Komplotan Pengoplos Gas Subsidi Digulung Ditreskrimsus Polda Banten, Ini Modus Mereka

Date:

Dua anggota komplotan pengoplos gas subsidi digulung Ditreskrimsus Polda Banten. (BantenHits.com/ Hendra Wibisana)

Berita Banten – Dua anggota komplotan pengoplos gas subsidi digulung Ditreskrimsus Polda Banten di Tunjung Putih, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Modus para pengoplos ini adalah memindahkan isi gas pada tabung subsidi 3 Kg ke tabung 12 Kg. Dari aksi culas ini, para pelaku bisa meraup untung Rp 13 juta per hari.

Aksi para pelaku terbongkar setelah adanya kelangkaan tabung gas 3 kg subsidi di tengah masyarakat yang mengakibatkan tingginya harga di tingkat pengecer.

Menurut Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Didik Hariyanto, kondisi kelangkaan gas subsidi di tengah masyarakat itu direspons Polda Banten dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan penyalahgunaan LPG 3 KG bersubsidi.

Kegiatan tersebut dipimpin Kombes Pol. Didik Hariyanto didampingi Wadireskrimsus Polda Banten, AKBP Wiwin.

Menurut Didik, dua tersangka yang diamankan di Tunjung Putih, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ini masing-masing AS (34) dan AI (38).

“Mereka ditangkap Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten. Mereka melakukan penyuntikan isi tabung dari LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg nonsubsidi. Di lokasi  itu kita berhasil mengamankan dua tersangka berinisial AS (34) dan AI (38) berikut barang bukti berupa tabung gas ,” katanya.

Berdasarkan keterangan para pelaku, lanjut Didik, penyuntikan isi tabung gas itu dilakukan dengan cara membariskan tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg yang selanjutnya dihubungkan ke tabung LPG 3 Kg menggunakan selang dan regulator gas yang sudah dimodifikasi sehingga isi LPG 3 Kg dapat mengalir ke tabung 12 Kg dan 50 Kg.

Saat penyuntikan berlangsung, pada bagian atas tabung diberikan es batu agar suhu menjadi dingin. Untuk mengisi tabung 12 Kg pelaku membutuhkan 4 tabung LPG 3 Kg. Sedangkan tabung 50 Kg membutuhkan 17 tabung LPG 3 Kg.

“Pelaku membeli tabung LPG 3 Kg dari pangkalan yang berada di wilayah Kramatwatu Kabupaten Serang seharga Rp 22.000 per tabung. Kemudian Pelaku menjual kembali tabung LPG ukuran 12 KG hasil suntikan di wilayah Kota Cilegon dengan harga Rp 200 ribu per tabung. Sedangkan untuk LPG 50 kg  hasil suntikan dijual kembali dengan harga Rp750 ribu per tabung,” jelas Didik.

Didik menjelaskan, dalam sehari pelaku dapat memindahkan isi tabung LPG 3 kg sebanyak 400 tabung dan pelaku mendapatkan keuntungan Rp 13 juta  per hari. Sehingga kerugian negara mencapai Rp 3 M selama delapan bulan mereka beroperasi.

“Modus yang digunakan pelaku memindahkan isi tabung Gas 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg  dan 50 Kg non subsidi yang masih kosong. Pemindahan isi gas itu dilakukan dengan menggunakan selang dan regulator gas yang sudah dimodifikasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujarnya.

Didik menambahkan, selain mengamankan pelaku petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu, 31 tabung gas ukuran 50 Kg isi, 32 tabung gas ukuran 50 Kg kosong, 12 tabung gas ukuran 5,5 Kg isi, 11 tabung gas ukuran 5,5 Kg kosong, 5 tabung gas ukuran 12 Kg isi, 146 Tabung Gas ukuran 12 Kg kosong, 133 tabung gas ukuran 3 Kg Isi, 200 tabung gas ukuran 3 Kg kosong, 1 unit Mobil Suzuki Cary warna hitam dengan Nopol A-8143-RA berikut muatan tabung gas ukuran 50 Kg kosong dan tabung gas ukuran 12 Kg kosong sebanyak 25 tabung, 1 unit mobil Suzuki Carry warna putih berikut kunci kontak dengan Nopol A 8384 AF berikut muatan tabung gas ukuran 3 Kg isi sebanyak 200 tabung, 1 buah timbangan digital, 10 tombak besi, 11 selang regulator yang sudah dimodifikasi, 6 ikat tutup segel tabung gas ukuran 50 Kg, 2 plastik kecil berisi tutup segel tabung gas ukuran12 Kg warna putih dan warna kuning, dua buah kunci pas,1 buah gergaji, dan 2 buah obeng.

“Pelaku dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6  tahun atau pidana denda sebesar Rp 60 miliar,” terangnya.

Didik menegaskan, Polda Banten berkomitmen untuk dapat membuat situasi kamtibmas dan bahan pokok masyarakat menjadi kondusif dan mengawal subsidi pemerintah agar tepat sasaran.

“Segala sesuatu yang berbau ilegal yang merugikan masyarakat yang nyata-nyata dilakukan oleh mereka-mereka yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi ini kita akan tindak tegas,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Author

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related

Ketika Bupati Zaki Minta Sekda Maesyal Rasyid Cermat Gara-gara Temuan BPK Rp 153 M

Berita Tangerang - Gara-gara temuan BPK atau Badan Pemeriksa...

Program Bedah Rumah di Kota Tangerang Dilanjut, Target 2024 Ini 449 Unit

Berita Tangerang - Program Bedah Rumah di Kota Tangerang...