten setelah dinyatakan sehat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), batalnya pinjaman daerah Pemprov Banten ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Serta, lanjut Wahidin, implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dari SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) serta adanya perubahan kebijakan Akuntansi.

“Menjadi yang pertama yang menyerahkan LKPD adalah satu bentuk tanggung jawab yang kita selesaikan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Novie Irawati HP memberikan apresiasi atas kerjasama dan komitmen Pemprov Banten atas penyerahan LKPD 2021. 

BACA :  Ramadan, Pasangan Mesum di Kota Tangerang tetap 'Ngamar'

Dikatakan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3), LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Sampai saat ini belum ada informasi Pemerintah Provinsi lain yang menyerahkan LKPD, Pemprov Banten adalah yang pertama menyerahkan LPKD,” ungkap Novie. 

Untuk diketahui, Dugaan korupsi harga masker N-95 pada Dinas Kesehatan yang diungkap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten 2021 lalu, membuat publik tercengang.

Bagaimana tidak, masker tersebut dihargai Dinas Kesehatan per pcs-nya senilai Rp 220 ribu. Padahal harga aslinya hanya Rp 70 ribu.

13 Temuan di Dinkes Banten

Namun, ternyata temuan korupsi pengadaan masker N-95 yang sudah masuk persidangan, itu hanya sebagian kecil masalah pada pengadaan alat penanggulangan COVID-19 di Banten.

BACA :  Pleno UMSK di Cilegon Dikawal Ribuan Buruh, Polisi Siagakan Water Cannon

Pasalnya, hampir seluruh elemen penanggulangan COVID-19 seperti pengadaan alat kesehatan dan barang-barang penunjang penanganan COVID-19 di Banten mulai dari baju cover all, sarung tangan steril, baju APD, sepatu booth, hingga kasur, honorarium dan upah lembur diduga dikorupsi.

Dugaan korupsi tersebut terungkap dalam sebuah dokumen diduga hasil audit resmi lembaga pemerintah yang salinannya diterima BantenHits.com.

Editor: Fariz Abdullah



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler