Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tangerang pada 2022 Lampaui Target

Date:

ARIEF MENJELASKAN PELAKSANAAN APBD 2022
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah saat menyampaikan penjelasan mengenai empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, dimana salah satu raperda di antaranya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dalam penjelasannya, Arief menyebut realisasi penerimaan pendapatan daerah Kta Tangerang pada 2022 melampaui target. (FOTO: tangerangkota.go.id)

Berita Tangerang – Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Tangerang pada 2022 mencapai angka Rp 4,27 triliun atau sebesar 100,63%.
Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 4,24 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah saat menyampaikan penjelasan mengenai empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, dimana salah satu raperda di antaranya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Tiga raperda lainnya adalah Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Raperda tentang Pemajuan Budaya Daerah.

“Pada tahun 2022 anggaran pendapatan daerah ditetapkan sebesar 4,24 triliun,” ungkap Arief dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang, Senin, 19 Juni 2023 seperti dilansir keterangan resmi.

Arief, juga menyampaikan terkait surplus pada kegiatan operasional di tahun anggaran 2022 sebesar 198,2 miliar yang berasal dari realisasi pendapatan sebesar 4,5 trilun dan beban daerah sebesar 4,3 triliun.

“Untuk kegiatan non operasional terdapat surplus sebesar 1,3 miliar,” bebernya.

Wali kota, juga menjelaskan tentang Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, di mana terdapat penyederhanaan objek retribusi yang semula sebanyak 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan yang bertujuan agar retribusi yang dipungut dapat efektif serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

“Selain itu, untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi tugas pemerintah daerah,” ungkap Arief.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dirasa perlu, mengingat Perda Nomor 15 tahun 2015 tentang hal yang sama dirasa sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

“Begitupun dengan Raperda pemajuan budaya daerah, agar kesenian dan kebudayaan di Kota Tangerang memiliki manfaat pada penguatan karakter, identitas dan jati diri,” pungkasnya.

Author

  • Darussalam J. S

    Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

    View all posts
Cek Berita dan Artikel yang lain di google news Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Bantenhits.com di Saluran WhatsApp dengan klik Bantenhits dan Grup Telegram "Bantenhits.com Berita Terkini" Klik link ini.

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related