Lebak- Wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2024 merebak. Terlebih, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mempunyai Big Data.
Kata Luhut, ada 110 juta suara rakyat Indonesia menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Hal tersebut sontak saja menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lebak.
“PKS Lebak menolak keras Pemilu 2024 ditunda atau diundur,”kata Ketua DPD PKS Lebak, Iip Makmur kepada BantenHits, Senin, 14 Maret 2022.
Penundaan Pemilu dinilai Iip merupakan keputusan atau tindakan inkonstitusional dan merampas hak rakyat.
“Pemilu 2024 juga kan berdasarkan hasil penetapan legislatif dan eksekutif. Nah sekarang kenapa harus diundur atau ditunda? Jangan mengkhianati hati rakyat,”tutur Iip.
Ketua Komisi II DPRD Banten ini juga menyebutkan banyak masyarakat yang tak setuju mengenai Penundaan Pemilu 2024.
Apalagi banyak pakar juga menilai bahwa penundaan pemilu adalah inkonstitusional karena UUD 1945 secara tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama lima tahun dan mengamanatkan penyelenggaraan pemilu tiap lima tahun sekali.
“PKS menolar keras penundaan pemilu. Banyak masyarakat yang juga menolak,”tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
