Serang – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022.
Penghargaan ini sejalan dengan prestasi Pemerintah Kabupaten Serang dalam opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Serang pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.
“Syukur alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang. Ini prestasi yang membanggakan,” kata Tatu dalam keterangan tertulis.
Menurut Tatu, ini adalah penghargaan kedua kali yang diterima dari Kemenkeu terkait capaikan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI.
“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurut Tatu, dalam akuntansi pelaporan keuangan, tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat.
“Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
Sedangkan untuk yang tingkat pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.
“Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa. Saya berharap, bukan hanya dari status opini WTP. Namun yang sangat penting, adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
Namun ia menekankan agar para peraih penghargaan tidak terlena dan berpuas diri. Sebab tantangan Indonesia ke depan tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah. APBN menurutnya, harus tetap menjadi penjaga bangsa dan negara yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi.
Ia pun berpesan agar instansi pusat dan daerah terus menggunakan APBN dan APBD dengan penuh tanggungjawab.
“Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pungkasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
