Jakarta – Wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo dan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan konstitusi.
Hal tersebut disampaikan sekelompok orang yang menamakan kelompoknya Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo-Jokowi.
Berkaca pada kondisi tersebut, Sekber Prabowo-Jokowi mengusulkan alternatif agar pasangan Prabowo-Jokowi untuk maju di Pemilu 2024 dengan melanjutkan kerja Kabinet Indonesia Maju.
“Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja (Kabinet Indonesia Maju) yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024 nanti,” kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel, dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 April 2022 seperti dikutip BantenHits.com dari Detik.com.
Gisel mengatakan hal itu merupakan langkah strategis untuk melanjutkan kabinet Indonesia Maju yang menurutnya sudah berupaya memberikan terbaik. Menurutnya, Prabowo-Jokowi dapat mewujudkan konsolidasi kekuatan dan stabilitas politik.
“Ini adalah langkah taktis, strategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen,” kata Gisel.
Sebelumnya, Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi telah mendeklarasikan dukungan pada 15 Januari 2022.
Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 14 Februari 2024.
Sekber bermaksud menggalang dukungan masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya.
Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju dan ingin agar pembangunan kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi.
Editor: Fariz Abdullah
