Connect with us

Berita Utama

Jaksa Akui Telah Terima SPDP dan Surat Penetapan Tersangka Nikita Mirzani

Published

on

Kabid Humas Polda Banten Shinto Silitonga saat menjelaskan kasus yang menjerat Nikita Mirzani di Polres Serang Kota. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat Nikita Mirzani ternyata telah bergulir di kejaksaan.

Kasi Intel Kejari Serang, Rezkinil Jusar mengatakan, Kejari Serang menyatakan telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat penetapan tersangka kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat selebritas Nikita Mirzani.

“SPDP nya sudah kami terima tertanggal 13 Juni 2022 kita terimanya,” kata Rezkinil Jusar melalui selulernya, Rabu, 22 Juni 2022 seperti dikutip BantenHits.com dari CNNIndonesia.com.

“Ada surat penetapan tersangkanya, ada. Berbeda surat. Iya,” imbuhnya. 

Berbeda dengan surat penetapan tersangka, Jusar berkata untuk SPDP Nikita Mirzani tidak tertulis status tersangka. 

Menurut Jusar, kini Kejari Serang tengah menunggu pelimpahan berkas tahap 1 dari pihak kepolisian, untuk melanjutkan kasus yang menyeret Nikita. Sesuai prosedur, dalam kurun waktu satu bulan, penyidik Kejari Serang harus menerima berkas dari kepolisian.

“Tahapan selanjutnya ketika SPDP sudah dilayangkan ke kami, berarti kami tinggal menunggu penyidik melimpahkan tahap 1,” terangnya.

Jika dalam kurun waktu satu bulan Kejari Serang tidak menerima berkas, mereka akan berkirim surat ke kepolisian mengenai tindak lanjut kasus yang menimpa Nikita Mirzani tersebut.

BACA :  Polda Banten Akan Putus Mata Rantai Peredaran Petasan

“Apabila tidak dilayangkan dengan pelimpahan berkas tahap 1, maka penuntut umum akan menanyakan dengan berkirim surat menanyakan kelanjutan SPDP tersebut,” jelasnya.

17 Juni 2022 Masih Saksi

Pada Rabu, 15 Juni 2022 jagat maya dihebohkan unggahan Nikita Mirzani. Dalam unggahannya itu, Nikita menyebutkan rumahnya didatangi sejumlah penyidik dari Pores Serang Kota.

Belakangan diketahui, para penyidik berniat meminta keterangan dari Nikita karena yang bersangkutan dua kali tak menghadiri pemanggilan polisi.

Nikita sendiri akhirnya datang ke Mapolres Serang Kota untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjeratnya.

Jumat sore, 17 Juni 2022, beredar di kalangan wartawan surat penetapan tersangka atas nama Nikita Mirzani.

Yang mengejutkan, surat penetapan tersangka tersebut ternyata telah diterbitkan Polres Serang Kota sejak 13 Juni 20022 atau dua hari sebelum heboh pengepungan rumah Nikita Mirzani pada Rabu, 15 Juni 2022.

Sementara, saat konferensi pers di Mapolres Serang seusai Nikita Mirzani diperiksa, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Shinto Silitonga menyebut status Nikita Mirzani sebagai saksi.

“Kami tegaskan pemeriksaan NM sebagai saksi dan NM sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap NM,” kata Shinto saat itu.

BACA :  Dipanggil KPK, Ketua DPRD Banten: Saya Akan Datang

Selanjutnya, Shinto menjelaskan kedatangan penyidik Polresta Serang Kota ke rumah NM pagi tadi adalah untuk membangun komunikasi.

“Adapun penyidik datang tadi pagi ke rumah NM untuk membangun komunikasi karena sudah dua kali panggilan kita menanyakan respons dari NM dan ternyata memang siang tadi NM bersedia memberikan keterangan kepada penyidik pada sore ini hingga malam,” jelas Shinto.

Gelar Perkara

Sementara dalam surat bernomor: S. Tap/56/VI/RES 2.5/2022/ Reskrim tentang Penentuan Status Tersangka disebutkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin, 13 Juni 2022 di ruangan Satreskrim Polresta Serang Kota.

“Berdasarkan hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau penistaan (fitnah) dengan tulisan, sehingga dipandang perlu dikeluarkannya surat ketetapan ini,” demikian bunyi surat tersebut.

Surat yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP David Adhi Kusuma ini menyebutkan, Nikita Mirzani diduga melanggar Pasal 27 hingga 34 UU No 11 2008 tentang ITE dan Pasal 311 KUHPidana.

Shinto kepada wartawan di Kota Serang mengaku akan melakukan pengecekan ke Kapolres Serang Kombes Pol. Nugroho Arianto terkait beredarnya surat penetapan tersangka ini.

BACA :  Senangnya Lihat Keceriaan Anak-anak Mualaf Baduy di Acara Santunan LAZ Harfa Banten dan Perkumpulan Al Ikhlas

“Kami coba cek ke Pak Kapolres teman2. Mohon waktu ya,” kata Shinto, Jumat sore, 17 Juni 2022.

Sementara Plt. Wakapolresta Serang Kota, AKBP Wahyu Imam kepada wartawan memastikan status Nikita Mirzani masih saksi sama seperti yang disampaikan saat konferensi pers Rabu lalu.

“Pertama kami memonitor adanya dokumen yang beredarnya di media sosial mengenai status saudari NM sebagai tersangka. Maka kami menjawab saudari NM belum tersangka. Masih saksi sama seperti yang disampaikan pada press conference pada hari Rabu,” katanya.

“Kedua, kalau pun ada kebocoran dokumen kami akan melakukan penyelidikan,” sambungnya.

Kasus yang menyeret Nikita Mirzani bermula dari laporan Dito Mahendra, pacar Nindy Ayunda di Polresta Serang Kota pada tanggal 16 Mei 2022.

Nikita dilaporkan Dito Mahendra atas tuduhan pencemaran nama baik seperti diatur dalam UU ITE. Objek dalam pelaporan Dito Mahendra adalah konten yang ada di instastrory Nikita Mirzani.

Terkait kasusnya tersebut, Shinto mengatakan, Nikita Mirzani sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polresta Serang Kota.

Saat penyidik tertahan di luar rumah Nikita Mirzani, Polda Banten meminta agar Nikita kooperatif dengan para penyidik. Belakangan, Nikita melalui kuasa hukumnya menyebut, tertahannya penyidik di luar rumah karena ada kesalahpahaman.

Editor: Fariz Abdullah

 



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler