Please, Pak Mendagri! Tolong Terbitkan SE Agar Pemprov Terlibat dalam Pembangunan Sanitasi di Kota/Kabupaten

Date:

Ketua Umum Aliansi Kota-Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2018-2022, Syarif Fasha (kiri) bersama Ketua AKKOPSI 2022-2026 Ahmed Zaki Iskandar saat menghadiri City Sanitation Summit (CSS) XX 2022 di ICE BSD, Rabu, 7 September 2022.(FOTO: tangerangkab.go.id)

Tangerang – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, diminta mengeluarkan (SE) terkait keterlibatan pemerintah provinsi (pemprov) dalam pembangunan sanitasi di masing-masing kabupaten dan kota.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Aliansi Kota-Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2018-2022, Syarif Fasha saat perhelatan City Sannitation Summit (CSS) XX di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 7 September 2022 lalu.

Menurut Syarif, saat ini peran pemerintah provinsi terhadap pembangunan sanitasi di kota dan kabupaten masih sangat minim.

“Kami titip kepada Pak Mendagri (Tito Karnavian) untuk membuatkan beberapa instruksi dan surat edaran, pertama yaitu kami AKKOPSI meminta campur tangan pemerintah provinsi untuk mengentaskan sanitasi,” jelas Syarif seperti dikutip BantenHits.com dari laman resmi Pemkab Tangerang.

Jika pemerintah provinsi tidak campur tangan, lanjutnya, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tidak akan tercapai. Salah satunya seperti 100% air minum layak, 90% akses sanitasi layak dan 0% BAB sembarangan.

“Tidak akan tercapai RPJMN Bapak Presiden (Jokowi), contoh target-target yamg tadi disampaikan, campur tangan pemerintah provinsi ini minim sekali, biasanya kalau keluar inmendagri terkait sanitasi, nanti inmendagri itu diteruskan lagi ke bupati wali kota, tapi tidak ada 1 rupiah pun turun untuk membantu kabupaten/kota,” ujarnya.

Dia menekankan agar pemprov membantu pemerintah kabupaten/kota berapa persen anggarannya terkait sanitasi. Selain itu, ia meminta surat edaran mendagri terkait dengan pengalokasian dana sanitasi.

“Kami kadangkala bupati wali kota menganggarkan sanitasi yang cukup besar, tapi gagal di DPRD. Jadi ada penekanan setiap kabupaten kota untuk menganggarkan anggarannya untuk sanitasi,” ucap dia.

Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda Kemendagri), Teguh Setyabudi berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut.

“Kita akan lebih fokuskan agar pemprov ikut membantu program sanitasi di kabupaten dan kota,” tandas dia.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Terpopuler

Share post:

Berita Lainnya
Related

Dear, Pemkab dan Pemkot Se-Banten! Pj Gubernur Bilang Jangan Ragu Tempatkan RKUD di Bank Banten

Berita Banten - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota...

KASN Tegaskan Sekda Kabupaten Tangerang Dilarang Pendekatan ke Parpol Politik, Ini Aturannya!

Berita Tangerang - Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Tangerang,...

Seleksi Anggota PPK untuk Pilkada Kota Tangerang 2024 Digelar 23-29 April

Berita Tangerang - Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau...

Generasi Muda Banten, Ayo Bertani! Sektor Pertanian Punya Potensi Menjanjikan Loh

Berita Banten - Sektor pertanian di Banten memiliki potensi...