Connect with us

Berita Terbaru

Diduga Rp 12 M Duit Pajak di Samsat Kelapa Dua Menguap, Aktivis Antikorupsi Minta Mantu Gubernur Banten Diperiksa

Published

on

Foto Ilustrasi: Aktivis Anti-Korupsi di Banten, Uday Suhada mendatangi KPK untuk menanyakan penanganan kasus pengadaan lahan SMA/SMK Negeri di Banten dan pengadaan Komputer UNBK di Banten. (Istimewa)

Serang – Aktivis Antikorupsi di Banten yang juga Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada meminta agar Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Bayu Adi Putranto diperiksa.

Pernyataan disampaikan menyusul terendusnya duit pajak kendaraan yang diduga ditilap hingga mencapai Rp12 miliar di Samsat Kelapa Dua.

Menurut Uday, adanya informasi pengembalian uang Rp 6 miliar oleh yang diduga pelaku menunjukkan sudah ada perbuatan jahatnya untuk merampok pendapat negara.

“Kuncinya ada di pihak RC (Room Control), Kasir dan Kasi, termasuk Korektor. Karen itu kepala UPT Samsat Kelapa Dua juga mestinya dimintai keterangan. Jangan karena ia menantu gubernur, lantas anteng saja seolah tidak ada masalah,” kata Uday kepada BantenHits.com, Sabtu malam, 16 April 2022.

Persoalan ini selain terletak pada para oknum yang terlibat, lanjutnya, juga terkait dengan keamanan sistem penetapan NJKB. Bapenda mestinya melakukan kontrol secara ketat sebab menyangkut uang.

“Agar ke depan tidak terjadi lagi di tempat lain, sebaiknya segera lakukan audit juga di semua Samsat,” ucapnya.

“Atas masalah ini saya juga menilai soal sistem pengendalian dan pembinaan yang tidak berfungsi dengan baik,” sambungnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, BantenHits.com masih menelusuri kontak Bayu Adi Putranto untuk mendapatkan penjelasan langsung. 

BACA :  Gelar Cipkon di Wilayah Dadap, Polisi Amankan Belasan Kendaraan Tanpa Surat-surat

Sebelumnya diberitakan, uang negara yang dikumpulkan dari pajak kendaraan warga di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang nilainya diperkirakan Rp 12 miliar raib diduga ‘dirampok’ secara halus oleh orang dalam lewat sistem.

Informasi yang diterima wartawan, termasuk wartawan BantenHits.com, Mahyadi menyebutkan, para pihak yang terlibat menggunakan beberapa cara untuk mengemplang uang setoran pajak kendaraan baru.

Pertama jenis kendaraan baru yang rata-rata kendaraan mewah diubah tipenya ke tipe yang lebih rendah untuk menurunkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Dengan cara menurunkan tipe kendaraan tersebut, oknum mendapatkan selisih setoran pajak proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kendaraan Baru (BBN 1) yang besarannya 10 persen dari NJKB.

Cara lain, oknum mengubah pajak masuk kendaraan baru BBN 1 yang notabene untuk kendaraan baru ke BBN 2 yakni ganti kepemilikan kendaraan bermotor untuk proses mutasi kendaraan kategori BBN 2.

Besaran untuk BBN 2 yakni 1 persen dari NJKB. Ada selisih 9 persen duit pajak yang ditilap oknum di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang selama tahun 2021.

Para oknum yang terlibat memanfaatkan waktu istirahat untuk mengubah alur uang dari BBN 1 ke BBN 2 tersebut di Ruang Kontrol. Sebab di ruangan tersebutlah yang memiliki otoritas mengganti pasword dan mengubah jenis pajak yang masuk untuk Pemerintah Daerah.

BACA :  Nelayan di Pandeglang soal Potensi Tsunami 57 Meter: Bencana Sudah Diatur Yang Maha Kuasa

Informasi yang diterima, oknum yang diduga terlibat membelanjakan uang tersebut untuk sejumlah kendaraan mewah dan membeli rumah di kawasan elit di wilayah Tangerang Selatan.

Ditelusuri Inspektorat dan BPKP

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari tak merespons upaya konfirmasi yang diajukan BantenHits.com lewat WhatsApp, Sabtu, 16 April 2022.

Opar memilih bungkam meski pesan konfirmasi yang diajukan telah menunjukkan ceklist dua berwarna biru.

Begitu juga dengan Inspektur Banten, Muhtarom. Walau aplikasi WhatsAppnya terlihat online, dia tak menjawab konfirmasi BantenHits.com.

Sementara, dikutip BantenHits.com dari ReferensiBerita.com— jaringan pikiran-rakyat.com, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Banten, Opar Sohari mengakui adanya uang pajak kendaraan baru yang menguap dengan nilai miliaran rupiah di UPTD Pendapatan Kelapa Dua, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten selama 2021.

Opar Sohari mengaku kasus dugaan hilangnya uang rakyat itu kini tengah diaudit Inspektorat Provinsi Banten dan BPKP.

“Iya, benar. Saat ini tengah diaudit oleh Inspektorat dan BPKP atas permintaan kami,” katanya pada Kamis, 14 April 2022 malam.

Dijelaskan oleh Opar Sohari, hilangnya uang hingga miliar ini sangat mungkin terjadi di semua UPTD Samsat, karena beberapa pejabat mengetahui password server.

Uang yang hilang ini posisi terang dia, awalnya ada di kas daerah, namun dikeluarkan oleh beberapa orang pegawai secara bersama-sama.

Saat ditanya kemungkinan keberadaan uang itu saat ini, Opar Sohari mengaku masih ada. Namun kemungkinan besar sudah dalam bentuk lain.

BACA :  Sahabat Polisi Indonesia Hadir di Banten; Pemimpinnya Cucu Tokoh Ternama

“Masih ada. Berbentuk mobil, rumah dan lainnya. Hasil penelusuran kami, ada empat orang yang teridentifikasi terlibat dalam pencurian uang di kas ini. Ada yang menjabat Kasi, LC dan kasir. Jumlah sementara yang berhasil kami identifilasi sebesar itu. Perkembangan berapa jumlah total yang menguap, kami masih menunggu hasil audit BPKP,” ungkapnya.

Mantu Gubernur

Kantor UPT Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Bayu Adi Putranto yang tak lain menantu Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Bayu Adi Putranto menjabat Kepala Samsat Kelapa Dua sejak 30 September 2020. Saat itu, dia termasuk dalam daftar 47 pejabat eselon III atau pejabat administrator Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dilantik Wakil Gubernur Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten.

Andika Hazrumy mengatakan pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah pos jabatan yang selama ini kosong karena hanya dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

“Saya minta saudara-saudara untuk langsung bekerja menggerakkan roda pemerintahan yang sekarang tengah menghadapi pandemi,” kata Andika dalam sambutannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengaku para pejabat yang dilantik itu ada yang hasil promosi jabatan dan juga ada yang mutasi.

“Ada yang mutasi ada yang promosi, promosi 25 mutasi 22,” katanya kepada BantenHits.com melalui sambungan telepon seluler.

Untuk diketahui, pelantikan pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.99-BKD/2020 tanggap 29 September 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi di lingkungan Pemprov Banten.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler