Tangerang – Gelombang aksi mahasiswa yang menyuarakan kegagalan Gubernur Banten Wahidin Halim terus bermunculan. Kekinian, aksi mendesak Wahidin Halim mundur disuarakan HMI, Jumat, 5 April 2019.
Catatan BantenHits.com, dalam kurun enam bulan sepanjang Oktober 2018 – April 2019, sudah ada tiga kali aksi mahasiswa menyuarakan kegagalan kepemimpinan Wahidin Halim di Banten. Mahasiswa dari Komunitas Sudirman atau KMS 30, HMI, Kumala dan Himala merupakan entitas mahasiswa di Banten yang paling getol menggelar aksi.
BACA JUGA: Mahasiswa Sebut WH-Andika Pembohong Rakyat Banten!
Dua tahun lebih Banten dipimpin Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy. Duet Kepemimpinan WH-Andika tidak membawa perubahan yang signifikan di Provinsi Banten.
Pernyataan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dari Komunitas Sudirman 30, HMI, KUMALA, dan HIMA saat menggelar aksi di depan Kampus Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanudin atau UIN SMH Banten, Kamis, 8 November 2018.
Sementara, dalam aksinya HMI mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim mundur karena sudah tidak pantas mengemban amanah dari rakyat Banten, menyusul dugaan pengerahan pejabat di Provinsi Banten untuk memenangkan anaknya, Muhammad Fadlin yang menyalonkan anggota DPD RI.
Suara mahasiswa tersebut diperkuat dengan hasil survei yang mengungkap tingkat kepuasaan warga Banten kepada kepemimpinan Wahidin Halim ternyata rendah.
Saat gelombang aksi mahasiswa dan ketidakpuasan warga Banten disuarakan, tiba-tiba Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sholeh Hidayat justru bersikap sebaliknya. Dia menyampaikan puja-puji untuk Wahidin Halim.
Melalui Ikhsan Ahmad, tenaga ahli pribadi Wahidin Halim, Sholeh mengatakan, dua tahun memimpin Banten, duet WH-Andima berhasil mewujudkan program prioritasnya, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan good governance.
“Mulai tampak wajah Kota Serang sebagai pusat ibu Kota Prov. Banten, jalan provinsi di Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak dapat dilalui dengan lancar. Pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA/SMK, Biaya Pendidikan SMA/SMK gratis, perbaikan penghasilan pegawai termasuk guru honorer. Beberapa penghargaan dalam tatakelola pemerintahan diraihnya WTP,” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi 5.71 di atas pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan IPM, perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis IT. Peningkatan layanan publik e-Samsat dan perizinan secara online. Pemberian bantuan pondok pesantren,” sambungnya.
Sholeh juga mengatakan, WH mampu mewujudkan kebijakan berobat gratis bagi keluarga yang tidak mampu dan belum terakomodasi BPJS.
Berikut pernyataan resmi Sholeh Hidayat yang disampaikan melalui keterangan tertulis Ikhsan Akhmad kepada BantenHits.com:
Pernyataan sikap Prof.Dr.Sholeh Hidayat/Rektor Untirta terkait isu survey ketidakpuasan terhadap Pemerintah Provinsi Banten :
1. Pa Wahidin memiliki pengalaman panjang dibidang pemerintahan sejak Kepala Desa, hingga Gubernur secara runut/sistematis diperkaya dengan pengalaman menjadi anggota DPR RI. Demikian juga pa Andika punya pengalaman memimpin organisasi Kepemudaan, Anggota DPD dan DPR RI merupakan sebuah sinergi yang strong leadership.
2. Dua tahun memimpin Banten sesuai yg menjadi prioritasnya yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan good governance. Mulai tampak wajah Kota Serang sebagai pusat ibu Kota Prov. Banten, jalan provinsi di kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak dapat dilalui dengan lancar, pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA/SMK, BIAYA Pendidikan SMA/SMK Gratis perbaikan penghasilan Pegawai termasuk guru honorer. Beberapa penghargaan dalam Tatakelola pemerintahan diraihnya WTP, pertumbuhan ekonomi
5.71 di atas pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan IPM, Perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis IT. Peningkatan layanan publik e-Samsat dan perizinan secara online. Pemberian bantuan pondok pesantren.
3. Kebijakan berobat gratis bagi keluarga yg tdak mampu dan belum terakomodasi BPJS, Biaya Pendidikan SMA/SMK Gratis, Perbaikan dan pemberian insentif berbasis kinerja dgn sistem pengendalian internal yang baik dapat meminilasi bahkan memutus niat untuk melakukan penyimpangan.
4. Pengendalian yg tersistem, peningkatan disiplin dan komitmen aparatur pegawai, pemberian reward kpd aparatur yg berprestasi and punishmen bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Opini BPK WTP sebagai wujud laporan keuangan yg akuntabel, memenuhi standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.
5. Mewujudkan Banten yang bersih, berkemajuan, Mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah dapat lebih diimplementasikan ditataran praksis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunanan dan pemberdayaan kemasyarakatan.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
