Berita Kabupaten Tangerang – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Yohanes Baptista Satya Sananugraha melantik Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar sebagai Ketua Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2022-2026.
Pelantikan dilakukan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Jumat, 3 Maret 2023. Hadir dalam pelantikan Inspektur1 Kemendagri Bahtiar dan sejumlah bupati/ wali kota yang tergabung AKKOPSI di antaranya Wali Kota Pariaman, Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Cilegon, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Agam, Bupati Tulang Bawang, Bupati Kebumen, Sekda Magelang, Bupati Bandung dan Bupati Kendal. Hadir pula Unicef sebagai mitra AKKOPSI.
Mewujudkan Kehidupan yang Layak bagi Masyarakat
Dilansir laman resmi Pemkab Tangerang, ada 492 bupati/wali kota di seluruh Indonesia yang bergabung dalam AKKOPSI. Program kerja utama AKKOPSI ini mempercepat pembangunan infrastruktur berupa sarana sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses air bersih dan minum.
“Selamat bertugas kepada pengurus baru Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi periode 2022-2026. Pemerintah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan AKKOPSI untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Khususnya dalam mengakses air besih dan minum serta sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat,” ungkap Yohanes Baptista Satya yang datang mewakili Menko PMK yang berhalangan.
Selain Zaki yang menempati posisi ketua, pengurus AKKOPSI lainnya yakni Sekretaris Umum dijabat oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina; dan Bendahara Umum dijabat Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Zaki mengatakan, pembangunan infrastruktur berupa sarana sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat yang akan dilakukan AKKOPSI disesuaikan dengan kondisi demografi dan geografi, serta dukungan pendanaan masing-masing anggota.
“Tentu saja, pembangunannya disesuaikan dengan kondisi demografi dan geografi serta dukungan pendanaan dari masing-masing anggota. Semua ini guna menyukseskan program 100-0-100 yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” ungkap Zaki.
Program 100-0-100 ini, lanjutnya, merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100 persen akses air minum layak, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak.
Program ini juga merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan,” bebernya.
Sukses Sanisek dan Sanitren
Zaki menambahkan, semua anggota AKKOPSI masih menuntaskan program terkait sanitasi yang bersih, sehat dan layak serta akses air bersih.
“Diharapkan pada tahun 2024, bisa tercapai 90% program 100-0-100 di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Untuk Pemkab Tangerang, Zaki memaparkan sejumlah program terkait sanitasi dan akses air bersih dan minum telah dilaksanakan. Mulai dari program sanitasi untuk sekolah khususnya di tingkat SD da SMP yang dilanjutkan ke SMA (Sanisek), kemudian sanitasi berbasis pondok pesantren (Sanitren).
“Kami memang memfokuskan dan memperioritaskan pada institusi pendidikan karena institusi pendidikan akan melahirkan generasi-generasi muda penerus dan agen perubahan yang bisa menjadi penggerak di lingkunan rumah dan lingkungan sekitar mereka. Mereka bisa mencontoh bagaimana sanitasi di sekolah sudah besih, sehat dan layak untuk dipakai. Ini termasuk melindungi lingkungan agar tidak terpapar dengan perilaku-perilaku negatif yakni buang air besar sembarangan. Semua iIni sudah kita lakukan,” bebernya.
Karena itu, kata Zaki melalui AKKOPSI yang merupakan wadah bagi bupati maupun wali kota agar bisa sharing pengalaman dan program kerja terkait sanitasi dan air bersih. Ini penting, mengingat tidak semua anggota AKKOPSI merupakan wilayah perkotaan dimana sanitasinya sebagian besar sudah aman, sehat dan layak dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang masih didominasi wilayah-wilayah desa dimana sanitasinya mesti banyak diperbaiki.
“Kita akan belajar bersama bagaimana mengelola sanitasi secara benar sehingga sanitasi tersebut bisa menjadi sehat, aman dan layak bagi masyarakat. Ini termasuk dengan akses air bersih dan air minum,” pungkasnya.
