Serang – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang menerima 382 pengaduan terkait kasus yang dialami pekerja migran Indonesia di berbagai penempatan negara sejak 2020 hingga 2021. Dari laporan pengaduan yang diterima, didominasi oleh kasus gaji atau upah yang tidak dibayarkan.
Sub koordinator perlindungan dan pemberdayaan UPT BP2MI Serang, Jongga mengatakan, rentetan pengaduan yang diterima BP2MI Serang meliputi, deportase, hilang kontak, TPPO, gaji tak di bayar, hingga pelecehan seksual.
“Pengaduan itu paling banyak dari PMI penempatan di negara timur tengah, didominasi dari serang utara, pontang Tirtayasa, dan Tanara,” kata Jongga kepada BantenHits.com, Sabtu 25 Juni 2022.
Dikatakan Jongga, dari data tersebut paling banyak kasus yang terjadi pada pekerja migran Indonesia yang keberangkatan ke negara tempat bekerjanya nonprosedural. Sehingga, banyak ditemukan PMI yang tidak di bayar oleh majikannya.
“Kita akan terus membantu, memberikan pengawalan ke PMI. Ini juga perlu ada kesinambungan dengan instansi pemerintahan,” ujarnya.
Jongga menegaskan, BP2MI telah berkomitmen memberantas mafia penempatan atau sponsor ilegal, BP2MI membentuk Satgas pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.
BP2MI menginginkan adanya satgas yang dibentuk langsung oleh Presiden RI dalam melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan sindikat ilegal penempatan PMI.
Pasalnya, satgas internal BP2MI saat ini kewenangannya sangat terbatas. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya hanya sebatas koordinasi.
Editor: Darussalam Jagad Syhadana
