Berita Pilpres – Partai Demokrat telah resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden, Anies Baswedan usai dideklarasikannya pasangan, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.
Partai yang dipimpin Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) ini juga telah memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran di dalam koalisi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023.
“Baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai pak SBY juga dihadiri wakil ketua MTP yaitu ketum AHY mengadakan rapat baru aja selesai dan di dalam rapat tersebut,” kata Andi Mallarangeng dilansir Suara.com, jaringan BantenHits.com.
Dalam sidang MTP tersebut, Andi menegaskan, hasilnya pertama Demokrat memutuskan untuk mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai bacapres di Pilpres 2024.
“Pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024,” kata Andi.
“Kedua Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini,” tuturnya.
Punya Kalkulasi Politik
Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro, menilai Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Namun ia mengatakan, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
“Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang oke dan masuk akal,” kata Siti Zuhro di Jakarta dikutip Suara.com, Minggu, 10 September 2023.
Menurutnya, dari dua opsi yang ada yakni mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut.
Ada faktor yang menetukan partai menentukan koalisinya. Ia menilai, keputusan parpol untuk berkoalisi, biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing partai terhubung.
“Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik,” ujarnya.
Sementara itu, soal kans Demokrat merapat ke PDIP, kata dia, hal itu bisa saja terjadi. Namun, menurutnya, pasti membutuhkan proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua parpol itu membaik.
Ia pun menjelaskan, kondisinya akan berbeda apabila Demokrat merapat ke Gerindra, karena tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dalam melakukan komunikasi politik dan penyesuaian. Hal itu, kata dia, disebabkan komunikasi politik Demokrat dan Gerindra yang sudah terjalin dan pengalaman kedua partai yang pernah berkoalisi di pemilu yang lalu.
Sumber: Suara.com
