Connect with us

METROPOLITAN

Gubernur Hanya Bantu Makan dan Minum, Banten Gagal Jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-34

Published

on

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten Amas Tadjuddin mengungkapkan Banten gagal jadi tuan rumah Muktamar NU ke-34. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Provinsi Banten gagal jadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan dihelat pada Agustus atau September 2020 mendatang.

Padahal, Nahdliyin di Tanah Sejuta Kiai ini ingin memanfaatkan momentum kesuksesan Ma’ruf Amin menjabat Wakil Presiden yang akan dilantik 20 Oktober 2019 ini. Seperti diketahui, Ma’ruf merupakan ulama besar asal Banten.

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten Amas Tadjuddin mengatakan, gagalnya Banten jadi tuan rumah karena dua hal. Pertama, Banten tak memiliki pondok pesantren yang bisa menampung 5.000 orang peserta selama lima hari.

“Kemudian menampung pada acara pembukaan 15 ribuan peserta. Tapi pada posisi di satu tempat. Di satu pesantren. Pesantren di Kota Serang atau di Banten tak ada yang bisa menampung 5.000 orang peserta di satu tempat. Kemudian ruangan, aula, dan lain-lain untuk persudangan,” terang Amas kepada wartawan seusai presmian dan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Darul Qur’an, Lingkungan Beberan, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Sabtu 5 Oktober 2019.

Selain soal fasilitas, Amas mengungkapkan kegagalan Banten jadi tuan rumah Muktamar NU ke-34 karena Gubernur Banten Wahidin Halim hanya bersedia membantu untuk makan dan minum peserta saja.

“Kemudian yang terakhir, Pak Gubernur sudah menyatakan dalam suratnya hanya sanggup membantu dalam program kegiatan fasilitasi makan dan minum. Oleh karena itu Banten tidak masuk verifikasi karena dua hal itu,” jelas Amas.

Ketika ditanya wartawan apakah bantuan yang hanya sebatas makan dan minum menunjukkan Gubernur Banten tidak loyal terhadap kegiatan NU, Amas membantahnya.

“Sangat loyal. Karena menurut dia (kegiatan) di anggaran 2020, seharusnya (dinaggarkan) 2019 ini. Itu aturan mainnya. Sekarang Oktober diutak-atik anggarannya lewat yang ada. Anggaran (lain) dicopot untuk (anggaran) makan dan minum,” jelasnya.

Momentum Terpilihnya Ma’ruf Amin

Amas mengungkapkan, perencanaan Muktamar NU sejatinya selalu dilakukan lima tahun sebelum pelaksanaan. Khusus untuk Banten, usulan Banten untuk menjadi tuan rumah Muktamar muncul setelah Ma’ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden.

“Rencana dari lima tahun, tapi saya kira kita ke Pemprov minta bantuan fasilitasi untuk kepentingan lokal. Kalau kepentingan nasional (kebutuhan ditanggung) PBNU dan panitia,” ujarnya.

Soal usulan Banten jadi tuan rumah Muktamar NU ke-34, kata Amas, pihaknya sudah menyampaikan langsung ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Kepada pak gubernur, kami laporan. ‘Pak gubernur panitia mengusulkan Banten jadi tuan rumah. Syaratnya dukungan administratif dan dukungan material,” ucap Almas menirukan pernyataan yang disampaikan kepada WH.

“Secara administratif kita bersurat, kita sanggup jadi tuan rumah. Selesai. Sekarang material, mulai bangunan, fasilitas, makan dan minum. Pak gubernur sanggupnya yang mana? Pak gubernur menjawab dalam surat, makan dan minum oke kita yang fasilitasi,” terangnya.

Namun berkaitan fasilitas tempat menginap 5.000 orang dan fasilitas pembukaan yang diperkirakan bisa menampung tiga kali lipat dari jumlah peserta, WH tak menyanggupi.

“Waduh, itu pengajuannya tidak bisa di 2020,” ucap Almas menirukan kembali jawaban WH.

Dengan gagalnya Banten, untuk Muktamar NU ke-34, hanya ada tiga provinsi yang masuk dalam tiga besar seperti Lampung, Kalimantan dan Jawa Barat.

Belum ada penjelasan dari Pemprov Banten terkait gagalnya Banten jadi tuan rumah Muktamar NU ke-34. Upaya konfirmasi yang diajukan BantenHits.com melalui Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Komunikasi Publik Pemprov Banten Amal Herawan belum direspons.

Dua panggilan telepon BantenHits.com melalui nomor seluler Amal Herawan, Minggu, 6 Oktober 2019 pukul 08.14 dan 08.15 WIB tak dijawab. Sementara, konfirmasi yang dilayangkan sejak pukul 07.07 WIB hanya dibaca namun tak dibalas.

Bangun 1.000 Hektar Kebun Jengkol

Pemerintah Provinsi Banten akan membangun kawasan perkebunan jengkol seluas seribu hektare. Menurut Gubernur Banten Wahidin Halim, komoditas jengkol disenangi warga Banten dan bisa mempengaruhi inflasi di Banten.

Wahidin mengatakan komoditas jengkol akan memengaruhi inflasi karena jengkol menjadi makanan mahal pada saat ini. Selain itu, Lanjutnya, menu makanan jengkol sangat diminati warga Banten, Betawi dan Jawa Barat.

“Jengkol sangat memengaruhin inflasi dengan harganya capai 80 ribu perkilo, sementara kebutuhan jengkol tonan perbulan. kita akan menanam seribu hektare jengkol karena masyarakat Banten sangat senang makan jengkol termasuk Betawi dan termasuk Jawa Barat,” kata Wahidin di sela Pidato pada Paripurna Istimewa HUT ke-19 Banten di DPRD Banten, Jumat, 4 Oktober 2019 seperti dilansir Merdeka.com.

Dia menyampaikan, akan menjadikan Banten menjadi daerah produsen jengkol terbesar di Indonesia hingga terkenal ke mancanegara. Selain jengkol, pertanian padi pun akan turut dikembangkan di Banten dengan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola penjualan hasil pertanian.

“Ini (menanam jengkol) menjadi catatan sejarah bahwa Banten punya produk jengkol terkenal sampai ke mancanegara. 2020 akan mulai kembangkan sektor pertanian,” katanya.

Editor: Darussalam Jagad SyahdanaS

 

Trending