Serang – Dunia pariwisata di Banten yang tengah terpuruk akibat pandemi Corona (Covid-19) harus kembali harus gigit jari.
Saat daerah-daerah lain mendapatkan kucuran bantuan dari pemerintah pusat, pelaku usaha parit di Provinsi Banten tak dapat apa-apa.
Akademisi sekaligus pegiat pariwisata yang juga Ketua Umum Balawista Banten Ade Irvin mengatakan, Banten tak mendapatkan kucuran bantuan karena Pemprov Banten tak mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat.
“Seperti kita ketahui bersama pada saat ini memang seluruh komponen ekonomi negara dalam keadaan terpuruk bukan hanya di Indonesia tapi hampir 210 negara di dunia,” kata Ade Irvin dalam wawancara virtual bersama wartawan di Serang termasuk wartawan BantenHits.com Mahyadi, Selasa, 28 April 2020.
Pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, kata Ade, cocok untuk menggambarkan kondisi pariwisata di Banten yang tengah bangkit setelah disapu tsunami kemudian harus terpuruk oleh pandemi Corona, lalu tak dapat bantuan pemerintah pusat.
“Sudah jatuh dan tertimpa tangga, saat mau berdiri terjerembab ke jurang pula,” ujar Ade.
Di Indonesia sendiri, lanjutnya, Covid-19 sudah hampir menginfeksi masyarakat di berbagai daerah, sehingga wajar pemerintah melakukan skala prioritas penanganan pandemik ini guna mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakatnya.
“Ketika kita berbicara Banten, jika dipetakan sebetulnya kita semua bisa melihat, sektor paling terdampak berat adalah sektor pariwisata lalu sektor Industri, sektor perdagangan, sektor pekerjaan umum seperti jasa dan angkutan dll. dan yang paling relatif aman adalah sektor pertanian dan perikanan,” jelasnya.
Menurut Ade, Covid-19 adalah puncak cobaan bagi para pelaku wisata Banten mulai dari pengusaha perhotelan, wisata umum, travel, tour guide dan para pekerjanya, hingga masyarakat pariwisata baik yang terlibat langsung dan tidaknya, hampir seluruhnya terhenti.
“Dan selama lebih dari satu bulan mereka mencoba bertahan dan berharap bantuan pemerintah pusat, akhirnya dua hari lalu saya mewakili mereka mencoba berkordinasi kepada beberapa relasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini didasari pada situasi di mana para pelaku wisata melihat beberapa daerah seperti Provinsi Bali, Yogyakarta dan Jabar sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata, pertanyaan sederhana dari mereka adalah kenapa pelaku wisata banten tidak?” tegasnya.
Pihak Kementerian Pariwisata saat itu, kata Ade, menunjukkan beberapa data pengajuan Banten dari daerah, namun tidak ada satu pun pengajuan atau permohonan bantuan dari pemerintah Provinsi Banten untuk para pelaku wisata kepada Kementerian Pariwisata.
“Akhirnya mungkin pemerintah pusat menganggap tidak terjadi apa-apa terhadap masyarakat pariwisata di Banten, sehingga jeritan hati mereka dianggap tak bersuara,” ungkap Ade.
“Dari kondisi tersebut saya mewakili para pelaku wisata memohon kepada Pemerintah Provinsi banten melalui Dinas Pariwisata, ayo bangkit dan bantu para pelaku wisata Banten agar mereka bisa membangun kembali destinasinya. Jika pemerintah tidak membantu mereka bagaimana mereka dapat membangun kembali pariwisata yang dahulu menjadi dambaan kita bersama,” tuturnya.
Kepala Dinas Infokom Banten Eneng Nurcahyati mengaku heran mengetahui dunia usaha di Banten tak dapat bantuan karena tak ada usulan.
“Setahu saya Plt Kadispar sudah menugaskan pejabat eselon III dan IV untuk mendata pelaku pariwisata dan sudah dihimpun by name by addressnya,” jelas Eneng kepada BantenHits.com, Selasa, 28 April 2020.
Untuk memastikan hal tersebut, Eneng akan mengecek langsung ke Dinas Pariwisata. Eneng juga menyarankan agar BantenHits.com juga menanyakan langsung ke Plt. Kadis Pariwisata Tabrani.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
