Connect with us

Berita Utama

Duh, Ratusan Honorer RSUD Adjidarmo Gigit Jari Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK

Published

on

RSUD dr. Adjidarmo Rangkasbitung (Banten Hits)

Ratusan honorer RSUD dr. Adjidarmo tak bisa mengikuti seleksi PPPK. (FOTO Ilustrasi: Dok.BantenHits.com)

Lebak– Ratusan honorer RSUD dr. Adjidarmo harus gigit jari dalam rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan digelar ta­hun 2022. Alasannya karena honorer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak dapat mengikuti seleksi PPPK.

“Sementara tenaga honorer yang BLUD masih menunggu regulasinya dari Menpan RB. Hasil rakor kemaren sedang disusun regulasinya oleh Kemenpan RB. Intinya kita masih menunggu regulasinya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lebak Feby Hardian Kurniawan, Senin, 19 September 2022.

Kebijakan tersebut tentunya akan menjadi persoalan. Bagaimana tidak, terdapat cukup banyak honorer di rumah sakit plat merah tersebut yang nasibnya terkatung-katung.

BACA :  Delapan SKPD Pemprov Banten Segera Tempati Gedung Terpadu

“Tes rekrutmen PPPK informasinya akan digelar Oktober men­datang. Kami masih menunggu konfirmasi dari Men­pan RB dan BKN,” katanya.

Pada rekrutmen tenaga PPPK yang akan digelar Oktober mendatang tersebut, Pemkab Lebak mendapat kuota formasi sebanyak 2.224 orang.

“Hasil penetapan dari Menpan RB untuk guru sebanyak 1.501 orang dan untuk Nakes sebanyak 723 orang,” jelasnya.

Sementara itu, honorer RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Anza mengaku telah mendapat informasi bahwa honorer RSUD Adjidarmo tak bisa ikut serta dalam seleksi PPPK karena status RSUD milik Pemkab Lebak ini BLUD.

“Informasinya honorer RSUD Adjidarmo tak bisa ikut seleksi PPPK karena RSUD merupakan BLUD. Kami bi­­ngung honorer kan sudah tidak bisa, ikut PNS usia su­dah tak memungkinkan,” ungkapnya.

BACA :  Sederet Petinggi Kota Tangerang yang Disebut Kecipratan Uang Korupsi Hibah KONI

Dia berharap agar keputusan honorer BLUD tak da­pat ikut rekrutmen PPPK ditinjau ulang. Karena ha­nya tinggal jalur PPPK mereka dapat mengubah per­ekonomian keluarga.

“Tentu, kami minta agar pemerintah daerah dapat mem­perjuangkan nasib kami. Tinggal PPPK harapan ka­mi tersisa,” ujarnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler