Serang – Mantan Gubernur Banten yang baru sepekan lengser dari kekuasaannya, Wahidin Halim alias WH, disinyalir akan kembali mencalonkan diri pada Pilgub 2024 mendatang.
Sinyalemen tersebut mencuat setelah adanya pernyataan dari Sekretaris DPW NasDem Banten, Aries Helawani seusai acara Halal Bihalal dan Konsolidasi Partai NasDem Banten, Selasa, 17 Mei 2022.
Menurutnya, WH sudah ada komunikasi intensif mau merapat ke partai yang dipimpin Surya Paloh ini.
“Wahidin ada mau masuk NasDem iya, tapi belum pake jas NasDem. Artinya belum ber-KTA. Sementara ini masih pendekatan, PDKT. Nanti kalo cocok visi-misinya, nanti lamaran akan nikah terjadi,” jelas Aries kepada awak media usai konsolidasi pengurus DPW, DPD dan Sayap Nasdem se-Banten, Selasa 17 Mei 2022.
Menurutnya untuk maju di Pemilu Legislatif (Pileg) sosok WH di wilayah Tangerang Raya dipastikan akan aman untuk satu kursi pusat.
“Dalam konteks figur wilayah Tangerang saya pikir sudah tepat, minimal dapet satu kursi,” ucapnya.
Aries mengungkapkan, posisi Wahidin Halim saat ini belum dipastikan maju sebagai calon Gubernur Banten yang akan diusung NasDem, karena semua keputusan itu ada di DPP NasDem.
“Karena rencananya beliau ini mencalonkan kembali. Itu urusan DPP NasDem, itu akan ditentukan setelah pemilu legislatif,” tegasnya.
“Surat SK keluar itu gampang yang penting masuk akad dulu (masuk partai Nasdem),” tutupnya.
Korupsi di Sana-sini
Wahidin Halim mengakhiri masa jabatannya pada 12 Mei 2022. Presiden Joko Widodo melalui Kemendagri menunjuk Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Penjabat atau Pj Gubernur Banten
Al Muktabar pernah terlibat polemik dengan Wahidin Halim di masa-masa akhir kepemimpinan gubernur asal Tangerang itu. Bahkan, WH pernah mengusulkan pemberhentian Al Muktabar sebagai Sekda Banten ke Kemendagri tapi gagal.
Polemik bermula saat Al Muktabar disebut-sebut mengundurkan diri pada Agustus 2021 lalu. Saat itu Banten tengah dikepung korupsi.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan KPK mengendus sejumlah dugaan korupsi di wilayah yang dipimpin Wahidin Halim ini. Di antaranya yang paling menonjol adalah Korupsi Masker, Hibah Pondok Pesantren, pengadaan Komputer UNBK, dan Pengadaan Lahan SMA/SMK Negeri.
Kekinian, Kejati Banten juga mengusut dugaan korupsi di UPT Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang dipimpin Bayu Adi Putranto yang tak lain menantu Wahidin Halim.
Pada Senin, 25 April 2022, Bayu Adi Putranto diperiksa Kejati Banten sebagai saksi atas dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya. Bayu diperiksa bersama dua saksi lainnya, yakni Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Samsat Kelapa Dua HN (Hendra Saputra) dan petugas room control pada Samsat Kelapa Dua berinisial TBI.
“Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 bertempat di Ruang Pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Ivan Siahaan dalam keterangan tertulisnya.
Tak Serius Pimpin Banten
Saat tiga kasus korupsi di Provinsi Banten diungkap Kejati Banten, yakni kasus dana hibah pesantren tahun 2018 – 2020, pengadaan lahan Gedung Samsat Malingping tahun 2019 dan pengadaan masker tahun 2020, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) bergerak turun ke jalan.
Dalam aksi yang digelar Kamis 3 Juni 2021 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mahasiswa menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim, sebagai Gubernur Magang.
“Ini menandakan Gubernur Banten tidak serius seperti magang dalam memimpin Provinsi Banten,” kata Koordinator aksi, Dede Ruslan Rafiudin.
Dede berharap, aparat penegak hukum saat itu bergerak cepat, memeriksa dan mencari dalang dari korupsi di Banten, terlebih pada kasus Hibah Ponpes yang mencoreng nama baik Tanah Jawara yang melahirkan para ulama besar.
“Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari korupsi dana hibah Ponpes, yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten,” harapnya.
Korlap aksi lainnya, Arman Maulana Rachman menganggap, kepemimpinan Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy tidak seperti saat sesumbar dalam kampanye waktu lalu.
“Apa yang terjadi di Provinsi Banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kita, 3 kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana ketidak becusan WH dan Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemprov Banten,” ungkapnya
Dia juga menyayangkan, diamnya para anggota legislatif dalam kondisi hari ini yang terjadi di Provinsi Banten.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
Catatan:
Redaksi mengubah judul dan foto berita atas masukan sejumlah pihak untuk menghindari kesalahan tafsir.
