Serang – Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial alias bansos hibah untuk pondok pesantren yang merugikan negara Rp 70 miliar lebih, akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Serang.
Sinyalemen kasus ‘kakap’ ini akan segera masuk persidangan disampaikan Kepala Kejati Banten, Reda Manthovani melalui Asisten Pidana Khusus, Iwan Ginting kepada BantenHits.com, Senin, 9 Agustus 2021.
“Selamat siang mas, rencana minggu ini perkaranya ditahap 2 kan dari penyidik ke penuntut umum,” kata Iwan melalui pesan WhatsApp.
Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejati Banten, Ivan Siahaan menambahkan, saat ini berkas perkara sedang diteliti secara formal dan materil sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
“Berkas masih tahap 1. Artinya berkas perkara dari penyidik telah rampung. Selanjutnya diserahkan ke Jaksa Peneliti Berkas untuk diteliti kelengkapan materiil dan formilnya,” jelas Ivan.
“Jika nantinya berkas lengkap maka tanggung jawab tersangka diserahkan ke Jaksa untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika masih ada kekurangan maka jaksa penyidik harus melengkapinya,” sambungnya.
Saat disinggung soal adanya kemungkinan kasus melibatkan banyak pihak alias korupsi ‘berjamaah’, Ivan tak merespons. Pun ketika ditanya soal modus operandi pihak-pihak yang terlibat.
Hampir Separo Anggaran ‘Diembat’
Sebelumnya, fakta mengejutkan disampaikan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejati Banten, Ivan Siahaan terkait kerugian negara pada bantuan sosial alias bansos berupa hibah pondok pesantren di Banten tahun 2018 dan 2020 yang nilainya mencapai Rp 70 miliar lebih.
“Betul. Hasil audit dari BPKP perwakilan Banten (kerugian negara) hibah Rp 70.792.036.300,” kata Ivan saat dihubungi wartawan BantenHits.com, Engkos Kosasih, Senin, 9 Agustus 2021.
Menurut Ivan, kerugian negara yang ditimbulkan itu berasal dari dua tahap penyaluran, yakni tahun anggaran 2018 senilai Rp 66,280 miliar dan pada tahun 2020 senilai Rp117 miliar.
Jika ditotalkan, dana yang harusnya sampai kepada pondok pesantren di Banten selama dua kali penyaluran Rp 183,280 miliar.
Mendengar informasi yang disampaikan Puspenkum Kejati Banten, aktivis anti-korupsi yang juga Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada tak mampu menahan rasa geramnya.
Uday yang menjadi pelapor pada kasus dugaan korupsi bansos hibah Ponpes ini mengatakan, akhirnya kebenaran terkuak setelah Kejati, BPKP dan BPK bisa menemukan kerugian negara. Bahkan nilainya sangat fantastis.
“Kebenaran terkuak. Tuduhan bahwa saya menyebar hoaks, kini terbantahkan. Gak tanggung-tanggung, kerugian keuangan negaranya 70 milyar lebih,” kata Uday lewat pesan WhatsApp kepada BantenHits.com, Senin, 9 Agustus 2021.
“Dana bantuan hibah tahun 2018 Rp 66,2 miliar dan tahun 2020 Rp117 miliar, totalnya Rp183,2 milyar. Artinya 40% duit rakyat Banten dirampok. Di dalamnya adalah hak para pondok pesantren. Sungguh biadab!” tegasnya.
Supervisi KPK
Selain dilaporkan ke Kejati Banten, kasus dana hibah Ponpes ini juga dilaporkan Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia atau JPMI pada 28 April 2021 lalu.
JPMI mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi dana hibah Ponpes di Banten yang ditangani Kejati. Pasalnya, JPMI menduga Kejati Banten dalam tekanan.
“Kami melihat bahwa, kerja-kerja Kejaksaan Tinggi Banten, posisinya diduga sedang berada dalam tekanan. Dari hasil penglihatan kami, justru sampai saat ini, Kejati belum mengungkap aktor atau dalang di balik kasus korupsi hibah Ponpes ini,” kata Koordinator JPMI, Deni Iskandar kepada BantenHits.com, Jumat, 18 Juni 2021.
Menurut Deni, pengambilalihan penanganan kasus yang tengah dilakukan Kejati Banten ini, tak mungkin dilakukan KPK. Yang paling dimungkinkan, KPK melakukan supervisi.
Penjelasan soal kemungkinan KPK melakukan supervisi disampaikan salah seorang petugas KPK kepada Deni Iskandar langsung.
Kepada BantenHits.com, Koordinator JPMI, Deni Iskandar, Jumat malam, 18 Juni 2021 membagikan hasil percakapannya dengan petugas KPK yang menangani laporannya.
KPK pun akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah untuk ponpes di Banten yang dilaporkan JPMI.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut.
“Terkait laporan (JPMI) tersebut, informasi yang kami terima benar telah diterima bagian persuratan KPK,” kata Ali Fikri kepada BantenHits.com, Jumat, 25 Juni 2021.
Menurut Ali, verifikasi dan telaahan dilakukan agar diketahui apakah pengaduan tersebut sesuai ketentuan UU yang berlaku masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.
“Apabila menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Dalam laporannya saat itu, JPMI melaporkan tiga orang pejabat Pemprov Banten yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, di antaranya, Gubernur Banten, Wahidin Halim; Sekretaris Daerah, Almuktabar; dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rina Dewiyanti.
Anak Buah Seret Gubernur
Sejauh ini Kejati telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi, yakni Epi Saepul, seorang pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Labuan; TB Asep, pemimpin salah satu pondok pesantren di Pandeglang; Agus Gunawan, pekerja harian lepas di Biro Kesra Banten; Irfan Santoso, mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten; dan Toton Suriawinata, mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah.
Salah satu tersangka, Irfan Santoso yang merupakan mantan bawahan Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya, Alloy Ferdinan mengatakan, bahwa kliennya melakukan tindakan tersebut atas desakan dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.
Menurut dia, saat itu kliennya sudah merekomendasi agar pemberian hibah kepada Ponpes ditunda pada anggaran tahun berikutnya karena waktunya sudah melampaui batas.
Namun karena Irfan diperintah Gubernur Banten, akhirnya dana hibah itu tetap dianggarkan di tahun 2018 maupun 2020.
“Sebenarnya klien kami hanya korban jabatan saja,” katanya kepada awak media, Jumat 21 Mei 2021.
Wahidin Halim dalam beberapa kesempatan membantah dugaan sejumlah pihak yang menyeret-nyeret namanya dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren.
Seperti ketika menyikapi pelaporan JPMI di KPK. Menurutnya, para pelapor dirinya ke KPK hanya mencari sensasi.
WH menilai bahwa saat ini anak muda lebih sering terbawa emosi dan isu-isu yang beredar di media sosial.
WH juga menyebut, tandatangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dilakukan kepala biro.
Editor: Fariz Abdullah
