Connect with us

Berita Utama

Kemiskinan di Pandeglang Masih Jadi Sorotan Utama, Bupati Pilih Gelontorkan Rp 38 M untuk Belikan RT/RW Sepeda Listrik

Published

on

Warga Cimanggu, Kabupaten Pandeglang saat menandu pasien menuju Puskesmas.  (Dok.BantenHits.com)

Pandeglang – Bupati Pandeglang, Irna Narulita merencanakan pembelian sepeda listrik untuk RT/RW se-Kabupaten Pandeglang.

Rencana ini menuai reaksi dari sejumlah kalangan kritis, tak terkecuali DPRD Kabupaten Pandeglang.

Saat menolak kedatangan Bupati Pandeglang dan anaknya ke Cikeusik, Eksponen Pemuda Cikeusik menyebut, saat ini Pandeglang masih ada warga yang harus ditandu ketika berobat.

Kemudian masih ada ratusan kilometer jalan rusak, serta masih banyak warga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

“Kami menolak, sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan keluarga Dimyati yang gagal memberikan solusi berbagai persoalan di Pandeglang,” kata Nurjaya Ibo, Kamis, 11 Agustus 2022.

Rencana Politis

Rencana Irna Narulita yang akan membeli sepeda listrik untuk RT/RW se-Kabupaten Pandeglang, pertama kali disampaikan saat sambutan di acara pembinaan mental spiritual bagi RT/RW di Kecamatan Saketi, 21 Juli 2022 lalu.

Sejak saat itu, kalangan kritis di Kabupaten Pandeglang terus menyoroti rencana pembelian sepeda listrik tersebut. Mereka menilai, rencana pembelian sepeda listrik itu mengandung unsur politis untuk suksesi 2024.

BACA :  Pelajar SMAN 1 Rangkasbitung Ikut Pelatihan Jurnalistik 

Ditambah pembelian sepeda listrik menggunakan APBD sebesar Rp38 miliar itu tidak begitu urgent, jika melihat kondisi Kabupaten Pandeglang yang lebih membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pelosok.

Dibahas Banggar dalam RKUA dan RPPAS TA 2023

Meski rencananya memantik reaksi publik, Irna Narulita tetap ‘keukeuh’ ingin membeli sepeda listrik untuk RT/RW se-Kabupaten Pandeglang.

Bahkan dalam penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 di DPRD pembelian sepeda listrik dibahas.

Dalam pembahasan yang digelar di ruangan paripurna DPRD Pandeglang pada Rabu 10 Agustus kemarin, pembahasan sempat alot. Karena ada empat Fraksi di DPRD Pandeglang yang menolak pembelian sepeda listrik.

Keempat Fraksi yang menolak yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Mereka menilai, pembelian sepeda tidak urgent dan pemborosan anggaran.

BACA :  Gadis Cantik di Cilegon Sembilan Tahun Lumpuh Lalu Ditengok Wali Kota Terpilih; Dinsos Langsung Kirim Tim

Sedangkan keenam Fraksi di DPRD Pandeglang seperti Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB menyetujui rencana pembelian sepeda listrik RT/RW ini.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat sambutan dalam pembinaan spiritual Ketua RT/RW di Panimbang. (BantenHits.com/ Samsul Fatoni).

Harus Mengakomodir Semua

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, APBD Kabupaten Pandeglang harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang, termasuk RT/RW yang selama ini merasa tidak diperhatikan.

 “APBD itu bukan milik legislatif saja, bukan hanya usulan legislatif saja, tapi ada juga usulan eksekutif. Kedua usulan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat,” kata Irna kepada wartawan di gedung DPRD Pandeglang, Rabu 10 Agustus 2022 kemarin.

Menurut Irna, RT/RW selama ini kurang diperhatikan baik dari sisi oprasional maupun intensif. Padahal, jam kerja RT/RW selama 24 jam melayani masyarakat.

“Lalu kata RT/RW kami bekerja siang malam, dikasih insentif cuma Rp150 ribu. Lalu oprasional mobil kita enggak bisa ngasih, kendaraan enggak bisa ngasih. Tapi kita lihat win win solusion, karena hampir puluhan tahun mereka mengabdi tidak ada perhatian sama sekali. Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu,” ujarnya.

BACA :  Pemuda di Lebak Dorong Sirojudin Maju Sebagai Ketua KNPI Banten

Irna meyakinkan, kepentingan untuk pembelian sepeda listrik semata-mata hanya untuk mengapresiasi kinerja RT/RW. Sebab Pemkab Pandeglang tak mampu memberikan gaji yang cukup untuk mereka.

“Kepentingan eksekutif satu untuk masyarakat. Saya enggak bisa gaji mereka, gak bisa gaji ulama, kader, RT/RW kita gaji dengan UMK gak bisa. Tapi untuk kepentingan oprasional, bukan untuk kepentingan pribadi RT/RW,” katanya.

Jika RT/RW punya sepeda listrik akan memudahakan dalam melayani masyarakat untuk mewakili roda pemerintahan agar lebih cepat. Oleh karena itu, Irna menegaskan pembelian sepeda bukan untuk kepentingan pribadi.

“Mereka cuma membantu kita dengan kendaraan oprasional yang memudahkan, yang mempercepat melayani masyarakat. Enggak ada tuh untuk kepentingan Bupati, kalau yang lain-lain mah langsung masuk kantong, untuk kepentingan pribadi. Ini mah untuk kepentingan mereka, yang akan dinikmati mereka tapi untuk membantu organisasi pemerintahan,” tegasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler