Pandeglang – Penolakan rencana pembelian sepeda listrik untuk RT/ RW Rp38 M dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2023 disuarakan mahasiswa dan kelompok kritis di seantero Pandeglang.
Meski gelombang penolakan berlangsung masif, nyatanya sejumlah RT/RW di Kabupaten Pandeglang, tak satu suara soal rencana pembelian sepeda listrik tersebut.
RT/RW ada yang memberikan dukungan agar sepeda tersebut segera direalisasikan dan ada juga yang menolak sepeda listrik karena dinilai tidak bermanfaat terutama jika digunakan di pelosok Pandeglang Selatan.
RT/RW yang mendukung agar sepeda tersebut direalisasikan melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis 18 Agustus 2022. RT/RW tersebut berasal dari Kecamatan Koroncong.
Sedikitnya ada puluhan RT/RW yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Mereka meminta agar wakil rakyat meyetujui pembelian sepeda listrik tersebut. Tak hanya RT/RW aparat desa berseragam coklat turut mengikuti aksi ini.
“Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami datang kesini,” ungkap Koordinator aksi RT/01 dari Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Supardi.
Alasan Supardi tidak menolak rencana pembelians sepeda tersebut lantaran selama bertugas dia tidak memiliki sepeda motor. Sehingga jika hendak ke rumah warga yang jaraknya 1-2 km ia harus berjalan kaki.
“Untuk kerja kami kami harus ada fasilitas dong, karena kami gak semua punya motor. Sekarang ada pengadaan sepeda untuk mendukung kerja kami kenapa ditolak,” tandasnya.
Hal berbeda diungkapkan seorang RW di Kecamatan Panimbang, yang sengaja dirahasiakan namaya. RW yang juga berprofesi sebagai ojek pangkalan ini mengaku sudah berkoordinasi dengan RT di wilayahnya masalah sepeda listrik tersebut.
Menurut dia, rata-rata RT meminta agar ada kenaikan insentif. Karena insentif yang selama ini mereka terima cukup kecil antara Rp100-150 ribu per-bulan.
“Dari pada sepeda listrik mah mending naikan insentif kami. Percuma kalau sepeda listrik buat apa, dipakai di jalan raya juga di larang kan. Kalau mau baik ke RT/RW sekalian beliin motor jangan sepeda,” ujarnya saat berbincang dengan BantenHits.com belum lama ini.
Namun jika Bupati Pandeglang tetap keukeuh ingin memberikan sepeda listrik, dia mengaku akan tetap menerima nya.
“Kalau udah dibeli mau gimana lagi, pasti kami terima saja. Ya walaupun ujungnya kami bingung juga untuk perbaikanya nanti kalau rusak gimana, kalau bisa mah jangan sepeda listrik lah sayang uangnya,” tutupnya.
Sebelumnya Ketua RT Ciakar, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kurdi meminta lebih baik diberikan handphone (HP) dari pada sepeda listrik karena jalan di desa tersebut masih rusak.
“Kalau menurut saya tidak berguna sepeda listrik mah, tidak efektif lah. Jadi kalau bisa ada pengganti, handphone lah untuk memudahkan komunikasi,” ungkap Kurdi, Minggu 14 Agustus 2022.
Menurut Kurdi, RT/RW sudah pernah diberikan sepeda pada tahun 2018 lalu, amun sepeda-sepeda tersebut tidak berguna. Oleh karena itu, Kurdi meminta agar diganti menggunakan handphone.
“Dulu pernah diberi sepeda tapi tidak berguna, kalau handphone pasti berguna. Informasi untuk menyampaikan program pasti cepat sampai ke masyarakat,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
