Connect with us

Berita Terbaru

100 Hari Al Muktabar Jabat Pj. Gubernur Banten; Kebijakan Pembangunan Ngaco, Reformasi Birokrasi Masih Amburadul

Published

on

Al Muktabar dilantik jadi Pj Gubernur Banten di Kantor Kemendagri, Kamis, 12 Mei 2022.(Istimewa)

Serang – Kepemimpinan Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur (Pj Gub) Banten, sudah melewati 100 hari. Namun hingga kini publik belum melihat kebijakan yang membumi.

Hal ini disampaikan Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada melalui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com, Selasa malam, 23 Agustus 2022.

“Pak Al itu kan Penjabat Gubernur, yang namanya Penjabat, ia memiliki keterbatasan kewenangan. Sehingga patokan dasarnya adalah menjalankan mandat dari Pak Presiden, berpedoman pada RPD Transisi. Tapi setelah 100 hari kepemimpinannya, kami tidak melihat kebijakan yang konkrit,” kata Uday.

BACA :  Gaes, Ada Gebyar KB di Kota Tangerang; Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk

Reformasi birokrasi yang sejak dilantik disebut-sebut Al akan menjadi salah satu prioritasnya, lanjutnya, faktanya hingga kini tetap masih amburadul.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pejabat di lingkungan Pemprov, ternyata koordinasi dan konsolidasi saja tidak jelas. Semua pada mengeluh,” tegas aktivis yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen peduli Publik (ALIPP) ini.

“Di mana letak perbaikannya? Lihat saja faktanya, hingga saat ini penataan pegawai saja tidak ada. Dua tahun lalu sekitar 400an pejabat Struktural dirubah menjadi Fungsional, tapi pada prakteknya tidak ada perbedaan sama sekali. Segala fasilitas sebagai pejabat struktural masih mereka terima,” sambungnya.

Uday juga menyinggung masalah kebijakan pendidikan yang hingga kini tak jelas, terutama terkait penempatan kepala sekolah.

BACA :  Dilantik lewat Videoconference, 146 Dokter Baru UPH Karawaci Siap Jadi Relawan Covid-19

“Belum lagi para Kepala SMK, SMA, SKh, yang digantung sejak 2019 oleh Gubernur WH kala itu. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan akan maksimal kalau para Kepseknya saja diisi Plt ? Belum lagi para Pengawas Sekolah dan para Kepala TU nya, semua digantung. Demikian pula penyelenggaraan PPDB yang makin amburadul,” beber Uday.

“Perlu diingat dan dipahami oleh Pj Al, bahwa birokrat atau ASN itu tidak ada orang WH atau orang Andika. Yang ada adalah ASN prov Banten. Oleh karna itu Pj Al jangan paranoid sehingga tidak memiliki kepercayaan kepada bawahannya,” lanjutnya.

Ditanya soal pembangunan infrastruktur, Uday juga merasa aneh, tentang anggaran untuk pembangunan yang terkesan ngaco. Uday mencontohkan pada proyek jalan alternatif di ruas jalan Pasar Baros.

BACA :  Ditetap KPU Sebagai Pemenang Pilkada Cilegon, Sanuji Langsung Blusukan

“Kita tau bahwa kemacetan di Pasar Baros selama ini sudah sangat parah. Karenanya dirancang untuk membuat jalur alternatif. Tapi saat ini anggaran untuk pembangunan jalan itu malah dicoret. Ini kan ngaco,” ungkap Uday.

“Pak Al itu orang pintar, tapi membangun Banten itu gak bisa sendiri. Harus didistribusikan kepada para pejabat terkait. Gak boleh one man show lah. Jadi, injaklah bumi, jangan mengawang. Makanya kami KMSB, BEM se-Banten dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnnya besok akan menggelar diskusi membahas masalah ini,” pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler