Berita Banten – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengumpulkan kepala daerah
lewat Rapat Kordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Centre (SICC), Kamis, 7 November 2024.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar yang hadir dalam kegiatan itu mengungkapkan, dalam arahannya, Presiden Prabowo terkait beberapa hal yang menjadi mandat penyelenggara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat.
“Asta Cita menjadi peta jalan untuk pembangunan Indonesia dalam rentang lima tahun ke depan,” kata Al Muktabar melalui laman resmi Pemprov Banten.
“Penekanan beliau, kita harus sinergi dalam mewujudkan agenda kerja pembangunan lima tahun ke depan. Di mana antara pusat dan daerah harus saling memperkuat,” sambungnya.
Dalam rangka itu, harus menjalankan pemerintahan yang good and clean government mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Khusus perencanaan harus benar-benar terfokus menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat.
“Agenda pencapaian kesejahteraan rakyat adalah hal yang harus dan wajib kita laksanakan. Pada dasarnya apa yang diarahkan Bapak Presiden, kita telah meresponnya di tahapan – tahapan yang telah kita rencanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk di Provinsi Banten telah kita optimalkan,” ucapnya.
“Begitu juga dengan kesertaan, kebersamaan, dan pelibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sinergi dengan aparat penegak hukum telah kita lakukan dioptimalkan sehingga kita akan efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka menjalankan pemerintahan untuk pencapaian sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Telah Dioptimalkan di Provinsi Banten
Agenda pencapaian kesejahteraan rakyat, lanjutnya, adalah hal yang harus dan wajib dilaksanakan. Menurut Al Muktabar, pada dasarnya apa yang diarahkan Presiden Prabowo telah dioptimalkan di Banten.
“Pada dasarnya apa yang diarahkan Bapak Presiden, kita telah meresponnya di tahapan – tahapan yang telah kita rencanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk di Provinsi Banten telah kita optimalkan,” ucapnya.
“Begitu juga dengan kesertaan, kebersamaan, dan pelibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sinergi dengan aparat penegak hukum telah kita lakukan dioptimalkan sehingga kita akan efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka menjalankan pemerintahan untuk pencapaian sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Dijelaskan Al muktabar, dalam fokus perencanaan, sebagian besar agenda kerja APBD untuk rakyat. Biaya penunjang harus seminimal mungkin.
“Untuk Provinsi Banten, prinsip – prinsip itu sudah kita laksanakan,” jelasnya.
