Connect with us

Berita Terbaru

Dear Orang Tua, Jangan Aneh-aneh Kasih Nama Anak; Pemkab Lebak Siapkan Sanksi

Published

on

FOTO ILUSTRASI. Salah satu bayi laki-laki yang lahir di RSUD Tangerang bertepatan dengan terjadinya fenomena langka gerhana matahari. Oleh orang tuanya, bayi tersebut akan diberi nama Gerhana. (FOTO: Hendra Wibisana/ Banten Hits)

Lebak- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lebak akan memberikan sanksi tegas bagi warga yang memberikan nama ‘Aneh’ pada anaknya.

Aneh yang dimaksud adalah tidak melabrak norma-norma seperti agama, kesopanan, kesusilaan dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Lebak Ahmad Nur menerangkan, sanski diberikan semata-mata agar masyarakat tidak asal dalam memberikan nama kepada anak.

Terlebih saat ini, menurut Ahmad telah terbit Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

BACA :  Sudah Dicor, Jalan di Cigelam Serang Masih Dikeluhkan Warga

“Sedang kita sosialisasikan (Permendagri-red). Di dalamnya mengatur pemberian nama harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku,”kata Ahmad, Senin, 6 Juni 2022.

“(Sanksi-red) ada. Itu diberikan kepada warga yang memberikan nama aneh kepada anaknya,”tambahnya.

Ahmad menjelaskan sanksi yang dimaksud adalah pelarangan penerbitan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dokumen lainnya tidak akan diterbitkan jika warga tetap memaksa menggunakan nama aneh.

“Dan tentunya terdapat juga sanksi bagi pegawai Disdukcapil yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut. Sanksi tegas akan diberikan secara langsung oleh Kemendagri,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 itu terdapat sejumlah aturan dalam pemberian nama seperti harus mengandung prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, atau nama yang tidak memiliki arti negatif.

BACA :  Daftar Ketua KNPI Pandeglang, Kandidat Harus Rogoh Kocek Rp5 Juta. IPNU: Ini Bentuk Penyimpangan AD/ART!

Tidak boleh menggunakan tanda baca dan minimal harus menggunakan dua suku kata dengan maksimal 60 karakter huruf termasuk spasi. Juga pemberian nama tidak boleh disingkat.

“Tujuan Permendagri ini sendiri adalah untuk menjamin hak warga untuk mendapatkan administrasi kependudukan yang tertib,”tandasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler