Connect with us

Berita Terbaru

Tenaga Ahli Menteri: Girik Bisa Bayar Pajak, Tapi Bukan Bukti Kepemilikan

Published

on

Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Iing R. Sodikin Arifin saat menghadiri sidang lanjutan perkara pertanahan itu di Pengadilan Negeri Tangerang soal tanah di Salembaran Jaya. (Istimewa)

Jakarta – Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Iing R. Sodikin Arifin menegaskan bahwa girik bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Akan tetapi, sertifikat tanah lah yang menjadi bukti kepemilikan sahih atas tanah.

Hal tersebut, Kata Iing, ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Ditjen Pajak Nomor 32 Tahun 1993 tentang tindaklanjut larangan penerbitan girik.

Atas hal ini pula, Kementerian ATR/BPN mencabut izin PPAT ‘nakal’ yang mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) girik di atas SHM milik orang lain pasca adanya aturan itu.

BACA :  Hanya Karena Ini, Tanto Sebut Pandeglang Rawan Penyelundupan Narkoba

Salah satunya adalah PPAT yang AJB atas girik tersangkut dalam perkara tanah di Selembaran Jaya, yang menjadi sengketa antara pengusaha Tonny Permana dengan Ahmad Ghozali.

“PPAT yang nakal termasuk kasus ini, sudah diberhentikan melalui Putusan Menteri tanggal 19 Januari Tahun 2022,” ucapnya, dalam sidang lanjutan perkara pertanahan itu di Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa, (8/3/22).

Dia mengamini, meski tanah dengan girik membayar pajak, itu diperbolehkan sebagai bukti pajak. Tetapi, Iing menegaskan, girik itu bukan bukti kepemilikan.

Dikatakannya, penjualan tanah dengan girik pada 2011 bisa dilakukan PPAT. Namun, ada kewajiban penyertaan BPN sebagai pengukur. Jika tidak ada pengukuran, hal itu justru dipertanyakan.

BACA :  UMT Akan Datangi Rumah Sinta

“Itu mandatory, kenapa harus diukur, agar tak terjadi dispute,” tandasnya.

Makanya, Iing mempertanyakan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT berdasarkan girik yang secara bersamaan terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 diatur tentang jabatan PPAT.

Iing menyebutkan, klaim Ahmad Ghozali mengenai posisi tanah yang dimiliki, sulit ditentukan. Sedangkan, kalau melihat lokasi lahan melalui sertifikat itu lebih mudah.

“Susah kalau girik (cek lokasi). Girik hanya penunjukan sendiri tanpa validasi oleh lembaga yang menerbitkannya. Kalau sertifikat bisa dicek, bisa kelihatan disitus sentuh tanahku, dimana lokasi yang benar,” jelas pakar hukum pertanahan ini.

BACA :  Ada Perintah Tembak Penjahat di Tempat, Anggota Ditlantas Langsung Cek Senpi Lalu Dor! Dor! Target Ditembaki

Editor: Fariz Abdullah



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler