Serang – Gonjang-ganjing kepengurusan Partai Berkarya tak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga di daerah, salah satunya di Provinsi Banten.
Meski demikian ditegaskan, Surat Keputusan (SK) untuk DPW Partai Berkarya Provinsi Banten dari Hutomo Mandala Putra (HMP) alias Tommy secara sah hanya diberikan untuk Mukhibat selaku ketua, dan Kolonel (purnawirawan) Didi Sunardi sebagai wakil.
Penegasan kubu Mukhibat sebagai pengurus Partai Berkarya Banten yang sah dikatakan langsung oleh Ketua Umum Berkarya HMP kepada kubu Mukhibat – Didi Sunardi.
“Tidak perlu ditanggapi, karena DPW Berkarya Banten hanya untuk Mukhibat dan Didi Sunardi. Tidak ada Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten yang sah selain di bawah kepemimpinan Mukhibat dan Didi Sunardi,” tegas Zajuli Isa perwakilan HMP, dalam keterangan pers di Kantor DPW Partai Berkarya Provinsi Banten, Rabu 9 Febuari 2022.
Partai Berkarya yang dikomandoi HMP berdiri sejak 2016 merupakan partai dengan ruh H.M Soeharto dan telah ikut pemilu 2019.
Sekretaris DPW Provinsi Banten, Didi Sunardi mengatakan, pada kesempatan itu hadir seluruh DPD masing-masing kabupaten/ kota untuk menegaskan agar tetap berkomitmen dan loyal terhadap kepengurusan partai di bawah kepemimpinan Mukhibat dan Didi Sunardi, yang terpusat pada satu komando HMP.
“Biarkan saja jika ada orang yang mengaku-ngaku Ketua DPW Partai Berbagai Banten. Tapi hanya kami yang sah di bawah komando HMP secara langsung,” jelasnya.
Mukhibat mengatakan, munculnya gangguan dari pihak-pihak yang ingin menggoncang kepemimpinannya tidak mempengaruhi tekad dan tujuannya untuk tetap patuh terhadap HMP.
“Yang penting kita di Banten, bertahan jangan sampai Berkarya di Banten terus dikotori oleh pihak yang tidak jelas,” katanya.
Untuk itu, Mukhibat yang akrab disapa Abah Otong ini juga menegaskan, tidak ada pengurus Partai Berkarya lain di Banten selain kepengurusannya. Karenanya ia mengaku akan terus melanjutkan perjuangan membesarkan Partai Berkarya di Provinsi Banten.
“Kalau SK bisa dicek di Bawaslu. Intinya, kami akan tetap di bawah komando HMP. Soal pihak yang mengaku-ngaku, sikap kita masih menunggu inkracht, baru akan dilakukan sikap selanjutnya. Intinya, gimana keputusan HMP,” pungkasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
