Connect with us

Berita Utama

Tetapkan Tiga TSK, KPK Dikirimi Pesan: Pengadaan Lahan Bermasalah Bukan Hanya di SMKN 7 Tangsel! Ini 8 Lokasi Lainnya

Published

on

Akses utama menuju SMKN 7 Tangsel hanya celah selebar kurang lebih 1 meter. Sekolah ini sempat dijuluki Sekolah Helikopter karena tak punya akses masuk yang memadai. (BantenHits.com)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) tahun anggaran 2017.

Tiga orang yang ditetapkan tersangka adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/KPA Dinas P&K Provinsi Banten Ardius Prihantono (AP), swasta Agus Kartono (AK), dan swasta Farid Nurdiansyah (FN).

Aktivis Ingatkan KPK

Penetapan tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel itu diapresiasi aktivis antikorupsi di Banten yang juga Direktur ALIPP, Udah Suhada.

“Penantian panjang yang dilalui untuk mengungkap kebenaran adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel yang saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Oktober 2018, akhirnya menemukan titik terang,” ungkap Uday kepada BantenHits.com, Selasa malam, 26 April 2022.

“Penanganan ini tentu saya apresiasi. Tapi ada beberapa catatan,” sambungnya.

Menurut Uday, pengadaan lahan SMA/SMKN bermasalah di Provinsi Banten bukan hanya terjadi di SMKN 7 Tangsel saja

“Yang harus diingat, persoalan yang saya laporkan itu bukan saja lahan SMKN 7 Tangsel. Tapi masih ada 8 titik lain yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Banten,” ujarnya.

Uday juga mempertanyakan, total kerugian negara pada kasus pengadaan lahan di Tangsel Rp 10,5 miliar yang disebutkan dinikmati Agus Kartono Rp 9 miliar dan Farid Nurdiansyah Rp 1,5 miliar.

“Untuk mengungkapnya, KPK semestinya juga menelusuri aliran dana itu di mana saja. Sebab saya tidak yakin jika uang sebesar itu hanya dimakan oleh dua orang tersangka tersebut. Karenanya aktor intelektualnya harus diungkap, siapapun yang terlibat harus turut bertanggung jawab di muka hukum,” tegasnya.

Aktivis Anti-Korupsi di Banten, Uday Suhada mendatangi KPK untuk menanyakan penanganan kasus pengadaan lahan SMA/SMK Negeri di Banten dan pengadaan Komputer UNBK di Banten. (Istimewa)

Lebak, Pandeglang dan Serang Bermasalah

BACA :  Sempat Pura-pura Tersekap dan Kritis, Pemuda Ini Juga Disebut Pelaku Pembunuhan di BTN Mandala

BantenHits.com pernah menurunkan laporan terkait sembilan lokasi pengadaan lahan untuk SMA/SMK Negeri di Banten yang diduga bermasalah, termasuk di dalamnya SMKN 7 Tangsel. Berikut sembilan lokasi tersebut:

1. Lahan untuk SMKN Padarincang Kabupaten Serang dengan nilai wajar appraisal Rp 228.042 per meter dan nilai ganti rugi Rp 227.000 per meter.

2. SMAN Pulo Ampel Kabupaten Serang terdiri dari dua bidang, di mana Bidang 1 nilai wajar appraisal Rp 473.000 per meter dan nilai ganti rugi Rp 472.000 per meter.

Kemudian Bidang 2 nilai wajar appraisal Rp 383.000 per meter dan nilai ganti rugi Rp 382.000 per meter.

3. SMKN Waringinkurung Kabupaten Serang nilai wajar appraisal Rp 332.930 per meter dan nilai ganti rugi Rp 330.000 per meter.

4. SMAN Cikeusik Kabupaten Pandeglang nilai wajar appraisal Rp 109.428 per meter dan nilai ganti rugi Rp 107.000 per meter.

5. SMKN Cikeusik Kabupaten Pandeglang nilai wajar appraisal Rp 109.112 per meter dan nilai ganti rugi Rp 103.000 per meter.

6. Lahan untuk SMKN 7 Kota Tangerang Selatan nilai wajar appraisal Rp 2.998.829 dan nilai ganti rugi Rp 2.997.000 per meter.

7. SMKN Wanasalam Kabupaten Lebak nilai wajar appraisal Rp 73.206 per meter dan nilai ganti rugi Rp 69.000 per meter.

8. SMKN Kramatwatu Kabupaten Serang nilai wajar appraisal Rp 263.691 dan nilai ganti rugi Rp 260.000 per meter.

9. SMAN Bojongmanik Kabupaten Lebak nilai wajar appraisal Rp 63.000 per meter dan nilai ganti rugi Rp 60.000 per meter.

 

Laporan realisasi APBD Pemprov Banten 2017. Dalam laporan disebutkan biaya belanja tanah 2017 mencapai Rp 142 miliar lebih. (Istimewa)

Ditemukan Sederet Kejanggalan

BACA :  Dukung RSUD Naik Kelas, Sekda Pandeglang: Apapun yang Diajukan Kita Siap, Asal Rasional

Penelusuran BantenHits.com, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten 2017, Pemprov Banten menganggarkan Rp 322, 558 miliar untuk belanja tanah. Hingga Desember 2017, anggaran yang telah terealisasi Rp 142,854 miliar.

Sementara dalam dokumen yang diterima BantenHits.com disebutkan pada APBD Pemprov Banten tahun 2017, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terdapat anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pengadaan Lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN dan SMKN sebesar Rp 40 miliar dan Rp 868,5 juta.

“Bahwa hingga 31 Desember 2017 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar
Rp 39.962.804.000 yang terdiri dari Belanja Pembelian 9 Lahan sebesar Rp 38.893.404.000,” demikian tertulis dalam dokumen.

Selain untuk belanja modal berupa tanah, anggaran direalisasikan untuk biaya operasional atau pendukung sebesar Rp 1,06 miliar.

“Adapun realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar Rp 852.120.000 terdiri atas
belanja Jasa Konsultansi Feasibility Study sebesar Rp 426.420.000 dan Jasa Tim Penilai Appraisal sebesar Rp 425.700.000,” ungkap dokumen itu.

Lalu di mana letak masalah pada pengadaan sembilan lahan untuk SMA/SMK Negeri di Banten itu?

Dokumen itu juga membeberkan, kejanggalan bisa dilihat dari selisih nilai wajar appraisal dan nilai ganti rugi, di mana selisih antara nilai wajar appraisal per meter dengan nilai ganti rugi per meter semuanya hampir sama yakni rata-rata selisih Rp1.000 hingga selisih Rp 4.206.

Selain itu, jangka waktu perencanaan pengadaan lahan disebut tidak memadai karena proses pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan sembilan USB SMAN/SMKN TA 2017 hanya dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

BACA :  Mantan Karyawan Proyek Pengembangan Bandara Soetta Otaki Sindikat Pencuri Truk

“Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak membuat dokumen Kerangka
Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan USB SMAN dan SMKN
TA 2017. Bahwa KAK Jasa Konstruksi Appraisal diberikan kepada Tim Appraisal setelah proses pekerjaan selesai,” tulis dokumen itu.

Dokumen juga membeberkan hasil investigasi pada sejumlah lokasi yakni lahan SMKN 7 Tangsel, lahan SMAN 1 Bojongmanik Kabupaten Lebak, dan Lahan SMAN dan SMKN Cikeusik Kabupaten Pandeglang.

Hasil investigasi yang dituangkan cukup mencengangkan karena disebutkan misalnya pada proses pembayaran ganti rugi lahan di SMKN 7 Tangsel, pemilik lahan hanya menerima sekitar Rp 7 miliar, padahal nilai total ganti rugi mencapai Rp 17 miliar.

Kemudian kejanggalan juga ditemukan di SMAN 1 Bojongmanik Kabupaten Lebak. Berdasarkan penelurusan
database oleh BPKAD Kabupaten Lebak, pada tahun 2013 tanah tersebut sudah
tertulis sebagai asset Pemerintah Kabupaten Lebak seluas 15.000 meter persegi.

Namun pada tahun 2017 tanah tersebut dibeli oleh Pemprov Banten sebesar Rp 60.000 per meter dari saudara M. Khusen. Disebutkan M. Khusen yang saat itu menjabat Kepala Desa Bojong Manik hanya menerima sebesar Rp 20.000 per meter.

Sedangkan selisihnya Rp 40.000 per meter diduga diambil oleh pihak oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Kejanggalan lainnya terdapat pada Lahan SMAN dan SMKN Cikeusik Kabupaten Pandeglang. Lokasi SMAN Cikeusik disebutkan berada di Blok Blengbeng, Desa Cikeusik, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Lebak seluas 16.090 meter persegi.

Sedangkan lokasi Tanah SMKN Cikeusik berada di Desa Nanggala Kecamatan Cikeusik Kabupaten Lebak, seluas 14.784 meter
persegi.

Dari nilai ganti rugi yang ditetapkan Rp 107.000 per meter untuk tanah SMAN Cikeusik dan nilai ganti rugi Rp 103.000 per meter, para pemilik tanah mengaku hanya
menerima uang sebesar Rp 60.000 per meter.

Sedangkan selisihnya Rp 47.000 per meter diambil oleh seseorang yang saat itu tengah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Saat itu BantenHits.com sudah mencoba mengonfirmasi temuan dokumen ini kepada sejumlah pihak mulai dari Dinas Pendidikan, Inspektorat hingga Humas Pemprov Banten namun tak ada yang merespons.

Editor: Fariz Abdullah

 



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler