Survei Membuktikan, Mayoritas Pemilih Tolak Tawaran Uang di Pilkada Serentak 2024!

Date:

Survei membuktikan, mayoritas pemilih tolak tawaran uang di Pilkada Serentak 2024. ILUSTRASI: Kirab Pemilu Damai 2023 digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang. (FOTO: tangerangkota.go.id)

Berita Pilkada – Survei Populix membuktikan, jumlah pemilih yang menentang tawaran uang di Pilkada Serentak 2024 jumlahnya semakin banyak.

Berdasarkan survei Populix yang digelar pada 23-26 Mei 2024 terhadap 1.070 responden secara online dari seluruh wilayah Indonesia, sebanyak 45 persen pemilih menentang tawaran uang untuk memilih kandidat tertentu.

Meskipun ada yang menerima tawaran uang tersebut, sebanyak 33 persen pemilih tetap tidak akan memilih calon yang diinstruksikan.

“Hal ini menunjukkan bahwa integritas pemilihan dan kemandirian pemilih masih dianggap sebagai nilai yang tinggi dalam proses demokrasi lokal,” kata Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara melalui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com, Kamis, 4 Juli 2024.

Kriteria responden pada survei Populix tersebut terdiri dari 49% laki-laki dan 51% perempuan, dengan beragam latar belakang pekerjaan, seperti karyawan (62%), pengusaha (17%), mahasiswa/i (11%), ibu rumah tangga (6%), dan lainnya (4%).

Nazmi mengatakan, hasil survei ini memberikan wawasan tentang preferensi dan harapan masyarakat Indonesia dalam Pilkada Serentak 2024, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi para kandidat dalam merancang strategi kampanye dan program kerja yang lebih tepat sasaran.

Faktor Kesamaan dan Pengaruh Eksternal

Berdasarkan survei Populix, mayoritas pemilih pada Pilkada Serentak 2024 menganggap kesamaan agama, putra daerah dan kesamaan suku sebagai faktor terpenting dalam memilih kepala daerah.

Berdasarkan survei Populix tersebut, kesamaan agama disebut oleh 80 persen pemilih sebagai faktor terpenting dalam memilih kepala daerah.

“Karena keyakinan agama sering kali menjadi fondasi moral dan etika yang mempengaruhi keputusan pemimpin,” ungkap Nazmi.

Sementara, faktor ‘putra daerah’ – seseorang yang berasal atau memiliki hubungan erat dengan suatu daerah tertentu – dijadikan faktor terpenting dalam memilih kepala daerah oleh 62 persen pemilih. Kemudian kesamaan etnis/suku jadi pertimbangan 47 persen pemilih.

“Dalam survei ini, preferensi masyarakat terhadap pilihan pemimpin daerah paling besar dipengaruhi oleh tokoh agama (71%), presiden (70%), dan kepala keluarga (70%). Hal  ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh figur nasional,  figur agamawan, serta keluarga,” tuturnya.

Perilaku dalam Pemilihan

Nazmi memaparkan,  survei lembaganya menunjukkan mayoritas pemilih lebih antusias pada pemilihan gubernur dibandingkan bupati atau wali kota. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang lebih besar pada pemimpin tingkat provinsi.

“Sebagian kecil pemilih merasa tidak tertarik pada pemilihan kepala daerah karena menganggap siapa pun calon yang terpilih tidak akan memberikan dampak signifikan bagi wilayahnya (38%),” beber Nazmi.

Disebutkan, sebanyak 28 persen pemilih mulai menentukan pilihan pemimpin daerah saat waktu kampanye resmi. Kemudian 22 persen akan memilih saat pendaftaran resmi.

“(Ini) mencerminkan tingginya kesadaran politik masyarakat dalam mengamati calon pemimpin daerah. Namun, ada juga yang baru menentukan pilihan saat masa tenang sebelum pencoblosan yakni sebanyak 20 persen,” jelasnya.

Survei Populix juga menunjukkan bahwa kriteria pemimpin daerah yang paling diutamakan oleh pemilih meliputi karakter personal, latar belakang profesi, jenis pakaian, dan gelar akademik.

Pada survei itu, karakter personal paling banyak dipertimbangkan pemilih yakni mencapai 34, 5 persen, latar belakang profesi 20,8 persen, jenis pakaian 14, 0 persen dan gelar akademik 12, 8 persen.

“Secara spesifik, pemilih mencari calon pemimpin yang memiliki karakter tegas dan berwibawa, dengan latar belakang sebagai politisi, sering memakai jas, serta memiliki gelar akademik sarjana,” ujarnya.

Tiga Isu Lokal Utama

Survei Populix menunjukkan tiga isu lokal yang krusial wajib dikuasai para calon kepala daerah jika ingin dipilih pada Pilkada Serentak 2024. Tiga isu tersebut adalah lapangan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. (FOTO: Dok. Populix)

Calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada Serentak 2024 wajib memiliki kompetensi dalam memahami tiga isu lokal yang dianggap krusial.

Kompetensi penguasaan terhadap tiga isu lokal tersebut akan menjadi hal yang akan dipertimbangkan oleh calon pemilih Pilkada dalam mengambil keputusan kandidat yang akan dipilih.

“Seorang calon kepala daerah juga perlu memiliki kompetensi memahami isu lokal untuk merespons dengan tepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat,” papar Nazmi.

“Tiga isu utama lokal yang dianggap penting oleh masyarakat, yaitu lapangan pekerjaan (51%), kesehatan (47%), dan pendidikan (46%),” sambungnya.

Memahami secara mendalam dinamika dan prioritas masyarakat terhadap ketiga isu ini, lanjut Nazmi, akan memungkinkan calon kepala daerah untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai, serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan lokal.

Usia Ideal Calon Kepala Daerah

Berdasarkan survei Populix, ternyata mayoritas pemilih pada Pilkada Serentak 2024 menilai usia ideal kepala daerah 53 – 55 tahun. (FOTO: Dok. Populix)

Dalam survei Populix itu juga terungkap, mayoritas pemilih pada Pilkada Serentak 2024 menilai usia ideal bagi pemimpin daerah berada pada rentang 53 sampai 55 tahun.

Menurut Nazmi, kesimpulan ini didapat dengan mengajukan empat pertanyaan kepada responden tentang berapa usia calon pemimpin yang dinilai terlalu muda, muda, tua dan terlalu tua dalam pandangan mereka, sehingga mereka akan pilih atau tidak pilih dalam Pilkada mendatang.

“Lalu hasil ini dianalisis dengan mengadopsi pendekatan model dan analisis PSM (Price Sensitivity Meter) yang kerap digunakan dalam penelitian pasar,” ungkap Nazmi.

Hasilnya, responden menilai usia di bawah 35 tahun dianggap terlalu muda dan mereka cenderung tidak akan memilihnya. Sedang usia 35 sampai 50 tahun umumnya dinilai masuk kategori usia muda yang akan dipertimbangkan untuk dipilih.

Usia 55-70 tahun dinilai termasuk kandidat dengan usia tua yang akan dipertimbangkan untuk dipilih. Sementara usia di atas 72 tahun dinilai terlalu tua dan juga cenderung tidak akan dipilih.

“Usia ideal tersebut merupakan rata-rata jawaban kategori (1)usia terlalu muda, (2)muda ideal, (3)tua ideal, dan (4) terlalu tua,” jelasnya.

Pada Pilkada serentak mendatang batas usia calon kepala daerah akan merujuk pada putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) yang  mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota/kabupaten “terhitung sejak penetapan pasangan calon” pada 22 September 2024 menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” atau pada 1 Januari 2025.

Author

  • Darussalam J. S

    Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

    View all posts

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related