Connect with us

Berita Utama

Sekali Klik Pegawai “Disawer” Rp 60 Juta, Ini Sederet “Cacat” Pengadaan Komputer UNBK 2018 oleh PT Astragraphia Xprins Indonesia

Published

on

Pengadaan komputer UNBK 2018 di Provinsi Banten oleh PT Astragraphia Xprins Indonesia senilai Rp 24 miliar lebih diduga dikorupsi. Foto ilustrasi: pelajar kelas XII SMAN 1 Sajira saat mengikuti Gladi UNBK tahun 2020. (Dok.BantenHits.com) 

Serang – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banten, Engkos Kosasih Samanhudi dan Ucu Supriatna, yang diduga makelar proyek, telah dibui Kejati Banten terkait dugaan korupsi pengadaan komputer UNBK di Provinsi Banten 2018.

Engkos dijebloskan ke Rutan II Serang, sementara Ucu Supriatna dikerangkeng di Rutan Kelas II Pandeglang. Keduanya ditahan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejati Banten, Selasa, 1 Maret 2022.

Kasus pengadaan komputer UNBK 2018 ini sejatinya pernah dilaporkan aktivis-anti korupsi di Banten, Uday Suhada ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau Dittipikor Mabes Polri, Kamis, 25 Juli 2019.

Menurut Uday, ada 12 orang yang dilaporkan pihaknya ke Mabes Polri. Mereka diduga korupsi proyek pengadaan komputer untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk seluruh SMA di Banten tahun 2017 senilai Rp 39 M dan proyek pengadaan komputer UNBK tahun 2018 senilai Rp 24 M.

Selain proyek pengadaan komputer UNBK 2017 dan 2018, orang-orang yang dikenal sebagai ‘ring 1’ penguasa di Banten ini, juga diduga korupsi pengadaan lahan untuk unit sekolah baru (USB) SMA/SMKN di Banten 2017.

Dalam dokumen diduga hasil audit yang diterima BantenHits.com disebutkan, pengadaan komputer UNBK 2018 dianggarkan melalui APBD Banten melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp 25 miliar.

BACA :  Empat Kecamatan di Cilegon Rawan Narkoba; Pemerintah Siapkan Tim Terpadu

Anggaran sebesar itu disebutkan untuk pengadaan 100 paket atau 2.000 unit komputer merek ASUS.

Dokumen menyebutkan sejumlah kejanggalan dalam proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut yakni:

1.Pengadaan Dilakukan saat Anggaran Belum Siap

Berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana untuk proyek tersebut baru direncanakan direalisasikan pada April 2018. Akan tetapi
pengadaan barangnya telah dilaksanakan pada akhir Februari 2018.

Karena proyek pengadaan Komputer UNBK 2018 dilelangkan pada saat anggarannya
belum siap, maka terjadi keterlambatan pembayaran.

2. Diduga Suap Pejabat

Pihak vendor yang ditunjuk dalam e-katalog adalah PT Astragraphia Exprins Indonesia, dengan nilai kontrak sebesar Rp 24,9 miliar lebih.

Proses penunjukan e-purcashing perusahaan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atas perintah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pada saat proses pra pengadaan, yakni saat mengklik proyek di lelang online, penunjukan PT Astragraphia Exprins Indonesia diduga telah terjadi tindak pidana korupsi karena memberikan fee sebesar 5 persen untuk pengondisian.

Diungkap dalam dokumen, petugas yang mengklik bernama Sendi Risyadi, diduga telah menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Ucu Supriatna yang disebutkan sebagai marketing PT Astragraphia Exprins Indonesia.

3. Dicairkan Kepala Dinas

Pada 8 November 2018, di luar Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Joko Waluyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, ternyata telah dilakukan pembayaran pengadaan komputer UNBK 2018 oleh Kepala Dinas Pendidikan Banten, Engkos Kosasih Samanhudi selaku pengguna anggaran bersama Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK.

BACA :  Perijinan Online, Cara Pemkot Tangerang Pangkas Birokrasi Perijinan

Padahal, dalam Permendagri No 13 tahun 2006 telah diatur mekanisme pemba-
yaran dimaksud. Disebutkan dalam aturan itu, yang berwenang untuk mencairkan atau membayarkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran bukan Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran hanya bisa melakukan pembayaran apabila Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap.

4. Intervensi Pejabat

Sebelum pembayaran dilakukan, November 2018, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten saat itu, Joko Waluyo diminta bantuan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Banten Opar Sohari.

“Mas tolong bantu pencairan dana pengadaan Komputer UNBK 2018. Sebab uang teman saya, H. Mukmin sebesar Rp 1,2 M dipakai oleh Si Ucu untuk mengurus komputer itu. Sudah terlalu lama, Mas. Sejak Februari uang itu dipakai,” demikian tertuang dalam dokumen.

Dalam percakapan tersebut, Sekdis Pendidikan yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan, “iya nanti akan dibayarkan, setelah ada review dari
Inspektorat”.

5. Inspektorat Tak Mereview

Sebelum dilakukan proses pembayaran, seharusnya Inspektorat melakukan review terhadap komputer UNBK tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan.

Akibatnya, tidak diketahui secara pasti kekurangan volume terhadap barang tersebut karena tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang. Selain itu, pengiriman barang pun terjadi keterlambatan.

Pihak Inspektorat juga tidak melakukan pengecekan seluruh fisik untuk menge-
tahui kesesuaian spesifikasi barang.

6. Komputer Belum Disetting

PT Astragraphia Xprins Indonesia sebagai pihak ketiga yang menyediakan barang, ternyata tidak melakukan setting atau komisioning dan pelatihan para operator komputer di sekolah yang menjadi kewajibannya.

BACA :  Mahasiswa, Dosen dan Masyarakat Ramai-ramai Ikut Vaksinasi di UMT; Bantu Sukseskan Program Pemerintah

Faktanya di lapangan, pihak penerima parang (SMAN/SMKN) menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan setting komputer yang dimaksud.

7. Tak Dilengkapi Keyboard dan Mouse

Diketahui, 2.000 unit komputer yang diadakan PT Astragraphia Xprins Indonesia, ternyata tidak dilengkapi dengan keyboard
dan mouse sebagaimana yang menjadi kewajiban Pihak Penyedia Barang.

Hormati Proses Hukum

PT Astragraphia Xprins Indonesia menejlaskan, Ucu Supriatna bukan bagian dari perusahaan tersebut. Namun, mereka enggan menjelaskan hubungan perusahaan tersebut dengan Ucu dalam pengadaan komputer UNBK itu.

Direktur Astragraphia Xprins Indonesia, K. Teguh Santoso kepada BantenHits.com memastikan jika perusahaannya memang terpilih untuk pengadaan komputer UNBK di Provinsi Banten 2018.

“Dapat kami informasikan bahwa PT AXI adalah vendor terpilih untuk pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun ajaran 2018 melalui proses e-purchasing atau melalui Katalog Elektronik Pemerintah, sehingga prosesnya bersifat terbuka dan transparan,” jelas Teguh melalui keterangan tertulis.

Teguh juga membenarkan proses penyelidikan yang dilakukan penegak hukum terhadap perusahaannya terkait dugaan korupsi pada pengadaan komputer UNBK 2018 di Provinsi Banten.

“Benar bahwa ada proses pemeriksaan/penyidikan yang berlangsung atas pengadaan tersebut dan kami kooperatif pada proses yang berlangsung,” ungkapnya.

“Untuk menghormati setiap proses hukum yang saat ini tengah berjalan, ada baiknya kita menunggu perkembangan informasi proses ini dari pihak yang berwenang,” sambungnya.

Namun, Teguh tak menjelaskan soal dugaan suap Rp 60 juta yang diberikan kepada pejabat yang mengklik saat lelanng online berlangsung, juga terkait kekurangan volume pekerjaan yang menjadi tanggungjawab perusahaannya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler