Connect with us

Berita Terbaru

Banyak Perusahaan di Lebak Nunggak Iuran BPJS: Kejaksaan Bergerak Langsung Ada Kata ‘Sepakat’

Published

on

Kejaksaan Negeri Lebak melakukan pemanggilan kepada perusahaan yang nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan. (Istimewa)

Lebak- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak memanggil 10 perusahaan yang dilaporkan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kabarnya pemanggilan yang dilakukan seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini merupakan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagai Jaksa pengacara negara terhadap permohonan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang.

“Ya, kita menggunadang perusahaan yabg menunggak iuran pembayaran BPJS ketenagakerjaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebak ST Hapsari, Kamis, 7 Juli 2022.

Seluruh perusahaan yang menunggak, menurut Hapsari, melakukan penandatangaanan surat pernyataan komitmen kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait kesanggupan membayar iuran tersebut dengan cara dilunasi/ dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan bersama.

BACA :  Dua ASN Kabupaten Lebak Dinobatkan Jadi Kepala Sekolah Berdedikasi Tingkat Nasional

“Kita harapkan mereka membayar tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaannya. Bila ditotal jumlah tunggakan mencapai Rp119 juta lebih,” ujar Kajari berparas cantik ini.

Sementara Kasi Datun Kejari Lebak Ria Ramadhyanti mengatakan pihaknya juga turut memanggil 18 perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya.

“Potensi tenaga kerja yang dapat didaftarkan terkait jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 126 tenaga kerja yang pada dasarnya 18 Badan Usaha tersebut sanggup dan menyetujui untuk mendaftarkan para pegawaainya pada bulan Juli 2022 kepada BPJS Ketenagakerjaan,”katanya

Dia menjelaskan terhadap kewajiban Badan Usaha mendaftarkan Tenaga Kerjanya sesuai dengan UU BPJS Pasal 14 yang berbunyi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (kesehatan maupun ketenagakerjaan).

BACA :  Priiittt! Sepeda dan Skuter Listrik Tak Boleh Berkeliaran di Jalan Raya

“Ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 15 Ayat 1 bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,” tukasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler