Connect with us

Berita Terbaru

Wakil Rakyat dari Banten Sentil Pembantu Jokowi soal Minyak Goreng, “Menteri Pendiam Padahal Masyarakat sudah Lama Teriak”

Published

on

Foto Ilustrasi: Masyarakat Menes, Kabupaten Pandeglang tumpah ruah antre membeli minyak goreng dalam operasi pasar yang digelar Bulog dan Dinas UMKM Perindustrian dan Perdagangan Pandeglang. (BantenHits.com/ Samsul Fatoni)

Jakarta – Wakil rakyat dari Banten, yakni Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai harapan masyarakat agar kelangkaan minyak goreng (migor) segera berakhir nampaknya belum ada tanda-tanda terpenuhi.

Bahkan, kondisi diperparah dengan laporan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yang menyebutkan saat ini ada enam produsen migor yang berhenti produksi karena tidak mendapat pasokan CPO (crude palm oil).

Distribusi CPO DMO Harus Sehat

Menanggapi kondisi tersebut, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.

“Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman,” terang Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Maret 2022.

BACA :  Camat AW Mengaku Tak Sengaja Kirim Foto Alat Kelamin ke Grup WhatsApp

“Kalau perlu dibentuk lembaga pengelola CPO DMO migor untuk memastikan aliran CPO DMO ini lancar dan sehat. Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor ini sudah memadai, pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina,” sambungnya.

Mulyanto meminta Menteri Perindustrian untuk buka suara dan bertindak mengatur industri minyak goreng ini.

“Menteri Perindustrian kita ini terkesan pendiam soal minyak goreng. Padahal masyarakat sudah lama teriak-teriak,” ujar politisi PKS ini.

Menurutnya, antar kementerian Pemerintah sebagai sebuah tim nampak tidak kompak. Yang banyak bunyi dan obral janji-janji soal migor itu Menteri Perdagangan. Meski juga ditengarai tidak ditepati.

“PKS mendesak pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir, agar soal kelangkaan migor ini segera diselesaikan,” tegasnya.

BACA :  Perluasan Pendopo Pandeglang Tak Ada Dibahas dalam RKU

“Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadhan,” lanjutnya.

Mulyanto juga meminta pemerintah harus dapat memastikan agar aliran dari kuota DMO CPO yang dipatok pada harga sebesar Rp 9.300/kg berjalan efektif, lancar mengalir masuk ke industri migor. Sehingga tingkat utilitas industri ini terjaga tetap normal.

“Ini sudah 6 produsen migor tutup. Jangan nunggu lebih banyak korban produsen lagi, dan kelangkaan migor semakin menggila,” ucapnya.

Untuk diketahui, bebernya, terkait dengan kegiatan ekspor CPO, maka industri migor dapat dibagi menjadi tiga jenis: produsen yang terintegrasi (pasar ekspor sekaligus pasar domestik), produsen migor domestik (hanya pasar domestik) dan produsen migor ekspor (hanya pasar ekspor).

BACA :  Duit Negara Dibobol Mantan Kades di Kabupaten Serang Selama Tiga Tahun

“Produsen terintegrasi (ekspor-domestik) tidak menghadapi masalah terkait pasokan CPO DMO. Karena untuk produsen jenis ini, kuota CPO DMO-nya dapat diambil langsung dari dirinya sendiri, yakni dengan menyisihkan 20 persen dari kuota ekspor CPO-nya. Ini soal kantong kiri dan kantong kanan,” jelasnya.

Mulyanto mengungkapkan, yang bermasalah saat ini adalah produsen migor domestik. Bila tidak memiliki relasi bisnis dengan produsen ekspor akan kesulitan mendapat pasokan CPO DMO. Sebab sumber CPO DMO datangnya dari produsen ekspor ini.

Produsen migor domestik ini disebutnya tidak mengambil pasokan CPO dari pasar umum, karena produknya bisa tidak mengejar HET (harga eceran tertinggi).

“Sementara itu produsen CPO ekspor, juga punya masalah. Mereka punya pekerjaan rumah tambahan, yakni harus menyalurkan CPO DMO sebanyak 20 persen dari kuota ekspornya ke produsen migor domestik, yang selama ini kewajiban tersebut tidak ada,” pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler