Terendus Dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penjualan Aset Karantina Hewan di Tanjung Burung

Date:

Marim, warga Kampung Bubulak, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang menunjuk lahan eks karantina hewan milik Pemkab Tangerang yang sudah dikuasai pengembang. Marim adalah petugas keamanan yang puluhan tahun bertugas menjaga karantina hewan tersebut. (BantenHits.com/ Darussalam Jagad Syahdana)

Berita Tangerang – Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (Maha Bidik) Indonesia atau PMBI mengendus adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada penjualan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang berupa lahan karantina hewan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Provinsi Banten telah memastikan, 4,7 hektar dari total 9,3 hektar aset berupa karantina hewan tersebut telah dijual Pemkab Tangerang ke PT BCU.

Hal tersebut disampaikan BPK RI Perwakilan Banten melalui surat resmi bertajuk “Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemindahtanganan aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang” yang diterima BantenHits.com, Rabu siang, 29 Mei 2024.

Tak Ada Persetujuan DPRD

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang memastikan, penjualan aset milik Pemkab Tangerang tersebut tak pernah mendapatkan persetujuan resmi DPRD lewat paripurna.

“Kami tidak pernah menggelar paripurna untuk memberikan persetujuan itu,” kata salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Pernyataannya itu, diamini anggota DPRD lainnya.

Ketua PMBI, Moch Ojat Sudrajat menyebut, pada Pasal 331 ayat 1 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan, pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: tanah dan bangunan dan atau selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5 miliar.

Berikut Bunyi Pasal 331 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

“Memang dalam pasal selanjutnya (penjualan aset) diperolehkan tanpa persetujuan dewan, tapi dengan syarat harus terpenuhi lima syarat yang disebutkan dalam Pasal 331 ayat 2,” ungkap Ojat.

Syarat yang dimaksud Ojat dalam Pasal 331 berbunyi:

(2). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan
persetujuan DPRD, apabila:

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggara
3. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan
4. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
5. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Merujuk informasi yang disampaikan BPK yang menyebutkan, lahan tersebut dijual ke swasta, maka Ojat yakin 4 dari 5 prasyarat yang disebutkan, mulai dari nomor 2 sampai 5 itu tidak terpenuhi. Artinya hanya syarat nomor 1 yang memungkinkan terpenuhi, yaitu aset tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

“Pertanyaannya kan begini, kalau sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah dan penataan kota, artinya ini kan harus ada perubahan Perda lagi harusnya. Perubahan tata ruang itu seinget saya (dituangkan dalam) Perda atau Perbup gitu,” paparnya.

Terkait perubahan tata ruang yang dimaksud Ojat, sumber BantenHits.com di DPRD Kabupaten Tangerang memastikan, DPRD Kabupaten Tangerang tidak pernah menggelar Rapat Paripurna Perubahan Tata Ruang dalam lima tahun terakhir.

“Ya sudah, artinya kalau kaya gitu (tak pernah ada perubahan tata ruang), berarti harus ada persetujuan dewan posisinya,” tegas Ojat.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Jika faktanya memang tak ada persetujuan DPRD dan tak pernah ada perubahan tata ruang, Ojat menduga terdapat perbuatan melawan huKum dalam penjualan aset Pemkab Tangerang berupa lahan karantina hewan tersebut.

“Ada dugaan kuat perbuatan melawan hukum. Ini bisa saja nanti bentuknya penyalahgunaan wewenang, karena harusnya ada persetujuan dewan tapi ternyata tidak. Ini sangat kental banget aroma-aromanya ya. Tapi saya tidak menuding dulu,” bebernya.

Sebelumnya, BPK menyampaikan surat yang ditandatangani Ketua BPK RI Perwakilan Banten, Dede Sukarjo kepada BantenHits.com. Surat tersebut merupakan jawaban atas surat BantenHits.com sebelumnya pada 6 Mei 2024.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BantenHits.com yang telah berperan aktif menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana mestinya,” demikian tertulis dalam surat.

