Lebak- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Acep Dimyati, mengancam, bakal tidak meloloskan anggaran pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan karena mereka menilai program pelatihan kerja tidak lagi efektif dan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Acep menerangkan di tahun 2021 pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja menganggarkan pelatihan kerja untuk 120 orang yang akan disalurkan atau bekerja di PT PWI (Parkland World Indonesia).
Proses penganggaran itu, menurut Acep, berdasarkan MoU yang sudah dibangun antara Disnaker dengan PT PWI dari tahun 2019 sampai 2022.
Salah satu poin di perjanjian tersebut berbunyi, PT PWI membutuhkan sebanyak 600 tenaga kerja. Kata Acep, kebutuhan 600 tenaga kerja tersebut akan disiapkan oleh Disnaker.
“Maka dianggarkan pada tahun 2019 untuk pelatihan. Tetapi dari sekitar 204 peserta pelatihan, hanya 70 orang yang tersalurkan artinya menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut,”kata Acep kepada awak media, Selasa, 28 Juni 2022.
“Di tahun 2021 kembali dianggarkan oleh Disnaker (Untuk pelatihan) dengan jumlah 120 peserta pelatihan yang akan disalurkan ke PT PWI sesuai dengan MoU, tetapi pada kenyataannya hanya 1 orang yang tersalurkan dari anggaran Rp400 juta,”tambahnya.
Karenanya, Acep menegaskan Komisi III memang cukup menyoroti soal pelatihan kerja yang dinilai hasilnya tak sesuai dengan anggaran yang cukup besar dialokasikan.
“Nanti kita lihat di pembahasan anggaran tahun 2023, kalau kita lihat ini sudah tidak efektif ya kita coret anggarannya kalau mereka (Disnaker) masih menganggarkan,” katanya.
“Kita belajar dari pengalaman lah, kita evaluasi kita siapkan program lain yang efektif. Kalau pelatihan saya rasa udah gak efektif, udah enggak jelas itu manfaat, outputnya enggak jelas,” tegas politisi PKB ini.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
