Serang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berencana pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik atau MPP di lahan bekas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Jalan Serang-Jakarta Kecamatan Cikande pada Tahun 2023 mendatang.
Usut punya usut, keberadaan gedung tersebut bermaksud untuk mewujudkan integrasi institusi yang terpusat guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat.
“Institusi pelayanan itu baik institusi pelayanan pemerintah daerah, institusi pelayanan swasta dan kejaksaan-kejaksaan, atau dari Polri dalam satu gedung yang saling berintegrasi,”kata Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa usai menghadiri Forum Konsultasi Dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di aula TB Swandi Pemkab Serang, Rabu 20 Juli 2022.
Pandji mengatakan, Dalam MPP tersebut nantinya semua pelayanan termasuk instansi vertikal, institusi swasta juga memberikan pelayanan kepada customernya semua akan difasilitasi ruangannya dalam gedung MPP tersebut.
“Sehingga, persyaratan untuk memperoleh pelayanan dari satu instansi tidak memerlukan persyaratan lagi, untuk instansi yang lain karena disitu sudah terintegrasi persyaratan-persyaratannya,” ujar Pandji.
Pandji menuturkan, bahwa awalnya Gedung MPP akan bangun di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang di Kecamatan Kragilan. Namun, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan teknis lapangan maka dari itu dipilih agar berlokasi yang lebih strategis yakni di bekas gedung Samsat Cikande.
Bahkan, lanjut Pandji, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Syamsudin sudah mengkonsultasikan dengan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah perihal lokasi pembangunan gedung MPP.
“Padi Pak Samsyudin sudah memohon kepada Ibu Bupati sebaiknya kalau bikin gedung Mal Pelayanan Publik itu lebih baik di jalur strategis, yang memudahkan akses aktivitas pelayanan dari para masyarakat,” terangnya.
Pada intinya, sebut Pandji, pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik adalah untuk memangkas mata rantai birokrasi yang menyulitkan masyarakat.
“Ini untuk memudahkan pelayanan lebih efisien, lebih efektif, dan tidak memakan waktu lama, tidak bertele-tele, cepat, ramah, aman dan nyaman,” tegasnya.
Dikatakan Pandji, ketika dihadapkan kepada persaingan yang semakin ketat. Pemkab Serang harus mulai menghilangkan pelayanan-pelayanan yang rumit.
“Kita harus kendalikan persyaratan-persyaratan yang tidak penting, kita permudah pelayanan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semurah-murahnya, secepat-cepatnya dan seaman-amannya, dan para pencari pelayanan itu bisa terlayani dengan puas,” ungkapnya.
Adapun untuk proses pembangunnya, tambah Pandji, akan dimulai dan di anggarkan pada Tahun 2023 dengan lahan seluas 3.600 meter persegi dengan 2 sampai 3 lantai.
“Karena tanahnya hanya 3600 meter jika dibangun 1 lantai sepertinya tidak cukup, harus dibikin 2 atau 3 lantai,” ucapnya.
Asisten Deputi Pelayanan Publik dan Pelayanan Insklusif Kemen PAN RB, Noviana Andriana mengapresiasi Pemkab Serang yang sudah mulai bergerak untuk membangun Mal Pelayanan Publik. Meski ada keterlambatan, namun pihaknya memaklumi lantaran untuk membangun MPP di butuhkan semua sumber daya.
“Itu memang komitmen daerah, mudah-mudahan terlaksana karena masyarakat menunggu,” ujarnya.
Dia berharap, pada Tahun 2024 semua kabupaten dan kota khususnya di Provinsi Banten sudah memiliki MPP. Oleh karena itu pihaknya memberikan arahan yang sesuai dengan aturan yang memang bisa untuk di kolaborasikan.
“Jadi, jangan sampai ketika (MPP) dibangun itu tidak sesuai dengan yang di peruntukkan,” kata Noviana.
Editor: Fariz Abdullah
 Serang berencana pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik atau MPP di lahan bekas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Jalan Serang-Jakarta Kecamatan Cikande pada Tahun 2023 mendatang.){kind=link}