Menurut Dede Sukarjo, pemindahtanganan sejumlah aset tetap milik Pemkab Tangerang, di antaranya aset bekas karantina hewan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Tangerang 2020-2023.

“Pemindahtanganan aset tetap tanah tersebut (karantina hewan) telah diproses melalui penjualan kepada PT BCU sesuai surat permohonan Nomor 022/BCU/IX/2020 tanggal 22 September 2020,” jelas Dede.

Tanah yang dijual Pemkab Tangerang ke PT BCU tersebut, lanjutnya seluas 47.295 meter persegi atau 4,7 hektar lebih dari total 9,3 hektar luas keseluruhan karantina hewan.

“Penilaian harga pasar (pada penjualan aset tersebut) oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan pertimbangan hukum instansi yang berwenang,” ungkapnya.

Dede menambahkan, selain dijual ke pengembang, sebagian lahan karantina hewan tersebut dihibahkan ke Polda Metro Jaya seluas 4,8 hektar untuk pembangunan Kesatrian Batalyon Brimob Metro Jaya.

“Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses pemindahtanganan aset tanah tersebut, Saudara dapat melakukan konfirmasi langsung kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang,” pungkas Dede menyarankan.

Pemkab Tangerang Bungkam

Kantor BPKAD Kabupaten Tangerang. (Dok.BantenHits.com)

BantenHits.com sudah berusaha meminta penjelasan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Tangerang, namun BPKAD menolak memberikan penjelasan resmi terkait aset berupa lahan karantina hewan itu.

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Rizal saat ditemui Senin, 29 April 2024, bercerita panjang lebar ikhwal aset yang ditanyakan BantenHits.com. Sayang, Rizal tak bersedia penjelasannya dikutip.

Ketika akan memulai pembicaraan, BantenHits.com meminta izin merekam supaya seluruh materi yang disampaikan bisa jadi penjelasan resmi. Namun, Rizal menolak dengan alasan tak dapat izin atasannya.

“Saya hanya Kabid. Di atas saya ada Sekretaris Badan Pak Aat. Dan Kepala Badan Pak Hidayat. Ini penjelasan pertemanan saja,” kata Rizal di kantor BPKAD Kabupaten Tangerang.

BantenHits.com sudah menghubungi Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Aat untuk meminta izin agar penjelasan yang disampaikan Rizal menjadi penjelasan resmi, namun Aat tak merespons.

Sebelum ada penjelasan dari BPK, proses pemindah-tanganan aset milik Pemkab Tangerang berupa lahan karantina seluas 9,3 hektar di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga sempat misterius.

Pemkab Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang bahkan kompak bungkam saat dimintai penjelasan soal ini.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Ilham Nur Choir tak merespons konfirmasi yang dilayangkan BantenHits.com melalui pesan WhatsApp sejak Kamis, 18 April 2024.

Padahal di hari yang sama sebelum BantenHits.com meminta klarifikasi soal aset, chat BantenHits.com masih direspons Kholid Ismail.

Aksi bungkam sebelumnya sudah dilakukan Sekda Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid. Beberapa kali upaya konfirmasi BantenHits.com tak pernah direspons.

Author

  • Darussalam J. S

    Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

    View all posts

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related

Ketika Bupati Zaki Minta Sekda Maesyal Rasyid Cermat Gara-gara Temuan BPK Rp 153 M

Berita Tangerang - Gara-gara temuan BPK atau Badan Pemeriksa...

Sah! Fahri Pradana Jabat Ketua Gerakan Pemuda Islam Banten, Dedi Kurniadi Jadi Dewan Syura

Berita Tangerang - Aktivis mahasiswa Tangerang, Fahri Pradana resmi...

Prabowo Effect di Pilkada Banten 2024 Tembus 76 Persen Lebih, Siapa Diuntungkan?

Berita Pilkada - Mayoritas warga di Banten akan mempertimbangkan...

Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar untuk 3.630 Siswa dari Enam Sekolah di Kota Tangerang

Berita Tangerang - Uji coba makan bergizi gratis akan...