Connect with us

Berita Utama

MK Pastikan Presiden Dua Periode Tak Dilarang Maju Cawapres, Apa Kabar Prabowo-Jokowi?

Published

on

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto (Foto: BPMI_Setpres/ fajar.co.id)

Jakarta – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, presiden yang sudah menjabat dua periode bisa kembali ikut kontestasi Pilpres sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Fajar menyebut, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun, jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya, hal itu masuk wilayah etika politik.

“Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar seperti dikutip BantenHits.com dari CNNIndonesia.com.

Pasal 7 UUD 1945 berbunyi,”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Menurut Fajar, bunyi Pasal tidak tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden di periode berikutnya.

“Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar.

Berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga.

BACA :  Polsek Serang Minta Warga tak Terprovokasi Isu Penyerangan Ulama oleh Orang Gila

“Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar.

Jadi Legitimasi Kekuasaan

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres.

Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya.

“Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,” kata Fadhli.

Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama.

Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser.

“Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya.

BACA :  Komisi V DPR Minta ASDP Tambah Dermaga Pelabuhan Merak

“Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia.

Wacana Prabowo-Jokowi

Beberapa waktu lalu, sejumlah orang yang tergabung Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo-Jokowi resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Jokowi sebagai Capres-Cawapres 2024.

Deklarasi dilakukan dalam bentuk fun walk di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 31 Juli 2022.

Ketua Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi, Ghea G mengatakan, kegiatan ini dalam rangka pemanasan awal sebelum memulai program dukungannya.

Mereka mengumpulkan pemuda-pemudi Indonesia yang sama-sama menginginkan Prabowo-Jokowi memimpin Indonesia bersama.

“Di sini kita mengumpulkan muda mudi Indonesia, bangsa yang menginginkan Bapak Prabowo serta Bapak Jokowi untuk melanjutkan pembangunan serta kepemimpinan mereka dalam memajukan Indonesia yang lebih baik lagi,” ucap Ghea seperti dikutip BantenHits.com dari detik.com.

Deklarasi dukungan yang digelar di Bundaran HI, dilakukan oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari lapisan masyarakat berbeda. Ghea menyebut mereka merupakan pendukung setia Prabowo sejak tahun 2014.

“Untuk saat ini daerah pun sudah terbentuk ya. Namun saat ini masih digodok untuk melakukan deklarasi yang sama tapi Jakarta menjadi pioneer dulu. Jadi jelas Jakarta menjadi yang terlebih dahulu,” ucapnya.

BACA :  Tanpa Penjelasan, RSU Tangsel Rujuk Balita Diduga Gizi Buruk ke RS Jakarta

Ghea meyakini pasangan Pilpres Prabowo-Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah berjalan. Ghea juga menilai selama kepemimpinan Jokowi dua periode menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi Indonesia.

“Dalam periode kedua ini, keputusan Presiden Jokowi yang menjadikan lawan politiknya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini adalah langkah taktis strategis dan keputusan besarnya untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas nasional baik di dalam pemerintahan maupun di Parlemen,” kata Ghea.

Untuk itu, dia berharap paslon yang diusungnya itu dapat terpilih. Dia yakin Prabowo-Jokowi dapat memulihkan negara di tengah keadaan ekonomi yang sulit akibat pandemi.

“Pasangan Prabowo-Jokowi sangat diyakini dapat memajukan Indonesia di tengah keadaan ekonomi dunia yang mengalami resesi,” jelasnya.

Ghea pun mengajak kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk bergabung bersama Sekber Prabowo-Jokowi di Pemilu 2024 nanti.

“Demi untuk kelanjutan pemerintahan dan pembangunan kami mengajak para pemuda-pemudi milenial di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama dalam sekretariat bersama Prabowo Jokowi untuk Pemilu 2024,” ujarnya.

 



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler