Pandeglang- Rencana Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang akan membeli sepeda listrik untuk RT/RW se-Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi polemik.
Rencana pembelian sepeda listrik itu pertama kali disampaikan Irna Narulita saat sambutan di acara pembinaan mental spiritual bagi RT/RW di Kecamatan Saketi pada 21 Juli 2022 lalu.
Sejak saat itu, kalangan kritis di Kabupaten Pandeglang terus menyoroti rencana pembelian sepeda listrik tersebut. Mereka menilai, rencana pembelian sepeda listrik itu mengandung unsur politis untuk suksesi 2024.
Ditambah pembelian sepeda listrik menggunakan APBD sebesar Rp38 miliar itu tidak begitu urgent, jika melihat kondisi Kabupaten Pandeglang yang lebih membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pelosok.
Dibahas Banggar Dalam RKUA dan RPPAS Tahun Anggaran 2023
Meski demikian, Bupati Pandeglang, Irna Narulita tetap ‘Keukeuh’ ingin membeli sepeda listrik untuk RT/RW se-Kabupaten Pandeglang.
Bahkan dalam penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 di DPRD pembelian sepeda listrik dibahas.
Dalam pembahasan yang digelar di ruangan paripurna DPRD Pandeglang pada Rabu 10 Agustus kemarin, pembahasan sempat alot. Karena ada empat Fraksi di DPRD Pandeglang yang menolak pembelian sepeda listrik.
Keempat Fraksi yang menolak yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Mereka menilai, pembelian sepeda tidak urgent dan pemborosan anggaran.
Sedangkan keenam Fraksi di DPRD Pandeglang seperti Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB menyetujui rencana pembelian sepeda listrik RT/RW ini.
Penjelasan Irna Narulita soal Sepeda Listrik RT/RW
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, APBD Kabupaten Pandeglang harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang, termasuk RT/RW yang selama ini merasa tidak diperhatikan.
“APBD itu bukan milik legislatif saja, bukan hanya usulan legislatif saja, tapi ada juga usulan eksekutif. Kedua usulan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat,” kata Irna kepada wartawan di gedung DPRD Pandeglang, Rabu 10 Agustus 2022 kemarin.
Menurut Irna, RT/RW selama ini kurang diperhatikan baik dari sisi oprasional maupun intensif. Padahal, jam kerja RT/RW selama 24 jam melayani masyarakat.
“Lalu kata RT/RW kami bekerja siang malam, dikasih insentif cuma Rp150 ribu. Lalu oprasional mobil kita enggak bisa ngasih, kendaraan enggak bisa ngasih. Tapi kita lihat win win solusion, karena hampir puluhan tahun mereka mengabdi tidak ada perhatian sama sekali. Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu,” ujarnya.
Irna meyakinkan, kepentingan untuk pembelian sepeda listrik semata-mata hanya untuk mengapresiasi kinerja RT/RW. Sebab Pemkab Pandeglang tak mampu memberikan gaji yang cukup untuk mereka.
“Kepentingan eksekutif satu untuk masyarakat. Saya enggak bisa gaji mereka, gak bisa gaji ulama, kader, RT/RW kita gaji dengan UMK gak bisa. Tapi untuk kepentingan oprasional, bukan untuk kepentingan pribadi RT/RW,” katanya.
Jika RT/RW punya sepeda listrik akan memudahakan dalam melayani masyarakat untuk mewakili roda pemerintahan agar lebih cepat. Oleh karena itu, Irna menegaskan pembelian sepeda bukan untuk kepentingan pribadi.
“Mereka cuma membantu kita dengan kendaraan oprasional yang memudahkan, yang mempercepat melayani masyarakat. Enggak ada tuh untuk kepentingan Bupati, kalau yang lain-lain mah langsung masuk kantong, untuk kepentingan pribadi. Ini mah untuk kepentingan mereka, yang akan dinikmati mereka tapi untuk membantu organisasi pemerintahan,” tegasnya.
Duit Rp38 Miliar untuk Beli Sepeda Listrik Kecil
Irna Narulita menilai anggaran sebesar Rp38 Miliar untuk pembelian sepeda listrik kecil. Oleh karena itu dia meminta, agar pembelian sepeda listrik ini bisa terwujud, karena tidak ada pemborosan anggaran.
“Rp38 miliar kecil bagi saya, bila perlu Rp100 miliar. Kasih dong simpul-simpul kami, bingung amat cuma Rp38 Miliar juga, mereka siang malam sudah bantu kita,” tuturnya.
“Yang sakit ketok rumah RT, mau nganter yang sakit punya motor enggak. Boro-boro punya yang lain enggak, terus telpon lagi yang mau nikah. Jangan mikirin dong, yang mana yang lebih boros. Kalau mau dibandingkan pengeluaran cek dong yang boros yang mana,” tambahnya.
Sindir Anggaran DPRD Lebih Boros Ketibang Sepeda Listrik
Irna Narulita juga menyindir anggaran di legislatif yang lebih besar dari pada pembelian sepeda listrik. Bahkan anggaran di legislatif itu terkesan tidak bermanfaat dan pemborosam. Namun Irna tidak menyebutkan anggaran yang dimaksud.
“Malah ada yang kita anggap pemborosan, kita enggak bersudjon seperti itu (Pemborosan). Ada usulan legislatif dianggap tidak bermanfaat, tapi kalau memang harus diakomodir, ya kita akomodir,” ungkapnya.
Irna menyarankan DPRD tak mempersoalkan rencana pembelian sepeda listrik tersebut. Karena rencana itu semata-mata hanya untuk membantu kinerja RT/RW.
Selain itu, Irna juga meminta DPRD tak suudjon mengaitkan pembelian sepeda listrik untuk RT/RW ini sebagai bentuk politisasi program untuk kepentingan politik.
“Kita enggak ganggu anggaran legislatif kok, enggak ada kita ganggu legislatif, anggaran ini kita yang kelola sendiri, mereka (DPRD) anggaranya tetap full. Emang RT/RW pembantu kita, hargai dong mereka. RT/RW juga ada yang afilisasi ke kuning, biru merah, emang RT/RW punya Bupati doang? Itu punya semua, ini kepentingan kebutuhan bukan eksekutif tapi legislatif juga,” tutupnya.
Editor: Fariz Abdullah
