Serang – Berdasarkan survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, Provinsi Banten masuk lima besar nasional sebagai provinsi terbanyak balita penderita stunting.
Banten juga merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air tahun ini.
Hal tersebut terungkap dalam rapat di hari pertama kerja Penjabat atau Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Jumat, 13 Mei 2022.
Dalam rapat tersebut, Al Muktabar dan jajaran membahas secara khusus strategi komprehensif dalam penanganan stunting dan gizi buruk di Provinsi Banten.
Penanganan stunting dan gizi buruk disebut menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Yang menjadi agenda kita bersama, tentu di samping hal yang sudah tersusun dalam APBD Provinsi Banten 2022, kita lakukan langkah-langkah semakin terarah kepada capaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Al Muktabar busai melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat, 13 Mei 2022.
“Insya Allah hari Sabtu (14 Mei 2022) kita ingin melihat lebih rinci database angka riil keseluruhannya berapa by name by address. Sebab, berdasarkan pantauan di lapangan dari angka yang ada itu ada beberapa yang kurang tepat,” tambah Al Muktabar.
Langkah Penanganan
Dijelaskan, setelah database itu ada, pihaknya akan mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahan, agar tidak ada anak-anak yang bermasalah terhadap tumbuh kembangnya.
Pada rapat tadi, tambahnya, sudah diformulasikan agenda melalui pendekatan yang secara spesifik seperti melakukan berbagai instrumen kewenangan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
“Beberapa instrumen itu yang melibatkan Kabupaten dan Kota nanti harus ada kesepakatan, misalnya terkait dengan pengalokasian Bantuan Keuangan (Bakeu) yang harus ada persentasenya untuk penanganan kedua masalah di atas,” jelasnya.
Hal lain, dari database yang ada itu, kita akan optimalkan seluruh SDM di seluruh OPD yang ada untuk fokus melakukan penanganan dengan melakukan pembinaan.
Ada tiga tahapan pendekatan yang akan dilakukan. Level pertama penanganan pendekatan charity atau memberikan bantuan makanan yang kaya akan kandungan gizinya, sehingga ia bisa tumbuh berkembang dengan baik.
Level pendekatan yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk mandiri, karena jika tidak dilakukan edukasi maka bisa dipastikan mereka akan kembali kepada persoalan pertama. Keluarga yang sudah mendapatkan edukasi untuk mandiri, bisa diberikan pembekalan berbagai macam usaha dan juga jalan permodalannya.
“Ketika itu sudah dilakukan, kita akan meningkat pada level ketiga, memberikan konektivitas terhadap pembiayaan usaha mereka, bisa lewat KUR atau yang lainnya. Sehingga dari itu kita penyelesaian yang kita lakukan komprehensif, berkelanjutan dan kita berharap upaya ini akan maksimal,” ungkapnya.
Berbagai program di atas, lanjutnya, tentunya membutuhkan kerjasama antar masing-masing OPD, bukan hanya DP3AKB saja, tetapi juga seluruhnya bisa berperan seperti Satpol-PP dan Dishub yang bisa bertugas mendistribusikan barang kebutuhan sampai tujuan. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan yang memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi mereka tersedia.
“Lalu Dinas pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Kesehatan serta dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang bisa dilakukan dalam upaya mengentaskan persoalan gizi buruk dan stunting ini,” pungkasnya.
Berdasarkan data, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak berada pada kategori zona stunting kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.
Untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masuk pada kategori zona stunting hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen. Sedangkan Kabupaten Pandeglang masuk kategori zona merah stunting karena prevalensinya 37,8 persen atau jumlah stunting terbanyak se-Banten.
“Untuk itu, sebagaimana arahan dari bapak Presiden, target penurunan angka stunting itu sebesar 14 persen. Syukur kalau kita bisa lebih Baik dari itu,” tutupnya.
Gembar-gembor Cristiano Ronaldo
Pekerjaan Rumah alias PR Pemprov Banten soal gizi buruk ini, terungkap ke permukaan hanya tiga hari berselang setelah peresmian Banten Internasional Stadium atau BIS pada Senin malam, 9 Mei 2022.
Demi pesta peresmian BIS tersebut, Pemprov Banten bahkan harus mengeluarkan uang Rp 2 miliar lebih untuk membayar jasa perusahaan event organizer.
BIS yang berada di Kawasan Sport Center Curug, Kota Serang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 874,317 miliar.
Bangunan BIS terdiri dari 5 lantai dengan kapasitas tempat duduk penonton sebanyak 30.038 kursi. Fasilitas lainnya tribun VVIP, rumput lapangan zoysia matrela berstandar FIFA, lampu stadion standar AFC, ruangan press conference dan terdapat lintasan atletik berstandar IAAF.
Saat mencoba rumput BIS, Rabu 6 Oktober 2021, Gubernur Banten saat itu Wahidin Halim alias WH ingin hadirkan pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo untuk menjajal rumput BIS.
Juru Bicara Gubernur Banten Ujang Giri mengklaim, BIS berstandar Internasional atau FIFA (Federation Internationale de Football Association). Sehingga layak untuk dijajal oleh pemain bola kelas dunia.
“Pak Gubernur ingin rumput BIS ini dijajal oleh pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo, tidak ada yang tidak mungkin, dananya kerjasama dengan beberapa sponsorship,” kata Giri.
Ugi juga mengatakan, bahwa bukan hal mustahil sekelas pemain bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo yang populer dijuluki CR 7 bisa main bola di Banten International Stadium.
“Sesuai namanya Banten International Stadium, nantinya bakal dijadikan untuk ajang pertandingan kelas dunia, itu harapan Pak Gubernur,” jelasnya.
Namun, harapan WH mendatangkan CR 7 hingga masa jabatan gubernur yang diembannya selesai pada 12 Mei 2022 urung terwujud.
Para pejabat Pemprov Banten sendiri, sepeninggal WH tengah fokus menangani gizi buruk
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
