Berita Jakarta – Sejumlah potensi kekerasan rawan dialami jurnalis selama pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar 27 November 2024.
Hal tersebut terangkum dalam riset yang dipublikasikan Yayasan Tifa dan Populix melalui keterangan resmi yang diterima BantenHits.com.
Riset tersebut mengungkapkan, serangkaian potensi kekerasan yang dialami jurnalis saat Pilkada Serentak 2024 ini merujuk pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, dimana angka kekerasan meningkat.
Berdasarkan riset Indeks Keselamatan Jurnalis, ditemukan 84% jurnalis melaporkan peningkatan tekanan/ancaman terhadap jurnalis selama proses pemilu 2024 lalu dan menganggapnya berada dalam tahap “mengancam.” Dari jumlah tersebut, 51% bahkan mengkategorikannya sebagai “sangat mengancam.”
Antisipasi dari Penyelenggara
Menurut Direktur Eksekutif Yayasan TIFA, Oslan Purba, bentuk kekerasan selama peliputan pemilu di antaranya; pelarangan liputan (44%), pelarangan pemberitaan (41%), teror dan intimidasi (38%), penghapusan hasil liputan (35%), ancaman (23%), lalu sisanya dalam bentuk serangan digital, perusakan/perampasan alat, hingga kekerasan fisik.
“Jadi, menjadi sangat dipahami jika teman-teman jurnalis mengkhawatirkan keselamatan mereka selama peliputan kegiatan politik seperti Pemilu dan Pilkada,” kata Oslan melalui keterangan pers, Jumat, 31 Mei 2024.
Oleh karena itu, lanjut Oslan, Program Jurnalisme Aman Yayasan TIFA mengimbau penyelenggara Pilkada maupun stakeholder lainnya memperhatikan hal ini.
“Dan kalau bisa melakukan antisipasi untuk Pilkada serentak tahun ini yang meliputi 508 pemilihan,” imbaunya.
Manajer Riset Populix Nazmi Haddyat Tamara mengatakan, dalam survei kepada jurnalis ditemukan pihak yang paling banyak disebut memberi ancaman pada pemilu yang lalu adalah individu/kelompok motif pribadi (36%) dan Tim Sukses (Timses) paslon (33%).
Selain itu ancaman datang dari partai politik (19%), buzzer (19%), perusahaan medianya sendiri (13%), pihak pemerintah (12%) dan lembaga negara (12%).
Tahun ini, terdapat 508 Pilkada yang akan dilaksanakan serentak di Indonesia, melibatkan 37 provinsi (Pemilihan Gubernur), 415 kabupaten (Pemilihan Bupati), dan 93 kota (Pemilihan Wali Kota).
“Dalam laporan riset Indeks Keselamatan Jurnalis 2023, ditemukan keselamatan jurnalis Indonesia masih belum sepenuhnya terjamin. Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 berada pada skor 59,8 dari 100 atau masuk dalam kategori “
‘Agak Terlindungi’,” ungkap Nazmi.
“Skor ini di antaranya disumbang oleh angka kekerasan yang dialami jurnalis baik yang dihimpun melalui survei terhadap 536 jurnalis maupun dari kasus yang ditangani oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang 2023,” sambungnya.
Pengukuran Indeks Keselamatan Jurnalis dilakukan oleh Yayasan Tifa sebagai bagian dari Konsorsium Jurnalisme Aman bersama PPMN dan HRWG berkolaborasi dengan perusahaan riset Populix dan didukung oleh Kedutaan Belanda.
Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 diukur melalui metode survei kepada jurnalis dan dipadukan dengan data aktual kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ditangani Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Gambaran kondisi keselamatan jurnalis dalam menjalankan profesinya ini disusun berdasarkan tiga pilar utama yang mencakup individu jurnalis, pilar stakeholder media, dan pilar negara dan regulasi.
Pengumpulan data melalui survei untuk Indeks Keselamatan Jurnalis dilakukan pada 22 Januari – 13 Februari 2024 dengan metode self filling oleh para jurnalis dengan cara mengirimkan kuesioner kepada jurnalis yang terdata di sejumlah organisasi serta mendatangi jurnalis saat berada di lapangan serta wawancara kepada sejumlah jurnalis untuk verifikasi informasi yang krusial.
Jurnalis yang terangkum dalam survei ini sebanyak 536 orang yang tersebar di seluruh Indonesia serta mewakili jurnalis dari beragam jenis media.
