Berita Kota Tangerang – Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penurunan penduduk miskin ekstrem Kota Tangerang cukup tinggi dibanding kota kabupaten lainnya di Provinsi Banten.
Indikator tersebut menunjukkan program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Madya, BPS Provinsi Banten, Awang Pramila saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang tahun 2024-2026, di Ballroom dPrima Hotel, Kamis, 19 Januari 2023.
Dalam kesempatan itu, Awang memaparkan data BPS yang bersumber Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas atau dikenal sebagai survei tergolong besar.
Data dari survei tersebut menyebut, penduduk miskin esktrem Provinsi Banten 2022 mencapai 1,18 persen, turun 0,32 persen dari 2021.
Dari delapan kota kabupaten di Provinsi Banten, penurunan penduduk miskin ekstrem tertinggi tercatat adalah di Kota Tangerang, sebesar 0,86 persen dari 1,61 persen pada 2021 menjadi 0,75 persen di 2022.
“Angka ini tergolong akurat dengan situasi yang ada di wilayah tersebut. BPS mencatat penurunan penduduk miskin ekstrem Kota Tangerang cukup tinggi dibanding kota kabupaten lainnya di Provinsi Banten,” ungkap Awang dilansir laman resmi Pemkot Tangerang.
“Ini bisa menjadi hitungan nyata, bahwa program yang dilaksanakan Pemkot Tangerang berjalan dengan baik,” sambungnya.
Kota Maju dengan Capaian Bagus
Sementara itu, Kepala Bappeda, Provinsi Banten, Mahdani mengakui, Kota Tangerang merupakan kota maju dengan kemampuan keuangan yang kuat. Kota ini juga sudah memiliki capaian bagus.
“Provinsi Banten, dengan data ini pastinya mengapresiasi dengan baik atas kemajuan dan capaian yang dimiliki Kota Tangerang saat ini. Jangan lengah, ayo sama-sama bergerak untuk menyelesaikan tugas lainnya, dan konsisten menjaga apa yang sudah ada,” tegas Mahdani.
Lalu program-program apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejauh ini?
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Decky Priambodo menyatakan intervensi yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam menurunkan angka penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang cukup banyak.
Selain fokus pada sektor Dinas Sosial (Dinsos) dengan beragam bantuan permakanan dan lainnya, Pemkot Tangerang juga menjaga harga pangan tidak naik dengan program Pasar Murah dan sebagainya.
Di samping itu, dalam dunia pendidikan selain menyediakan infrastruktur yang memadai, program berkelanjutan dalam menunjang kualitas pendidikan pun terus digalakkan.
Program itu di antaranya, bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta kepada 3.896 siswa, bantuan sekolah gratis di 298 SD dan 33 SMP, bantuan biaya operasional inklusif di 50 SDN dan 13 SMPN, bantuan SPP bulanan kepada 39.212 siswa SD dan SMP swasta dan negeri, bantuan biaya pendidikan jejang perguruan tinggi kepada 298 mahasiswa, hingga insentif kepada 19.151 tenaga pendidik.
“Dalam dunia kesehatan, Pemkot Tangerang memfasilitasi satu RSUD, enam RS khusus, 25 RS swasta, satu Labkesda, 38 Puskesmas yang 12 diantaranya memiliki rawat inap 24 jam, 31 unit Posyandu serta layanan ambulance dan mobil jenazah gratis. Bahkan, 369.612 masyarakat menerima manfaat bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” papar Decky.
Pemkot Tangerang, lanjutnya, masih konsisten dengan virtual job fair yang berhasil membuka 53.951 lowongan pekerjaan dan sukses menyerap 14.163 tenaga kerja baru, baik dalam maupun luar Kota Tangerang.
“Untuk memperkuat capaian ini, dan terus menurunkan angka penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang, paling penting adalah memaksimalkan data yang valid. By name by address, sehingga program yang dilahirkan intervensinya akan langsung ke titik sasaran,” kata Decky.
Harus Konsisten dan Diperkuat Program Baru
Terkait sederet program yang telah dijalankan Pemkot Tangerang, Awang menyarankan agar program dilakukan lebih konsisten.
Jika konsisten bahkan diperkuat dengan program baru lainnya maka angka penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang pada tahun depan bisa saja hilang.
“Namun, sebagai evaluasi program yang disalurkan jangan sekadar bantuan semata, mungkin bisa diperkuat bagaimana memperdayakan mereka. Karena bisa saja, mereka memiliki fisik yang lemah dan tidak memiliki kemampuan,” papar Awang.
“Pastinya, sisa penduduk miskin ekstrem ini penanganannya akan lebih keras lagi, harus dengan program yang lebih luas lagi dan menyentuh akar permasalahan dari penduduk miskin ekstrem tersebut,” tegasnya.
