Rawan Konflik Kepentingan, Aktivis Muda Kritik Usulan Al Muktabar soal Kolaborasi Pemda di Banten dengan Kejaksaan

Date:

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat koordinasi bidang pengawasan se-Provinsi Banten 2024 yang dilaksanakan di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Selasa, 11 Juni 2024.(FOTO: bantenprov.go.id)

Berita Banten – Aktivis muda Hotmartua Simanjuntak mengkritik usulan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar yang menyatakan pemerintah daerah (Pemda) se-Banten harus berkolaborasi dengan kejaksaan negeri setempat.

Seperti dilansir laman resmi Pemprov Banten sebelumnya, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan se-Provinsi Banten 2024 di Aula Inspektorat Provinsi Banten pada Selasa, 11 Juni 2024, Al Muktabar mengajak seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Menurut Hotmartua, penguatan sinergi dengan kejaksaan tidak luput dari sejumlah risiko yang harus diperhatikan, diantaranya adanya potensi konflik kepentingan dan independensi pengawasan.

“Kolaborasi yang terlalu erat antara pemda dan Kejaksaan Negeri bisa menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi pengawasan,” kata Hotmartua melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Rabu, 12 Juni 2024.

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seharusnya independen dari pengaruh eksekutif untuk menjaga integritas dan objektivitasnya,oleh sebab itu harus diwaspadai,” sambungnya.

Hotmartua menambahkan, kolaborasi ini berpotensi mengaburkan batas-batas antara pengawasan dan pelaksanaan, di mana kejaksaan bisa terjerat dalam kepentingan eksekutif yang diawasi.

“Hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta pelanggaran prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Hotmartua mengingatkan, bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas bisa terganggu jika pengawasan tidak dijalankan secara mandiri.

“Setiap unsur pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jika fungsi-fungsi ini tumpang tindih, maka akuntabilitas akan sulit ditegakkan,” tambahnya.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan internal harus dilakukan secara independen,” lanjutnya.

Kolaborasi yang terlalu erat antara Pemda dan Kejaksaan, kata Hotmartua, dapat dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan lembaga independen lainnya seperti KPK dan BPKP.

Homartua juga lantas mengkritisi optimisme Al Muktabar yang menyebut kolaborasi ini bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tanpa mekanisme pengawasan yang independen, pelaksanaan program justru bisa menjadi tidak efektif karena potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi meningkat,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam sistem yang transparan dan akuntabel, setiap langkah pemerintah harus diawasi secara ketat oleh lembaga yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Hotmartua Simanjuntak menyarankan, agar Pemda tetap menjaga jarak profesional dengan kejaksaan dan fokus pada memperkuat mekanisme pengawasan internal yang independen.

“Kolaborasi memang penting, namun harus dilakukan dengan tetap memegang prinsip independensi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Terakhir, Hotmartua meminta pemerintah pusat diharapkan untuk mengawasi dan memastikan bahwa kolaborasi ini tidak mengganggu integritas proses pengawasan di daerah, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Author

  • Darussalam J. S

    Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

    View all posts

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related

Ini Kata Rano ‘Doel’ Karno saat Ditanya Pilih Maju Pilkada Banten atau Jakarta

Berita Pilkada - Anggota DPR-RI dari Partai PDIP yang juga...

Ketika Bupati Zaki Minta Sekda Maesyal Rasyid Cermat Gara-gara Temuan BPK Rp 153 M

Berita Tangerang - Gara-gara temuan BPK atau Badan Pemeriksa...

Program Bedah Rumah di Kota Tangerang Dilanjut, Target 2024 Ini 449 Unit

Berita Tangerang - Program Bedah Rumah di Kota Tangerang...