Serang – Protes terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di Banten disuarakan pelbagai kalangan mulai ulama, ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, santri, ormas kepemudaan, perguruan silat, hingga organisasi pendekar.
Saat menggelar Apel Akbar di Halaman Masjid Agung Banten Lama, Jumat, 26 Juni 2020, teriakan ‘ganyang PKI’ mendadak disuarakan massa yang menamakan Forum Lintas Ormas di Banten ini.
Membaca ulang sejarah PKI–terutama di Banten–ternyata ada hal yang menarik. Sebelum terjadi pertentangan keras PKI dengan ulama di era 1948 dan 1965, ternyata PKI, ulama, dan jawara di Banten pernah mesra. Mereka sama-sama membangun kekuatan untuk melawan kolonialisme Belanda.
Fakta-fakta sejarah kemesraan PKI, ulama, dan jawara di Banten terjadi pada kurun 1925-26. Hal ini terungkap dalam webinar bertajuk Tinjauan Kritis Revolusi 1926 di Banten; Pemberontakan PKI atau Perang Sabil? Diskusi maya ini digelar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Banten, Senin, 29 Juni 2020.
Diskusi menghadirkan dua sejarawan kenamaan asal Banten, yakni Bonnie Triyana, Pemimpin Redaksi Historia.id dan Mufti Ali, pengajar di UIN SMH Banten. Presiden AGSI, Sumardiansyah Perdana Kusuma membuka langsung jalannya diskusi ini.
Revolusi Banten 1926
Peristiwa Revolusi 1926 di Banten merupakan kali pertama kaum komunis menampakkan dirinya dalam bentuk gerakan politik di Indonesia. Meskipun berlangsung singkat, pemberontakan ini menunjukkan fakta bawa agitasi komunis pada awal Abad ke-20 memperoleh dukungan rakyat. Yang unik pada revolusi 1926 di Banten, kaum komunis bekerjasama dengan ulama serta pendukungnya untuk melawan Belanda.
Ulama tampil sebagai tokoh sentral dalam pemberontakan ini. Para ulama Banten dengan semangat jihad fi sabilillah menjadi motor penggerak pemberontakan yang ditujukan bukan hanya kepada pemerintah kolonial, tetapi juga kepada penguasa pribumi yang dianggap sebagai kaki tangan penjajah.
Sementara, bagi PKI, kekecewaan para ulama kepada pemerintah kolonial dapat dijadikan sebagai alat perjuagan partai. Para agen propaganda membujuk mereka, bahwa Islam tidak akan pernah dapat bebas di bawah pemerintah Hindia Belanda. Jika Islam berada dalam naungan komunisme agama akan dibebaskan.
Pemberontakan yang dimulai 12 November 1926 di Labuan ini memunculkan sejumlah tokoh ulama sentral seperti Ki Asnawi dan anak menantunya KH.Tubagus Ahmad Khatib, Kiai Mukri, dan, Tubagus Alipan, dan Ce Mamat.
Kolonialisme Musuh Bersama
Sumardiansyah mengungkapkan, banyak orang yang memahami bahwa PKI adalah pemberontak karena dia hanya melihat teks secara letter lux dalam konteks peristiwa seputar 1948 dan peristiwa 1965. Ketika peristiwa ditarik mundur ke tahun 1925-26, justru ditemukan fakta sejarah PKI dan umat Islam bersatu melawan kolonialisme Belanda.
“Kita lupa ketika mundur jauh sebelum itu (1948 dan 1965, ketika pada periode 1920-an (yakni) 1925, 1926, ketika PKI (atau) orang-orang kiri bersama umat Islam mencoba membangun satu kekuatan bersama melawan the common enemy, satu musuh bersama yang kita sebut kolonial Belanda,” katanya.
“Nah, teks akan kehilangan maknanya ketika dia lepas dari konteksnya. Nah inilah yang ingin kita bangun selain guru sejarah harus memahami sejarah sebagai suatu teks juga sejarah sebagai suatu konteks. Pada fase apa kita berbicara itu, dalam konteks yang bagaimana dengan menggunakan rujukan yang seperti apa?” sambungnya.
Menurut Sumardiansyah, jika mau mundur ke masa 1926, kemesraan PKI dengan umat Islam saat sama-sama melawan kolonialisme Belanda tidak hanya terjadi di Banten, melainkan juga terjadi di Silungkang, Sumatera Barat.
“(Kondisi) itu menurut saya hal menarik. Kenapa menarik? Sebab memang faktanya orang-orang kiri punya kontribusi dalam pembentukan ke-Indonesian. Tapi lagi-lagi, hati-hati kita menjelaskan konteksnya. Karena konteks 1920 itu sangat berbeda dengan konteks 48 dan 65. Ini jangan diputus. Karena kalau diputus akan terjadi missing link,” jelasnya.
“Karena itu berbicara tentang orang-orang kiri maka kita perlu bangun dari proses awal ketika Sneevliet (Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet) masuk ke Indonesia ketika tahun 1913 sampai 1918 dan kemudian terjadi satu bentuk akultaurasi dengan kultur Indonesia. Bagimana terjadi perangkulan dengan umat-umat Islam untuk menghadapi musuh bersama yang disebut kolonial,” lanjutnya.
Kondisi Politik yang Cair
Soal adanya kepentingan bersama PKI dengan ulama di Banten pada 1925/26, diamini Bonnie Triyana. Meski secara ontologis Islam dan komunis sangat berbeda, namun kepentingan bersama untuk melawan kolonialisme Belanda membuat mereka dipersatukan.
“Kenapa Islam dan PKI bisa bersatu. Sebetulnya secara ontologis, islam dan komunis itu dua hal yang berbeda. Kalau komunis itu kan tujuannya menciptakan masyarakat sosialis tanpa kelas dengan revolusi. Kalau islam secara ontologis menciptakan kebahagiaan masyarakat di dunia dan akhirat. Kenapa bisa bergabung? Kalau merujuk kepada (pendapat) Dawam Raharjo, karena ketemu di tengah jalan (oleh kepentingan yang sama),” terangnya.
Meski demikian, Bonnie menilai berkumpulnya Islam dan komunisme di Banten tidak sesederhana hanya karena ada kepentingan bersama, melainkan ada konteks historisnya.
Secara garis besar dalam paparannya Bonnie menyebut, pemberontakan 1926 di Banten adalah akumulasi dari ketidakpuasaan warga Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda, ada benturan westernisasi dan semangat keagamaan.
“Kalau kita baca Ahmad Djayadiningrat, memoarnya menyebutkan banyak kiai Banten yang marah pada kaum feodal. Jadi keresahan sosial sudah terbina sejak lama, ketidakpuasan, protes, sudah terbina sejak lama di Banten,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi politik saat itu menurut Bonnie sangat cair. Sehingga tokoh-tokoh sentral dalam pemberontakan 1926 di Banten seperti Ahmad Khatib bisa menjadi anggota Sarekat Islam sekaligus ISDP (Indische Sociaal Democratische Partij) atau Partai Sosialis Demokrasi Hindia. ISDP inilah cikal bakal lahirnya PKI.
“Jadi dulu orang punya duoble keanggotaan atau triple itu biasa. Dan harus diingat Sneelviet yang orang ISDP yang orang Komunis itu pun ikut rapat sarekat Islam pada kongres nasional pada 1916,” jelasnya.
Komunisme sendiri bisa masuk ke Banten melalui sosok bernama Jan cornelis Stam yang memiliki nama samaran Harun. Dia seorang guru di Rangkasbitung.
“Yang menarik ulama-ulama di Banten, beberapa bisa masuk PKI. (Alasannya) sebetulnya satu, mereka ada satu partai satu wadah yang menjadi tempat buat mereka menunjukkan sikap antipati terhadap pemerintah kolonial,” ungkapnya.
“Di Banten sendiri ada satu pesantren di Petir di Serang, kiai dan santri-santrinya satu kampung jadi anggota PKI semua. karena jargon-jargon yang disuarakan (PKI) saat itu jelas soal kerakyatan (sehingga) membuat orang di Banten tertarik masuk PKI. Bahkan kemudian Ahmad Khatib juga kemudian bergabung sekaligus menjadi ketua Sarekat Islam. Sebenarnya tidak ada yang aneh dalam konteks melawan kolonialisme. Yang aneh ketika kita dipengaruhi cara pandang setelah 65,” lanjutnya.
Kiai Punya Agenda Sendiri
Sementara itu, Mufti Ali mengungkapkan, PKI di Banten saat itu tidak memiliki kekuatan karena tidak memiliki banyak anggota. Supaya bisa membangun kekuatan di Banten, mereka kemudian masuk melalui kharisma kiai. Cara itu terbukti berhasil karena anggota PKI di Banten langsung membludak. Hal yang sama juga dilakukan Sarekat Islam.
“Penahanan Kiai Asnawi menjadi jawaban. Sesungguhnya yang membuat pemberontakan sukses bukan Purwadisastra, bukan Alipan, bukan Ahmad Basaib. Tapi di belakangnya ada Syekh Asnawi Caringin. Dan Syekh Asnawi Caringin ini saya yakin dialog intensifnya bukan dengan Alipan, bukan dengan Ahmad Basaib, tapi dengan anak dan mantunya,” ungkapnya.
Mufti Ali meyakini, bergabungnya beberapa ulama di Banten bersama PKI bukan karena teryakinkan dengan agenda-agenda PKI. Sama halnya ketika Sarekat Islam juga meyakinkan dengan ide-ide mereka. Para ulama dalam pemberontakan tersebut justru punya agenda sendiri.
“Orang bertanya-tanya, kenapa Ahmad khatib mau all out mendukung gerakan, (karena) dia punya agenda sendiri. Agenda alim ulama ingin bagaimana harapan dia dan jaringan untuk supaya Islam lebih diakomodir oleh pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial bersikap adil dan seterusnya,” jelasnya.
Meski demikian, Mufti Ali tak menampik adanya agenda komunisme untuk beraliansi dengan kekuatan Islam di Banten. Hal tersebut dapat diketahui dari diutusnya, Ahmad Basaib, salah seorang tokoh PKI keturunan Arab yang beribukan seorang warga Banten.
“Memang ada agenda untuk beraliansi dengan kekuatan Islam. Itu dilakukan oleh pengurus PKI dengan mengutus salah seorang tokoh PKI keturunan Arab beribukan Banten, Ahmad Basaib. Dialah yang terus menerus meyakinkan Ahmad khatib dan adiknya Ki Adung, meyakinkan adik iparnya Ki Emed untuk mau bergabung denegan gerakan mereka. Nah Ahmad Basaib ini memang dapat perintah resmi untuk mendekati tokoh-tokoh ini,” ungkapnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
