Connect with us

Berita Utama

Prinsip Kehati-hatian Perbankan Dilabrak, Eks Kacab dan Dirut PT HNM Tersangka Kredit Macet Bank Banten Rp 65 M Masuk Bui

Published

on

Salah satu tersangka kredit macet Bank Banten digiring Kejati Banten. Mantan Kacab Bank Banten di DKI dan Dirut PT HNM menjadi tersangka kredit macet Bank Banten Rp 65 M tahun 2017.(BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan dua tersangka dugaan korupsi kredit macet Bank Banten 2017 senilai Rp 65 M, Kamis, 4 Agustus 2022.

Dua tersangka yakni Kepala Divisi Kredit Komersial sekaligus Plt Pimpinan Cabang Bank Banten di DKI Jakarta Satyavadin Djojosubroto (SDJ) bersama Direktur Utama PT HNM Rasyid Samsudin (RS).

Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simandjuntak mengatakan, tersangka SDJ ditahan di Rutan Kelas II Serang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala
Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: PRINT-806/M.6/Fd.1/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022.

Kemudian tersangka RS di Rutan Kelas II Pandeglang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : PRINT-807/M.6/Fd.1/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022.

BACA :  Polsek Teluknaga kembali Aktifkan Saka Bhayangkara

Menurut Eben, alasan subyektif penahanan terhadap tersangka, berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

“Alasan obyektif berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP yaitu: Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih,” tegas Eben saat pers conference di kantornya, Kamis, 4 Agustus 2022.

Tak Memenuhi Syarat Kredit

Penetapan status dua tersangka dalam kasus kredit macet Bank Banten itu, lanjut Eben, dilakukan setelah pihaknya memeriksa 15 saksi lebih.

“Kemudian ditemukan alat bukti dan telah mengarah kepada ditetapkannya dua tersangka. Diputuskan kedua tersangka adalah SDJ, kemudian tersangka kedua RS,” kata Eben.

Eben memaparkan, perkara bermula, pada 25 Mei 2017. Saat itu PT HNM melalui Dirutnya, Rasyid Samsudin mengajukan permohonan kredit ke Bank Banten melalui Satyavadin Djojosubroto yang menjabat Kepala Divisi Komersial dan Plt Pimpinan Cabang di DKI saat itu.

BACA :  DPRD Pandeglang Bentuk Pansus Disclaimer LHP BPK

Kredit sebesar Rp 39 miliar yang diajukan disebut akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung di Palembang.

Besaran kredit terdiri Kredit Modal Kerja atau KMK sebesar Rp 15 miliar dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 24 miliar.

Terkait pengajuan kredit ini, Satyavadin Djojosubroto yang juga bertindak sebagai Anggota Komite Kredit mengajukan Memorandum Analisa Kredit atau MAK agar dibahas oleh Komite Kredit Bank Banten pada Juni 2017.

Keputusannya, kredit tersebut disetujui komite termasuk Ketua Komite Kredit yaitu saksi FM sebagai Plt Direktur Utama Bank Banten.

Namun, dari nilai Rp 39 miliar yang diajukan, Bank Banten hanya menyetujui Rp 30 miliar terdiri dari KMK sebesar Rp 13 miliar dan KI sebesar Rp 17 miliar.

BACA :  Bupati Iti Sesalkan Kritik Tak Mendasar dan Kebablasan

Hanya berselang lima bulan, persisnya November 2017, PT HM untuk kedua kali mengajukan kredit dan mendapat persetujuan Rp 35 miliar.

Padahal, kata Eben, pencairan kredit bulan pertama di bulan Juni 2017 lalu pun perusahaan tersebut belum membayar angsuran kredit.

Parahnya lagi, lanjutnya, kredit modal kerja dan kredit investasi ini katanya tidak tidak memenuhi persyaratan.

“Sebagai debitur, PT HNM juga tidak memenuhi beberapa syarat. Misalnya, perjanjian pengikat agunan, menyerahkan surat pernyataan telah menyerahkan Collateral Fixed Asset, membuka rekening escrow di Bank Banten, dan menandatangani perjanjian pengikatan agunan,” bebernya.

“Perbuatan para tersangka, melanggar syarat kredit dan penarikan kredit berdasarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan Perjanjian Kredit dan SOP di Bank Banten. Serta melabrak prinsip kehati-hatian perbankan dan pemberian kredit sehat,” sambungnya.

Para tersangka melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

 



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler