Jakarta – Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, turun di barisan terdepan mengomandoi perlawanan terhadap upaya kudeta terhadap Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Zaki yang merupakan ‘Anak Benteng’–sebutan untuk warga asal Tangerang–menegaskan, pihaknya justru akan berjuang habis-habisan untuk menjadikan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.
“Terkait isu munaslub (musyawarah nasional luar biasa) yang saat ini berkembang, saya kira ini diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas Partai Golkar yang saat ini justru kompak di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto,” kata Zaki kepada wartawan, Kamis, 12 Mei 2022 seperti dikutip BantenHits.com dari detik.com.
“Saya tegaskan Golkar DKI Jakarta solid mendukung kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan mendukung beliau sebagai calon presiden dari Partai Golkar di tahun 2024,” sambungnya.
Jika ada pihak-pihak yang ingin melaksanakan munaslub di luar koridor aturan partai, lanjut Zaki, maka Golkar DKI Jakarta menjadi pihak yang pertama menolak itu.
Selain sebagai Ketua DPD 1 Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar adalah Bupati Tangerang dua periode. Zaki dikenal sebagai politisi muda yang suskes memajukan dunia olahraga.
Di masa kepemimpinannya pula, Kabupaten Tangerang berkembang pesat. Sejumlah fasilitas olahraga hadir di setiap kecamatan. Kemudian Rumah Sakit Umum dan pasar berhasil dibangun di wilayah pesisir.
Kembali ke hiruk pikuk di tubuh Partai Gilkar, sebelumnya, Waketum Golkar Nurdin Halid menegaskan musyawarah nasional luar biasa tidak bisa sembarangan digelar dan harus merujuk pada konstitusi partai.
Nurdin mencontohkan munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan melanggar AD/ART. Menurut dia, sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART, tidak ada alasan untuk melakukan munaslub.
Meski demikian, Nurdin menilai Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan tersebut. Ia mencontohkan Airlangga harus meningkatkan keharmonisan antarpengurus, termasuk memasifkan rapat antarpengurus.
“Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan diantisipasi,” katanya.
Editor: Fariz Abdullah
