Berita Banten – Sejumlah isu stretagis di Banten diharapkan menjadi pusat perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di provinsi berjuluk Tanah Seribua Kiai dan Sejuta Santri ini.
Beberapa isu strategis di antaranya mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis, 15 Februari 2024.
Menurut Virgojanti, Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bersama dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam penyusun Rancangan Kerja ini tentunya kita berharap untuk tidak terlepas dari evaluasi dengan berbagai permasalahan yang kita alami di tahun sebelumnya. Hal itu untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 kedepan,” katanya melalui laman resmi Pemprov Banten.
“Tentunya dengan berbagai program yang sudah dicanangkan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan termasuk juga Keluarga Berencana,” lanjutnya.
Beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut,ungkap Virgojanti, yakni peningkatakan layanan pengaduan kekerasan, upaya penurunan angka stunting serta peningkatakan pendapatan perempuan dan ekonomi keluarga.
“Terkait dengan masalah stunting, tahun 2024 ini target kinerjanya adalah 14 persen, mudah-mudahan Provinsi Banten bisa dapat realisasikan di bawah 14 persen,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Virgojanti juga mengajak semua stakeholder untuk dapat bersama-sama berperan dalam rangka upaya pencapaian kinerja pembangunan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil serta keluarga berencana yang lebih baik lagi ke depannya.
“Kita berharap pertemuan ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menjalin sinergi dan sinkronisasi dalam mencapai target sasaran dengan menghasilkan output dan outcome yang sdh ditetapkan antara Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Sementara, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina dalam laporannya menyampaikan forum perangkat daerah tersebut diikuti oleh OPD lingkup Provinsi Banten, Kepala OPD pengampu perempuan dan anak, pengampu pengendalian penduduk dan keluarga berencana, OPD kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, instansi vertikal serta lembaga stakeholder.
“Ini sebagai wujud komitmen bersama memperkuat upaya kita dalam capaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan forum tersebut sebagai salah satu panduan dalam menyamakan presepsi dan pemahaman bersama.
“Penyepakatan program/kegiatan sesuai dengan hasil analisa permasalahan dan isu strategis, serta forum ini untuk mendapatkan masukan yang penting terhadap rencana kerja tahun 2025,” pungkasnya.
