Pandeglang – Kemiskinan tiap tahun mengalami kenaikan di Kabupaten Pandeglang. Sementara, program unggulan Jakamantul alias Jalan Kabupaten Mantep Betul disinyalir melahirkan mafia-mafia proyek.
Di sektor kesehatan, pelayanan fasilitas kesehatan masih jauh dari standar. Bahkan stok obat-obatan pun acap kali kosong.
Catatan kritis tersebut terangkum saat puluhan aktivis mahasiswa gabungan dari sejumlah kampus, melakukan aksi unjuk rasa saat HUT Kabupaten Pandeglang ke-148, Jumat, 1 April 2022.
Menurut massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang, di usia ke-148 banyak catatan krusial yang seharusnya menjadi fokus utama Pemkab Pandeglang.
Pada sektor pendidikan, berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang tahun 2019 rata-rata lama sekolah tercatat 6,72 persen dan tahun 2021 naik menjadi 7,1 1 persen tahun.
“Artinya Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak maksimal dalam meningkatkan sumber daya manusia di sektor pendidikan,” ungkap Fajar, Koordinator aksi demo dalam orasinya.
Selain di sektor pendidikan, mahasiswa juga menyoroti sektor ekonomi. Sebab ada kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 mencapai 9,42 persen dan di tahun 2021 menjadi 10,72 persen.
“Artinya kemiskinan di Pandeglang tiap tahunnya mengalami prestasi buruk,” sebutnya.
Tak cukup di situ, mahasiswa juga menuding Pemkab Pandeglang tidak becus memberikan pelayanan di sektor kesehatan. Sebab fasilitas yang diberikan RSUD Berkah Pandeglang itu sangat jauh di bawah standar.
“Ditambah lagi sering kosongnya stok obat obatan di rumah sakit umum seakan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Ketiadaan transpransi anggaran menyebabkan publik semakin bertanya-tanya dan curiga,” ujarnya.
Sementara, mahasiswa lainnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang menyoroti program Bupati Pandeglang yakni Jalan Kabupaten Mantep Betul (Jakamantul).
Ketua IMM Pandeglang, Sadin mengatakan bahwa pihaknya meminta agar program Jakamantul jangan sampai melahirkan mafia proyek. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas jalan
“Jakamantul jangan sampai melahirkan oknum-oknum mafia proyek. Karena semua itu dapat berdampak buruk terhadap kualitas jalan,” tuturnya.
Selain itu, Sadin pun mengatakan di usia Pandeglang yang semakin tua ini Pemkab Pandeglang tidak bisa memberikan jaminan atas dasar hidup masyarakatnya. Seperti kemiskinan dan penganguran di Kabupaten pandeglang masih menjadi permasalahan dan tak kunjung bisa diselesaikan.
“Pemerintah berdalih kemiskinan dan pengganguran di Pandeglang dikaitkan dengan pendapatan daerah yang kecil atau lapangan usaha yang sempit, akan tetapi perilaku pejabat yang masih banyak melakukan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
