Connect with us

Berita Terbaru

KPK Datangi Pemkab Serang, PSU dan Aset Daerah hingga PAD Jadi Bahasan

Published

on

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjelaskan pembahasan yang dilakukan Pemkab Serang dengan KPK. Di antaranya terkait penyerahan PSU, aset daerah hingga PAD. (BantenHits.com/ Muhammad Uqel)

Serang – Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Banten Agus Priyanto mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Dalam kunjungannya, KPK melakukan pembahasan terkait Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU), penertiban aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah atau PAD. 

“Kami membahas pada fokus mulai dari perencanaan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, ASN, BUMD, Pajak, dan Dana Desa. Hari ini kami fokus tata kelola aset daerah,” kata Korsupgah KPK Wilayah Banten, Agus Priyanto, Rabu 13 Juli 2022.
Agus mengatakan, mengenai PSU terlihat masih banyak yang belum menyerahkan dari pengembang, sejauh ini baru ada progres 4 dari target 10.

Menurutnya, ada kendala dalam proses penertiban untuk perumahan yang kondisinya sudah lama atau tidak ada pengembangnya. 

“Prosesnya seperti apa, regulasi sudah di susun walaupun sudah ada Perbup tapi akan diperkuat dengan Perda supaya pembangunannya merata,” ujarnya. 

Kemudian, lanjut Agus, untuk penertiban aset daerah kabupaten Serang masih terbilang rendah, dari 1.600 aset baru ada progres 19 persen yang telah tersertifikasi. 

BACA :  Rumah Dunia Gelar Sekolah Penulisan Skenario Film Gratis

“Jadi untuk itu kalau kita lihat dari paparan bidang aset tadi kita optimistis tahun ini naik diharapkan sampai 2024 semua sudah tersertifikasi,” ungkapnya. 

Menurut Agus, dalam menyelesaikan persoalan ini perlu dukungan dari Pemkab serang untuk pembiayaan serta legalitas melalui Perbup atau Pergub. Maka dari itu, ia menekankan agar ada keterlibatan BPN untuk berkomitmen mengambil langkah kongkrit. 

“Minta dukungan bupati untuk legalitas yang pertama, kalau yang aset layanan kan tidak bisa disewakan, tapi kalau ada aset potensi yang bisa disewakan sebagai dasarnya harus ada legalitas,” katanya. 

“Makanya kita undang BPN komitmen langkah mereka juga pihak internal sini termasuk kita sarankan ada satu supervisi yang berkantor disini BPN supaya memudahkan komunikasi jika ada kekurangan berkas,” imbuhnya. 

Dikatakan Agus, terkait pajak daerah kabupaten Serang dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan akibat pandemi. Namun, ia meminta agar Pemkab Serang terus menggali potensi supaya ada tren kenaikan. 

“Kita melihat kondisi sekarang ada tren kenaikan terutama pajak hotel restoran nah itu mulai berkembang sehingga transaksi tinggi potensi lebih banyak lagi mungkin itu sebagai salah satu alat untuk memonitor mau gak mau akan kita jalankan alat monitoring transaksi biar yang dilaporkan sesuai dengan transaksi,” ujarnya. 

BACA :  Hadir di Rakorwil PKS, Ini Kata Andika Hazrumy

Jika ada tunggakan, masih kata Agus, Pemkab Serang tengah bekerjasama dengan Kejaksaan untuk membantu dalam proses penagihan dengan memberikan peringatan kepada pihak pengelola. 

“Jika ada yang nunggak perlu tau dulu karena apa, mungkin ada keringanan bisa, tapi bukan penghapusan pokoknya. Kalau dia memang bandel padahal transaksinya bagus ya gak bisa juga perlu dilihat trak records wajib pajaknya,” jelasnya. 

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang telah merencanakan untuk menyelesaikan sertifikasi aset daerah melalui BPKAD dan BPN. Ia mengaku, sejak lama persoalan aset ini baru bisa tersertifikasi sekira 400 dari total 1.600.

“Memang ini yang bermasalah aset dari dulu 1.600 sekian aset baru selesai kan 400 an, masih ada 1.381 aset yang belum tersertifikasi dan target nya 400 aset ini yang sedang diurus oleh DPKAD di akhir periode agar selesai,” ujar Tatu. 

Kemudian, lanjut Tatu, persoalan PSU pada tahun 2020 pihaknya telah mengeluarkan Perbub sebagai legalitas dalam mengambil alih sepihak penyerahan PSU lantaran sudah berkali-kali diambil dari pengembang namun tak kunjung berhasil.

BACA :  Bupati Tangerang Minta Ulama Bersinergi Tangani COVID-19

“Insya Allah kami sudah masuk revisi ke Provinsi untuk Perda penanganan PSU dengan perda kita punya payung hukum yang kuat Insya Allah bisa lebih cepat,” katanya. 

Menurut Tatu, jika aset belum bisa diambil alih menjadi milik Pemkab Serang pihaknya kesulitan dalam proses pembangunan terutama infrastruktur jalan. Pasalnya, dari pembangunan jalan kabupaten yang telah diselesaikan 601 kilometer di desa-desa, masih ada jalan yang rusak yang belum diperbaiki terkendala dengan kepemilikan aset. 

“Karena memang menjadi beban kita juga kami bisa menyelesaikan jalan kabupaten 601 kilometer di desa tetapi di perumahan jalan nya tragis hancur karena tadi statusnya belum diserahkan ke Pemda,” ungkapnya. 

Melalui Perda, kata Tatu, Pemkab Serang berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses pembangunan infrastruktur jalan hingga merata di seluruh kabupaten Serang. 

“Dengan Perda ini Insya Allah kita akan memperbaiki jalan di perumahan,” katanya. 

Terakhir, Tatu mengatakan, terkait pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran pihaknya akan menganggarkan untuk pembuatan alat transaksi untuk memonitor yang akan bekerjasama dengan bank Bjb. 

“Kami akan menganggarkan supaya semuanya bisa terpasang ini untuk peningkatan PAD kita, karena dalam kondisi APBD kabupaten Serang defisit selain mengurangi belanja pendapatan juga harus digenjot,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Muhammad Uqel Assathir menggeluti dunia jurnalistik sejak menjadi aktivis kampus. Uqel--begitu dia biasa disapa-- menghabiskan waktu selama kuliah untuk menyelami dunia pergerakan mahasiswa dan jurnalistik kampus. Pria asal Kabupaten Serang ini memiliki ketertarikan juga terhadap dunia desain.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler