Optimalisasi Target Pendapatan 2023 Rp 8,3 T, Pemprov Banten Sinergi dengan Dispenda Kota-Kabupaten

Date:

Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah se-Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel Horison Grand Serpong, Jalan MH Thamrin, KM 2,7, Kota Tangerang, Rabu, 22 November 2023. (FOTO: bantenprov.go.id)

Berita Banten – Untuk optimalisasi target pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2023 sebesar 2023 Rp 8,3 triliun, Pemprov Banten menjalin komunikasi dan sinergi dengan Dinas Pendapatan (Disepnda) Kota/ Kabupaten di Banten.

Diketahui, dari target pendapatan 2023 sebesar RP 8,3 triliun tersebut, sekitar Rp 5,7 triliunnya bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah se-Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel Horison Grand Serpong, Jalan MH Thamrin, KM 2,7, Kota Tangerang, Rabu, 22 November 2023.

“Rapat koordinasi ini dalam rangka mengoptimalkan target pendapatan pada tahun 2023. Serta persiapan untuk menghadapi target kinerja pendapatan tahun 2024,” kata Virgojanti dikutip BantenHits.com dari laman resmi Pemprov Banten.

“Saya mengapresiasi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten beserta jajaran. Ini merupakan salah satu upaya kolaborasi yang terus dikembangkan bersama Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota. Sumber-sumber pendapatan Provinsi Banten ada dan tersebar di 8 Kabupaten/Kota,” sambungnya.

Menurut Virgojanti, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada yang dikompilasikan dengan baik.

“Usahanya tidak hanya kita saja dalam rangka tentang pendapatan ini. Provinsi Banten tidak hanya melakukan sendiri, tetapi juga harus koordinasi dan komunikasi dengan seluruh jajaran Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota,” jelasnya.

“Ada beberapa hal baru yang harus ditindaklanjuti. Di antaranya setiap pendapatan yang kita terima langsung dibagihasilkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ini dicatat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Dijelaskan, hal itu merupakan langkah baru di satu sisi. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, punya tambahan dana segar yang langsung bisa digunakan perancangan penganggaran pembiayaan untuk pembangunan.

“Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Memberikan dampak yang positif dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related

Krisis Uyghur, Pemerintah Tiongkok Diduga Kuat Sembunyikan Kebenaran dan Mempersulit Pemantauan Internasional

Berita Banten - Pemerintah Tiongkok diduga kuat menyembunyikan kebenaran...

Yuk, Belanja di Pasar Raya Plaza Shinta! Semua Kebutuhan Harian Lengkap Tersedia

Berita Tangerang - Bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan...

Interior Bagian Pintu Kijang Innova Dimodifikasi untuk Simpan 30 Kilogram Sabu dari Pekan Baru

Berita Cilegon - Interior bagian pintu Kijang Innova dimodifikasi...